Presiden Janji Segera Realisasikan BLT Puso sehingga Tak Banyak Impor Beras
Pemerintah akan terus berupaya menjaga keseimbangan agar harga gabah di petani seimbang dengan harga beras di konsumen.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN, KRISTI DWI UTAMI
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo berjanji akan segera merealisasikan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT puso bagi petani yang gagal panen di Jawa Tengah. Presiden menegaskan bahwa gagal panen akibat perubahan iklim dan bencana banjir tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Bantuan diharapkan bisa mendongkrak produktivitas petani sehingga Indonesia tak lagi bergantung pada impor beras.
”Moga-moga dalam waktu sangat dekat uangnya bisa segera diterima petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen. Kalau sudah panen kita tidak usah banyak impor-impor lagi dari negara lain,” ujar Presiden Jokowi di Kabupaten Grobogan, Jateng, Selasa (23/1/2024).
Presiden menegaskan bahwa peran para petani sangat penting bagi negara. Apalagi, saat ini, 22 negara di dunia masih mengerem untuk ekspor beras. ”(Sebanyak) 22 negara sekarang ini menghentikan ekspor, menghentikan menjual berasnya pada negara lain. Coba, kalau penduduk sebuah negara hanya 10 juta, 25 juta, gampang. Kita ini 280 juta. Harus makan semuanya,” tambah Presiden.
Bantuan yang akan diberikan, menurut rencana, sebesar Rp 8 juta per 1 hektar lahan pertanian. Setiap kelompok tani bisa menerima bantuan gagal panen yang beragam, mulai dari Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta per kelompok tani. Di Jateng, Presiden mencatat terdapat 16.000 hektar lahan yang terdampak El Nino, banjir dan kekeringan panjang.
Penerima bantuan puso kali ini adalah petani dari Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Begitu bantuan gagal panen diterima, Presiden Jokowi meminta agar bantuan tersebut segera digunakan untuk biaya tanam padi. Presiden Jokowi berharap para petani sudah bisa panen dalam waktu tiga hingga empat bulan yang akan datang sehingga produktivitas padi bisa naik.
Bantuan yang akan diberikan, menurut rencana, sebesar Rp 8 juta per 1 hektar lahan pertanian. Setiap kelompok tani bisa menerima bantuan gagal panen yang beragam, mulai dari Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta per kelompok tani.
”Dulu orang membicarakan perubahan iklim, perubahan iklim, perubahan iklim. Hanya dibicarakan, tetapi sekarang sudah di depan mata kita, sudah kejadian. Bencana di mana-mana, negara lain itu produktivitas padinya juga menurun, karena bencana-bencana ini,” ujar Presiden.
Di sisi lain, harga beras di tingkat petani saat ini cukup menggembirakan. Harga gabah terus terdongkrak naik. Tiga tahun lalu, harga gabah masih berkisar antara Rp 4.200 dan Rp 4.300 per kilogram. ”Sekarang (harga gabah) Rp 7.800, Rp 7.600. Saya lihat di Sumatera, di NTB, Sulawesi harganya. Tapi, kalau harga gabahnya sudah Rp 7.800, berasnya pinten cobi (berapa coba)? Penjenengan (Anda) senang, tapi masyarakatnya, saya yang disemprot,” ucap Presiden.
Pemerintah akan terus berupaya menjaga keseimbangan agar harga gabah di tingkat petani seimbang dengan harga beras di tingkat konsumen. Petani harus puas dengan harga gabah dan masyarakat tidak terbebani ketika membeli beras.
Muhammad Anis, petani dari Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jateng, mengaku senang akan mendapatkan biaya ganti rugi atas sawahnya yang puso. Pada 2023, padi yang ditanam Anis di lahan seluas 1 hektar puso akibat kekeringan. ”Padahal, itu lahannya saya sewa. Modal yang saya keluarkan sekitar Rp 40 juta, itu habis semua, tidak balik,” kata Anis.
Anis berharap, ke depan, pemerintah bisa menjamin ketersediaan pupuk. Sebab, selama ini para petani di Kudus kesulitan mendapatkan pupuk. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyerahkan 3.000 sertifikat tanah untuk warga di Kabupaten Grobogan.