Ganjar: Kesinambungan Pembangunan Kunci Wujudkan Indonesia Unggul
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menilai kesinambungan pembangunan adalah hal penting dan harus menjadi fondasi yang kuat dalam membangun Indonesia unggul.
Oleh
HIDAYAT SALAM
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memastikan program dan pembangunan yang sudah berjalan baik harus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan agar bisa menghasilkan nilai tambah. Kesinambungan program dinilai sebagai hal penting dan harus menjadi fondasi yang kuat dalam membangun Indonesia unggul.
Hal tersebut disampaikan Ganjar dalam ”Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa” yang diadakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2023). Acara tersebut dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Rektor UMJ Ma’mun Murod, para panelis, dan ribuan sivitas akademika.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
”Ikhtiar mewujudkan Indonesia unggul itu dengan meningkatkan pembangunan yang sudah berjalan dengan baik agar bisa menjadi nilai tambah,” kata Ganjar.
Namun untuk mencapai itu, ada berbagai tantangan yang mesti dihadapi. Mulai dari bagaimana memanfaatkan potensi ekonomi, memperbaiki sumber daya manusia melalui pendidikan, hingga memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Terkait potensi ekonomi, Ganjar menyoroti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih kesulitan mendapat label halal karena oknum-oknum yang kerap kali mempersulit. Padahal, seharusnya sertifikat halal bisa diperoleh dengan mudah asalkan ada arahan pemimpin yang bisa mendorong kemudahan pelaku UMKM untuk menerima sertifikat halal.
”Kita Indonesia masih tertinggal di bidang ekspor makanan halal. Ekspor pangan halal justru masih dipimpin oleh Brasil. Padahal, makanan halal memiliki potensi besar dalam peningkatan ekonomi kerakyatan,” tambahnya.
Ganjar juga menyampaikan pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan dalam memajukan bangsa. Pendidikan merupakan cara terbaik untuk memperbaiki hidup keluarga yang kurang mampu.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu meyakini, kehadiran negara harus sejak kehidupan anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sangat penting karena terkait pembentukan karakter sekaligus mempersiapkan siswa untuk masuk ke lapangan kerja.
Selain itu, terkait birokrasi, Ganjar memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan jika terpilih dalam Pilpres 2024. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), lanjut Ganjar, memerlukan regulasi yang baik dan sistem kelembagaan yang telah teruji. Ketika kelembagaan sudah baik, maka yang diperlukan adalah aktor-aktor baik yang berkomitmen bersama-sama melawan KKN.
”Kalau jaminan itu ada, angka harapan hidup akan tinggi. Bapak dan Ibu tugas kami adalah fastabiqul khairat untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, maka istilah kami gaspol,” ujar Ganjar.
Mahfud menambahkan, saat ini masih kerap dijumpai masyarakat kalangan menengah ke bawah yang hak-haknya dirampas secara sewenang-wenang. Karena itu, perlindungan kepada masyarakat kecil menjadi hal yang penting, seiring dengan penegakan hukum yang adil.
”Kita menggariskan ke (golongan) atas, penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk di atas, penegakan hukum dan kepastian hukum,” katanya.
Ia bersama Ganjar Pranowo telah merumuskan penegakan hukum yang lebih adil dan tanpa pandang bulu itu, dan nantinya dijanjikan diimplementasikan jika terpilih dalam Pilpres 2024.
Selain itu, Mahfud menyebut bahwa dirinya dan Ganjar ingin mempertahankan program dan kebijakan pemerintah yang sudah baik, bahkan mereka berjanji akan membuatnya lebih baik.
”Bagi kami ada dalilnya, yaitu mempertahankan yang lama tapi bagus dan mengganti yang baru yang lebih bagus lagi, itu artinya (ada) perbaikan,” ucanya.
Dorong rekonstruksi
Dalam sambutannya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, dialog dan uji publik terhadap calon pemimpin bangsa dapat mendorong rekonstruksi kebangsaan agar tata kelola Indonesia kembali selaras dengan cita-cita kemerdekaan secara utuh. Kegiatan ini bisa menghidupkan demokrasi dengan semangat musyawarah dan mufakat sebagaimana Sila Keempat Pancasila.
Haedar juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kecenderungan undang-undang yang dibuat dan diputuskan dalam tempo singkat tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Banyak produk undang-undang yang dibahas di DPR mengabaikan proses musyawarah mufakat sekaligus mengabaikan koreksi kritis dari kekuatan masyarakat sipil.
Haedar mengingatkan pentingnya memperhatikan aspirasi publik, khususnya dalam pembuatan undang-undang. Sebab, kualitas undang-undang akan menjadi lebih baik jika melibatkan banyak pihak, bukan hanya memenuhi kehendak kekuasaan semata.
”Setiap undang-undang yang dikehendaki apa pun jadi, tidak peduli suara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan semua kekuatan masyarakat. Padahal kita berkehendak dengarlah kami karena yang kami suarakan betul-betul demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Haedar.