Rosan Mundur dari Wamen BUMN, Ditunjuk Jadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo
Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut PAN, saat ini Rosan ditetapkan menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Rosan Perkasa Roeslani mengundurkan diri dari jabatan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Rosan pun siap berkonsentrasi sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Dwipayana, Rabu (25/10/2023), di Jakarta, mengatakan, Presiden telah mengabulkan permohonan pengunduran diri WamenBUMN Rosan P Roeslani. ”Wamen BUMN ini secara resmi diberhentikan dengan hormat melalui Keputusan Presiden tertanggal 25 Oktober 2023,” katanya.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Sebelumnya, Rosan telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Wamen BUMN terhitung 24 Oktober 2023. Permohonan pengunduran diri ini sekaligus untuk jabatan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang masih diembannya saat ditunjuk sebagai Wamen BUMN pada 17 Juli lalu.
Terkait alasan, Dwipayana mengatakan belum membaca surat permohonan pengunduran diri tersebut. Namun, Presiden Joko Widodo sudah mengabulkan permohonan itu dan Keputusan Presiden terbit Rabu ini.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengatakan, Rosan Roeslani sudah ditetapkan sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran. Adapun sekretaris jenderal dari setiap partai politik pengusung Prabowo-Gibran akan duduk sebagai wakil-wakil ketua tim pemenangan tersebut.
Prabowo-Gibran diusung sebagai capres-cawapres oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri atas sembilan parpol. Partai-partai itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurut Eddy, wakil-wakil ketua tim pemenangan itu akan diisi oleh Ahmad Muzani (Partai Gerindra), Lodewijk Freidrich Paulus (Partai Golkar), Eddy Soeparno (PAN), Teuku Riefky Harsya (Partai Demokrat), Afriansyah Noor (PBB), Mahfudz Sidik (Partai Gelora), Johanna Murtika (Partai Garuda), Dominggus Oktavianus Tobu (Partai Prima), dan Raja Juli Antoni (PSI). Setelah pendaftaran, lanjut Eddy, tim pemenangan ini akan segera rapat.
Sejauh ini, menurut Dwipayana, belum ada menteri lain yang mengundurkan diri karena konsentrasi sebagai tim sukses di Pemilu 2024.
Erick Thohir belum mundur
Sejauh ini, menurut Dwipayana, belum ada menteri lain yang mengundurkan diri karena konsentrasi sebagai tim sukses di Pemilu 2024. Erick Thohir, misalnya, sejauh ini belum mengundurkan diri. ”Tidak harus mundur, artinya beliau bukan ASN/PNS (aparatur sipil negara/pegawai negeri sipil). Namun, jika akan berkampanye, Erick Thohir tetap harus mengajukan cuti kepada Presiden Jokowi,” tutur Ari.
Untuk kepala lembaga, ada Andi Wijayanto yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional pada Senin (16/10/2023) lalu. Andi mundur karena akan fokus bekerja di Tim Pemenangan Nasional Ganjar.
Kendati demikian, beberapa menteri sudah mengajukan permohonan izin kepada Presiden untuk mengikut Pemilu Presiden, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto—capres dari Koalisi Indonesia Maju—sudah mengajukan izin, demikian pula Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang maju sebagai cawapres.
Mahfud, pada Selasa (24/10/2023), juga mengatakan mengajukan cuti sehari dalam seminggu untuk melakukan kampanye. ”Untuk kegiatan kampanye, pendaftaran capres-cawapres, mekanisme cuti diatur Peraturan KPU yang berlaku,” ujar Dwipayana.
Selain itu, lanjut Dwipayana, semua menteri yang akan berkontestasi di pilpres akan mengikuti jadwal dan mekanisme yang berlaku. Namun terkait kemungkinan adanya konflik kepentingan bagi pejabat negara yang tidak mundur, Dwipayana tak ambil pusing.
”Presiden sudah memberi guideline supaya semua ikut koridor aturan, seperti cuti kampanye, kan, sudah diatur seperti apa dan tidak (boleh) menggunakan fasilitas negara selama kampanye,” tuturnya.
Koridor pengaturan kampanye ini diawasi institusi pengawasan serta masyarakat. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta pemerintahan tetap berjalan seperti biasa dan para menteri tetap menjalankan tugas masing-masing.