Bakamla Bangun Sentralitas Keamanan Maritim ASEAN

EDNA CAROLINE PATTISINA

Wakil Menteri Pertahanan RI M Herindra berfoto bersama dengan Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia dan perwakilan coast guard Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand usai pembukaan ASEAN Coast Guard Forum, Rabu (7/6/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Di acara ASEAN Coast Guard Forum (ACF), Jakarta, Badan Keamanan Laut dan lima badan keamanan laut ASEAN menyusun mekanisme dialog demi tercapainya sentralitas ASEAN dalam keamanan maritim di kawasan. ACF akan menjadi ajang pertukaran informasi antaragensi keamanan laut di setiap negara anggota ASEAN.

Dengan adanya pertukaran informasi tersebut, berbagai kejahatan dan permasalahan di laut dapat dengan mudah diselesaikan. ”Misalnya saya punya informasi ada kapal yang kita curigai masuk ke wilayah Filipina, kita akan menginformasikan ke teman-teman yang ada di Filipina. Demikian juga dengan Malaysia,” kata Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia, Rabu (7/6/2023), usai pembukaan ACF yang pertama.

Bakamla terpilih menjadi ketua ACF pertama berdasarkan hasil pertemuan di Bali. Enam negara hadir dalam ACF yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ini, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra yang menjadi pembicara kunci mengatakan, isu keamanan di laut bisa diselesaikan dengan pendekatan dari coast guard sebagai badan penegak hukum. Hal ini merupakan bentuk diplomasi lunak yang bisa mengurangi tensi di lapangan. ”Dengan terjaganya stabilitas keamanan dan keselamatan laut di kawasan, kedaulatan negara juga secara tidak langsung dapat terjaga,” kata Herindra.

Baca juga: Tantangan Keamanan Laut Perbatasan dan Mengelola Laut Natuna Utara

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wamenhan Muhammad Herindra di Komisi I DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Ia mengatakan, Pemerintah RI terus mendorong terjalinnya kerja sama tersebut melalui percepatan pembentukan ACF secara formal sebagai forum di bawah ASEAN. Kebutuhan akan berbagai macam kegiatan yang dapat membangun mekanisme dan saling percaya di antara sesama anggota ASEAN sangat penting. ”Intinya kita lebih sering ngobrol. Jadi, kalau ada masalah di wilayah kita atau wilayah tetangga, kita bisa saling membantu. Tujuan utama seperti itu,” kata Herindra.

Kerja sama dan saling tukar informasi ini tidak saling mengintervensi karena tiap negara akan tetap mengikuti aturan di setiap negara.

Keamanan laut terpusat

Perwakilan coast guard Filipina, Laksamana Madya Ronnie Gil Gavan, yang merupakan wakil komandan, mengatakan, perlu ada pendekatan keamanan laut yang lebih terpusat di ASEAN. Dengan demikian, setiap negara anggota ASEAN bisa mengambil keuntungan dari bentuk kawasan yang didominasi laut ini. Negara-negara ASEAN juga bisa bisa mengatur laut dengan berbasis pada aturan.

Kerja sama dan saling tukar informasi ini tidak saling mengintervensi karena tiap negara akan tetap mengikuti aturan di setiap negara. Aan Kurnia mengatakan, dengan komunikasi, bisa ada pendekatan yang menguntungkan masyarakat. Misalnya, banyak nelayan tradisional Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia. Namun, hal itu bisa diatasi karena komunikasi personal lancar dan nelayan itu hanya tradisional yang salah masuk wilayah, bukan yang industri.

Baca juga: Tingkatkan Kinerja Bakamla

DOKUMEN BAKAMLA

Personel Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut Bali, Badan Keamanan Laut, mencari dua nelayan yang sempat hilang di Selat Lombok, Karangasem, Bali, Kamis (18/7/2019).

Dosen Hubungan Internasional, Aleksius Jemadu, mengatakan, Indonesia dengan laut yang sangat luas dan banyak pelanggaran sangat berkepentingan dengan keamanan maritim. Oleh karena itu, Indonesia harus mengambil inisiatif agar masalah-masalah keamanan maritim ini bisa diatasi. ”Apalagi kita masih kurang alatnya,” kata Aleksius usai bedah buku ASEAN Maritime Security di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Ia mengatakan, upaya ACF yang di antaranya didorong Indonesia itu merupakan inisatif yang baik. Ia mengharapkan pendekatan serupa yang sistematis, bukan tindakan-tindakan reaktif. ”Kita jangan terus menunggu, pasti dirugikan,” kata Aleksius.

Menurut dia, tukar-menukar informasi sangat penting karena sifat keamanan maritim yang lintas batas. Namun, pada akhirnya ASEAN tidak bisa diharapkan. Sebab, walaupun kesepakatan dilakukan, pelaksanaannya tetap setiap negara. Jangan berharap bahwa masalah akan selesai kalau ASEAN sudah sepakat.

Laksda TNI Antongan Simatupang yang merupakan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman memiliki sudut pandang berbeda. Dalam diskusi bedah buku, ia mengatakan, ada dilema dalam ACF. Sebab, secara internal Indonesia belum ada titik temu antara Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dan Bakamla. KPLP juga memiliki mitra negara-negara tetangga. ”Harus ada solusinya biar tercapai Indonesia sebagai maritime power,” kata Antongan.