Muskerwil PPP di 19 Wilayah Rampung, Mayoritas Usulkan Ganjar Capres
Selain Ganjar Pranowo, ada pula sejumlah DPW PPP yang mengusulkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai capres PPP. Masih ada 15 DPW PPP yang belum menggelar Muskerwil.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU, CYPRIANUS ANTO SAPTOWALONO
·3 menit baca
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat Pemilu 2019 memilih di TPS 1 Kelurahan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jateng, Rabu (17/4/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Dari total 34 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, sebanyak 19 di antaranya telah tuntas menggelar Musyawarah Kerja Wilayah yang agendanya menyerap aspirasi kader PPP terkait usulan bakal calon presiden dari PPP. Hasilnya, sebagian besar mengusulkan agar PPP mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menurut Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy, nama Ganjar diusulkan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) di 16 DPW. Adapun Muskerwil di 2 DPW lainnya mengusulkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta satu DPW mengusulkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.
Dengan total 19 DPW telah menggelar Muskerwil, berarti kini tersisa 15 DPW yang belum menggelarnya. Usulan dari DPW yang belum menggelar Muskerwil dinantikan. Kelak setelah seluruh usulan nama dari daerah terkumpul, PPP akan mendiskusikannya dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Nantinya, Golkar dan PAN juga akan menyodorkan nama bakal capres. Seperti diketahui, ketiga partai tersebut tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Terkait bangunan koalisi, Romahurmuziy tak menutup kemungkinan masuknya anggota parpol baru dalam KIB, sehingga terbentuk koalisi besar seperti yang disampaikan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu. Menurutnya, ada dua tujuan yang bisa digapai jika koalisi besar terbentuk.
KOMPAS/PRADIPTA PANDU
Romahurmuziy
Pertama, pembentukan koalisi besar sebagai kebutuhan nasional untuk mewujudkan stabilitas pemerintahan pasca-pilpres. Belajar dari dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, pemerintahan yang stabil selalu ditopang oleh koalisi pemerintahan yang dominan. Oleh karena itu, koalisi besar yang dimaksud tidak harus dimulai dengan pengusungan capres yang sama.
“Tetapi (dalam) kebutuhan taktis untuk menang (pilpres), bisa saja menjadikan koalisi besar ini terbentuk,” kata dia.
Wacana koalisi besar dilontarkan Airlangga seusai mengikuti acara buka puasa bersama di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem atau Nasdem Tower, akhir pekan lalu. Saat menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (27/3), ia kembali menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan. “Koalisi, kan, semakin besar semakin bagus,” katanya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menjelaskan, semangat untuk membangun koalisi yang diikuti banyak parpol sudah ada sejak awal partai beringin membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Oleh karena itu, setelah deklarasi koalisi, tiga ketua umum parpol anggota KIB terus melanjutkan komunikasi politik dengan elite parpol lainnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung
Tidak terkecuali komunikasi yang dibangun antara Airlangga dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, baik saat buka puasa bersama di Nasdem Tower pekan lalu maupun ketika Surya Paloh berkunjung ke Kantor DPP Partai Golkar awal Februari lalu. Adapun buka puasa bersama di Nasdem Tower juga diikuti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsyi, Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, serta bakal calon presiden (capres) dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan.
Menurut Doli, pertemuan antar-ketua umum parpol itu dilakukan untuk membicarakan dan menguji coba berbagai kemungkinan dalam situasi politik yang dinamis. Misalnya, tokoh potensial calon presiden (capres) yang berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga sudah mengerucut pada tiga nama, bisa saja bertambah atau bahkan berkurang. Begitu juga dengan komposisi koalisi. “Saya kira pertemuan antarpimpinan parpol dalam rangka mencoba meng-exercise itu semua, membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi,” ujar dia.
Saya kira pertemuan antarpimpinan parpol dalam rangka mencoba meng- exercise itu semua, membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.
Doli mengakui, pertemuan Airlangga dengan para pimpinan parpol di Nasdem Tower pun dilakukan untuk memperbesar kemungkinan pembentukan koalisi besar. Namun, itu masih membutuhkan proses panjang karena membutuhkan diskusi berulang untuk menyamakan visi, misi, dan platform yang diusung. “Sama halnya dengan pembentukan KIB dulu. Itu, kan, hasil dari 1,5 tahun pertemuan Pak Airlangga dengan semua parpol, akhirnya ketemu momentum dengan PAN dan PPP,” kata dia.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan visi dan misi masa depan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada acara ulang tahun partai Golkar ke 58. Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2022). Ivan Dwi Kurnia Putra Kamis (20/10/2022)
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo sepakat bahwa pembentukan koalisi besar lebih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasca-pilpres. Pemerintahan yang stabil nantinya membutuhkan dukungan mayoritas fraksi partai politik yang ada di DPR agar visi dan misinya bisa diwujudkan. Untuk itu, pembentukan koalisi besar umumnya terjadi pada dua kerangka waktu, yakni menjelang putaran kedua pilpres atau saat pembangunan konsolidasi pemerintahan.
Menurut Dradjad, sah saja jika Golkar mulai menjajaki kemungkinan untuk membangun koalisi besar itu. Semua parpol hingga saat ini sedang berproses. Kendati demikian, penentuan capres yang akan diusung akan berpulang kembali pada keputusan para ketua umum parpol anggota KIB.
“Nanti para ketua umum dan unsur pimpinan KIB akan membahas bersama tentang figur calon,” kata dia.