Koalisi Perubahan Resmi Terbentuk, Bakal Cawapres Anies Masih Difinalisasi
Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang telah memutuskan mengusung Anies Baswedan resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun, bakal pendamping Anies belum selesai dirumuskan.
Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN, NINA SUSILO
·3 menit baca
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
Anggota Tim Kecil menunjukkan piagam kerja sama tiga partai saat konferensi pers pertemuan mereka di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Tim Kecil yang terdiri dari perwakilan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS resmi mengumumkan pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Tim Kecil juga masih membantu memfinalisasi nama-nama kandidat yang akan ditetapkan sebagai bakal cawapres Anies.
Sejumlah nama disebut masuk radar sebagai bakal cawapres, di antaranya Agus Harimurti Yudhoyono, Ahmad Heryawan, dan Khofifah Indarparawansa.
JAKARTA, KOMPAS — Rencana Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera untuk mendeklarasikan kerja sama politik sebelum bulan Ramadhan tiba tidak terealisasi. Nama bakal calon wakil presiden pendamping Anies Rasyid Baswedan, bakal calon presiden yang didukung ketiga partai politik itu, juga belum ditetapkan.
Hingga hari kedua bulan Ramadhan pada Jumat (24/3/2023), koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum juga dideklarasikan. Ketiga partai politik (parpol) yang telah resmi membentuk koalisi yang diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu beralasan masih menunggu parpol lain yang akan bersama-sama mengusung Anies Baswedan.
Bukan hanya itu, Anies yang sudah diberi kewenangan untuk memilih sendiri pendampingnya juga belum menetapkan nama bakal calon wakil presiden (cawapres). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menugasi Tim Kecil untuk membantunya merumuskan nama yang akan mendampinginya dalam Pemilihan Umum 2024. Tim Kecil ini beranggotakan perwakilan dari tiga partai pengusung Anies, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.
KOMPAS
PKS deklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024.
”Pada Rabu Kliwon, 15 Maret 2023, Pak Anies telah memutuskan menugasi Tim Kecil untuk membantunya dalam finalisasi nama-nama yang akan menjadi bakal calon presiden (dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan),” ujar Sudirman Said selaku Juru Bicara Anies Baswedan saat konferensi pers pertemuan Tim Kecil di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat.
Kemarin, Tim Kecil berkumpul di Sekretariat Perubahan untuk meresmikan piagam kesepakatan pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang telah ditandatangani Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Pertemuan dihadiri enam dari delapan anggota Tim Kecil, yakni Sudirman Said, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto; Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman; Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf; dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.
Seusai pertemuan, Tim Kecil mengaku masih menggodok sejumlah nama yang akan dipilih menjadi pendamping Anies. Namun, mereka enggan menyebutkan secara pasti nama-nama bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Anies dalam Pemilu 2024.
Pak Anies telah memutuskan menugasi Tim Kecil untuk membantunya dalam finalisasi nama-nama yang akan menjadi bakal calon presiden (dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan).
Sugeng Suparwoto menjelaskan, nama bakal cawapres akan diumumkan dan ditampilkan bersama Anies saat deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan mendatang. ”Ibu Khofifah merupakan salah satu dari sekian tokoh yang dijaring dan dijalin komunikasi. Kami berusaha menghimpun nama-nama sebanyak mungkin dari masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS yang mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan juga masuk dalam pembahasan Tim Kecil.
Menurut Sugeng, Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan melihat komposisi kandidat capres-cawapres parpol atau koalisi parpol lain sebagai pertimbangan dalam menetapkan bakal pendamping Anies. Selain itu, merujuk pada piagam kerja sama, bakal cawapres harus memenuhi syarat, seperti berkontribusi dalam pemenangan dan elektabilitas tinggi. Syarat penting lainnya adalah memiliki tingkat kerentanan politik rendah serta berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. Penting pula bakal cawapres berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif serta memiliki visi yang sama dengan Anies, dan berkomitmen memimpin pemerintahan bersama Anies.
Anggota Tim Kecil menunjukkan piagam kerja sama tiga partai saat konferensi pers pertemuan mereka di Sekretariat Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, pekerjaan rumah setelah menetapkan Anies bakal capres bukan hanya memilih cawapres. Hal yang juga penting disiapkan adalah mengatur strategi, melihat potensi lawan politik, dan pendanaan.
”Hal terpenting bagi suatu koalisi adalah tiket pencalonan. Dalam hal ini, paduan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden yang sebesar 20 persen,” ujarnya.
Kekuatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kata Ujang, akan terlihat setelah bakal cawapres pendamping Anies terpilih. Selain elektabilitas, Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga harus memperhatikan pilihan lawan politik sebelum menentukan nama bakal cawapres.
Puan bertemu Jokowi
Pada hari yang sama dengan peresmian koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Puan disebutkan datang untuk melaporkan persetujuan DPR terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta persiapan Pemilu 2024.
SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Jokowi dan Nyonya Iriana didampingi Menko PMK Puan Maharani bertolak menuju Singapura dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (13/11/2018).
Dalam keterangan tertulis yang diterima harian Kompas, Puan disebutkan hadir tak hanya sebagai Ketua DPR, tetapi juga Ketua DPP PDI-P. Untuk itu, sejumlah hal yang penting dan strategis terkait dengan pemenangan Pemilu 2024 didiskusikan pula. ”Dan bagaimana merespons dinamika politik saat ini, termasuk gambaran kerja sama partai politik,” kata Puan.
Selain itu, dibahas pula upaya-upaya untuk mempercepat kesejahteraan rakyat dalam kacamata sesama kader PDI-P. ”Bagaimana kami sesama kader PDI Perjuangan mengatasi berbagai persoalan di masyarakat melalui desain keputusan politik,” tutur Puan.
Di media sosialnya, Puan juga berseloroh mengenai pertemuan yang ”serba dua” kali ini. ”2 pemimpin, 2 kader PDI Perjuangan, bertemu di tanggal 2 Ramadhan,” tulisnya.
Secara terpisah, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan, kehadiran Puan tak mungkin lepas dari politik elektoral. Sebab, sampai saat ini, Puan terlihat belum menyerah untuk mendapatkan tiket pencapresan, apalagi dia adalah anak biologis dari Megawati Soekarnoputri dan cucu Presiden pertama RI Soekarno. Karena itu, sampai detik terakhir, dia tampak berusaha mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi.
