Perintah Presiden untuk Pembinaan Teritorial dan Komunikasi Sosial Selain Penegakan Hukum di Papua
Presiden Jokowi memerintahkan jajaran TNI dan Polri mengawal pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Program pusat mesti lebih diintegrasikan dengan program daerah.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - LAILY RACHEV
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama jajaran pengamanan di Ruang Cendrawasih, Swiss-belhotel Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (20/3/2023) malam. Kepala Negara memerintahkan jajaran TNI dan Polri mengawal pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama jajaran pengamanan wilayah di Papua. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan kebijakan baru pengamanan di Papua. Kebijakan pengamana baru itu berupa penerapan gelar pasukan satuan tugas di Papua yang sama dengan di daerah lainnya. Kebijakan tersebut lebih menggunakan pola pendekatan pembinaan teritorial atau binter dan komunikasi sosial. Tujuannya agar program pusat dapat berjalan dan lebih diintegrasikan dengan program daerah di Papua. TNI dan Polri diperintahkan mengawal pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
”Dengan pendekatan binter dan komunikasi sosial, tugas-tugas tersebut langsung bersentuhan dengan masyarakat setempat di lapangan. Selain itu, mendukung dan memberikan bantuan kepada Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan di beberapa daerah rawan. Presiden meminta agar TNI-Polri menjaga keselamatan dan keamanan rakyat dan memprioritaskan perlindungan kepada masyarakat di beberapa daerah rawan di pegunungan,” ujar Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, Rabu (22/3/2023).
Namun, pendekatan binter dan komunikasi untuk daerah-daerah yang normal. Adapun untuk daerah yang masih rawan, penegakan hukum akan tetap dijalankan. Sejauh ini masih ada empat daerah rawan di Papua, yaitu Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan jaya, dan Kabupatane Puncak.
”Kondisi Papua secara umum kondusif dan aman di 42 kabupaten/kota. Pembangunan kesejahteraan berjalan lancar. Terbukti dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cepat sesudah berjalannya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua,” ujar Jaleswari.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menyatakan rapat terbatas antara Panglima (TNI), Kapolri, Kapolda, Pangdam, dan kesatuan wilayah, serta kabin (Kepala Badan Intelijen Negara), dan KSP yang dipimpin Presiden.
”Rapat untuk mendengarkan langsung terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan wilayah,” kata Listyo saat menyampaikan keterangan pers seusai rapat terbatas di Ruang Cendrawasih, Swiss-belhotel Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (20/3/2023).
Kondisi Papua secara umum kondusif dan aman di 42 kabupaten/kota. Pembangunan kesejahteraan berjalan lancar. Terbukti dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cepat sesudah berjalannya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua.
Listyo menuturkan, pada intinya Presiden Jokowi memerintahkan untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dan program-program daerah. ”Sehingga TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua, baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran, semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - KRIS
Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Ruang Cendrawasih, Swiss-belhotel Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (20/3/2023).
Tak ada penambahan pasukan
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam kesempatan sama menuturkan, TNI akan terus berkolaborasi bersama Polri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini salah satunya ditempuh melalui operasi penegakan hukum.
”Pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri sehingga TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini tergelar, baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua. Ini semuanya untuk selain pam (pengamanan) perbatasan darat, perbatasan laut, juga melaksanakan operasi mem-back up Polri dalam rangka penegakan hukum,” ujar Yudo.
Pasukan TNI yang berada di Papua dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri sehingga TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini tergelar, baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua.
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - KRIS
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Ruang Cendrawasih, Swiss-belhotel Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (20/3/2023).
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menginformasikan, pada rapat terbatas tersebut hadir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Sementara itu, saat menjawab pertanyaan media mengenai perhatian pemerintah terhadap nasib pilot asal Selandia Baru yang hingga saat ini masih disandera, Presiden Jokowi menuturkan bahwa hal itu merupakan salah satu yang dibahas pada rapat internal semalam.
”Tadi malam kita rapat internal. Salah satunya membahas itu. (Hal) yang paling penting, dengan penuh kehati-hatian, agar tetap keselamatan menjadi yang utama,” kata Presiden Jokowi pada sesi keterangan pers seusai meresmikan Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Selasa (21/3/2023).
Sehubungan pertanyaan mengenai permintaan pilot-pilot menyangkut aspek keamanan yang melayani rute gunung, Presiden Jokowi menuturkan tadi malam hal itu sudah dibicarakan. ”Tadi malam sudah kita bicarakan mengenai itu. Nanti ditanyakan ke Kapolri atau ke Panglima," ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi tiba di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, dalam rangka kunjungan kerja pada Senin sekitar pukul 19.45 WIT. Kedatangan Presiden di Provinsi Papua disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Pelaksana Harian Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun.
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN - LAILY RACHEV
Presiden Joko Widodo tiba di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, dalam rangka kunjungan kerja, Senin (20/3/2023) sekitar pukul 19.45 WIT. Sebelumnya, Presiden bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 12.50 WIB.
Selain itu, hadir pula menyambut Presiden Jokowi, yaitu Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius D. Fakhiri, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letnan Jenderal I Nyoman Cantiasa, Ketua DPRP A Jon Banua, dan Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo.
Sebelumnya, Presiden bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 12.50 WIB.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Papua adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar.
