PDI-P Jelaskan Alasan Presiden Bertemu Sejumlah Tokoh Potensial Capres/Cawapres
Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah figur potensial capres/cawapres. Pertemuan kerap dispekulasikan sebagai bentuk dukungan. Bagaimana pendapat PDI-P?

Presiden Joko Widodo ditemani
> Pertemuan tidak bisa disebut sebagai bentuk dukungan dari Presiden Joko Widodo.
> Tiket pencalonan presiden/wakil presiden ada di parpol, bukan perseorangan.
> Nasdem tetap berkomitmen menyerahkan urusan cawapres dari Anies Baswedan kepada Anies.
JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P menilai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh potensial calon presiden/wakil presiden, termasuk yang terbaru dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, tak bisa serta-merta disebut sebagai dukungan Presiden di Pemilihan Presiden 2024. Pertemuan itu harus dilihat sebagai upaya Presiden untuk membangun kesadaran rakyat terkait pentingnya kepemimpinan nasional.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/3/2024), mengatakan, Presiden sebagai kepala negara bertanggung jawab menyiapkan kepemimpinan nasional melalui cara-cara yang demokratis dengan memastikan pemilu berjalan tepat waktu dan menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat.
Di sisi lain, Presiden juga dapat mendorong kebijakan bagi penguatan pelembagaan partai politik agar fungsi rekrutmen, pendidikan politik, dan kaderisasi setiap partai politik berjalan dalam kehidupan politik yang demokratis, sehat, dan kondusif. Dalam upaya itu, bagi Presiden, penting untuk memastikan kesinambungan kebijakannya sehingga terjadi kemajuan yang berkelanjutan dan tercapai cita-cita negara Indonesia. ”Karena itulah, ketika Presiden bertemu dengan para tokoh, hal tersebut lebih untuk membangun kesadaran rakyat tentang pentingnya kepemimpinan nasional. Jadi, hal tersebut tidak bisa dilakukan sebagai endorsement presiden, mengingat calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh parpol atau gabungan parpol, tidak oleh perseorangan,” ujar Hasto.
Sebelum bertemu Sandiaga di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/3), Presiden tampak menghadiri acara panen raya padi di Kebumen bersama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tampilnya mereka bersama juga sempat dispekulasikan dukungan Presiden pada duet Prabowo dan Ganjar.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F11%2F04%2F7a61df85-8c3c-49d5-9fbb-98c66730f2a2_jpg.jpg)
Hasto Kristiyanto
Mengingat Presiden lahir dari parpol, lanjut Hasto, Presiden juga bertindak sebagai kader PDI-P. Di dalam konteks ini, partai bertugas menyiapkan pemimpin dan keputusan terkait calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nantinya akan diambil oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
”Dengan demikian, apa yang dilakukan Presiden Jokowi lebih pada upaya membangun kesadaran tentang pentingnya pemimpin nasional,” tutur Hasto.
Pandangan Hasto ini berbeda dengan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sebelumnya, Arsul mengungkapkan bahwa PPP sebenarnya sudah lama menangkap sinyal dukungan Presiden terhadap dua sosok untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kedua sosok itu adalah Sandiaga dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Sementara pertemuan Presiden dengan Sandiaga beberapa hari lalu menunjukkan sinyal dukungan Presiden kepada Sandiaga semakin kuat.
Baca juga: Sinyal Kuat Jokowi Dukung Sandiaga Maju Jadi Cawapres
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F07%2F13%2Fc432bcdd-9677-4571-909f-70dc4f6fd2fe_jpg.jpg)
Sandiaga Uno (kiri) dan Erick Thohir (kanan) menghadiri acara kolaborasi relawan muda pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga dan relawan muda pendukung pasangan Jokowi-Amin bertajuk "Young Penting Indonesia" di Jakarta, Sabtu (13/7/2019).
Hasto menegaskan bahwa semua keputusan terkait capres dan cawapres berada di tangan ketua umum. Tugas seluruh kader PDI-P adalah menyiapkan segala sesuatunya dalam kerangka organisasi, seperti konsolidasi ideologi dan struktural partai, pergerakan mesin partai, saksi pemilu, juru kampanye, infrastruktur pemenangan, hingga visi-misi serta agenda strategis capres.
”Dengan demikian, ketika keputusan diambil oleh Ibu Megawati, semua langsung bekerja menjalankan keputusan tersebut dengan penuh totalitas,” kata Hasto.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan, urusan cawapres untuk mendampingi bakal capres yang diusung Nasdem, Anies Rasyid Baswedan, sepenuhnya merupakan kewenangan Anies. Ia meyakini Anies akan memilih figur cawapres yang tepat, apalagi Anies juga sudah memiliki sejumlah kriteria terkait cawapres yang bisa mendampinginya nanti.
”Saya berulang-ulang bilang bahwa Nasdem tidak tertarik tentang nama orang untuk mendampingi Pak Anies karena ketua umum kami sudah memberikan mandat itu kepada Pak Anies. Saya selalu menyatakan bahwa kita lebih enak berbicara tentang kriteria, soal figur seperti apa sih yang pas untuk mendampingi Pak Anies,” kata Ahmad Ali.
Baca juga: Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Sederet Opsi Penentu Kemenangan Pilpres
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F12%2F07%2F8037b9f5-6210-43dd-a2fa-d0228f7e8656_JPG.jpg)
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) pada acara Pengumuman Calon Presiden Pemilu 2024 yang diusung Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022).
Adapun lima kriteria cawapres yang pernah disebutkan Anies meliputi, pertama, mempunyai kontribusi signifikan pada pemenangan. Kedua, bisa memperkuat barisan Koalisi Perubahan. Ketiga, bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif. Keempat, harus memiliki garis perubahan yang sama. Kelima, memiliki chemistry yang kuat dengan Anies.
Ali kemudian menyebut kurang tepat jika nama Sandiaga masuk bursa cawapres dari Anies. Sebab, Sandiaga merupakan kader di luar Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah sepakat mendukung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, Sandiaga kini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
”Kalau menyebutkan nama Pak Sandi, itu, kan, kader partai lain. Secara etika, tidaklah pas membicarakan kader partai lain. Saya pikir, secara etika, kita harus menghargai,” tutur Ahmad Ali.