Tinggal 11 bulan lagi menjelang Pilpres 2024, koalisi partai untuk mendukung capres dan cawapres malah kian cair. Antar-pimpinan partai lintas koalisi saling bertemu dan membuka peluang untuk koalisi dengan partai lain.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·4 menit baca
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Ketua KPU Hasyim Asyari ketika menyerahkan plakat nomor urut kepada perwakilan pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024 dalam acara Pengundian dan Penetapan Nomor Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Semakin mendekati Pemilihan Presiden 2024, koalisi partai politik malah semakin cair. Penjajakan komunikasi terus dilakukan oleh setiap partai politik meskipun partai tersebut sudah berkoalisi dengan partai lain. Kalaupun ada partai yang ingin keluar dari koalisi, keputusan tersebut perlu dihormati meski tetap harus disepakati bersama terlebih dahulu di internal koalisi.
Pertemuan antar-pimpinan partai lintas koalisi tak berhenti dilakukan.
Peta politik masih sangat cair hingga menit-menit akhir Pilpres 2024.
Pertemuan antar-pejabat teras PDI-P, PPP, dan PKB, yang disebut sebagai ”Koalisi Lebaran Bahagia”, itu bukanlah pertemuan biasa.
Baca Berita Seputar Pilkada 2024
Pahami informasi seputar Pilkada 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Sekitar 11 bulan lagi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, setiap partai politik (parpol), baik yang sudah mendapatkan koalisi maupun yang belum, terus bergerilya membangun komunikasi politik satu sama lain.
Sejauh ini, setidaknya sudah ada tiga koalisi yang terbentuk. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) meliputi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian, Koalisi Perubahan meliputi Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Adapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum memutuskan berkoalisi dengan partai mana pun.
Seiring dengan itu, pertemuan antar-pimpinan partai lintas koalisi juga tak berhenti dilakukan. Misalnya, pada Senin (13/3/2023) Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengunggah foto pertemuan antara dirinya dengan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman, dan Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. Keempatnya menamakan pertemuan tersebut sebagai ”Koalisi Lebaran Bahagia”.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (10/2/2023).
Sebelum itu, pada pertengahan Februari 2023, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga sempat bertemu di kawasan Istora, Senayan, Jakarta. Mereka bahkan sama-sama membuka peluang untuk membentuk koalisi besar dalam menghadapi Pilpres 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (15/3), mengatakan, sejak 1,5 tahun lalu hingga saat ini, sebetulnya setiap parpol terus membangun komunikasi dengan parpol lain untuk menjajaki kemungkinan terbentuknya koalisi. Dalam proses itu, ada parpol yang menyatakan kebulatan tekad bersama untuk berkoalisi, tetapi ada pula yang belum. Semua membutuhkan waktu.
Semua pimpinan parpol yang sudah membentuk koalisi pun tidak kemudian menghentikan silaturahmi dan komunikasi politik dengan parpol lain. Aktivitas silaturahmi politik terus berjalan. ”Artinya, masih dibuka peluang untuk memperlebar koalisi, kemudian untuk menyatukan koalisi yang ada. Sikap Golkar terbuka,” ujar Doli.
Ia menegaskan bahwa kesepakatan di internal KIB adalah menghormati apa pun keputusan masing-masing internal partai. Golkar memberikan kesempatan kepada masing-masing partai untuk juga membangun komunikasi di luar KIB. ”Jadi, kami juga tidak eksklusif. Kami menghormati kedaulatan partai masing-masing,” kata Doli.
Namun, ia menegaskan, sejauh ini, KIB masih dalam jalur yang benar. Komunikasi di antara tiga ketua umum partai berlangsung intens.
Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno sependapat dengan Doli bahwa saat ini KIB masih sangat solid. ”Jadi, saya kira sampai saat ini belum adanya pernyataan resmi dari KIB tentang calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung, bukan berarti KIB itu tidak solid, jalan di tempat atau menemui jalan buntu. Enggak,” ujarnya menegaskan.
Namun, andai kata, lanjut Eddy, ada di antara parpol di dalam KIB yang kemudian memutuskan hal yang berbeda dari apa yang disepakati bersama, hal tersebut akan dibahas terlebih dahulu di internal KIB sebelum disampaikan ke publik. ”Itu komitmen kami bersama di KIB,” katanya.
Ia tak memungkiri hal tersebut termasuk bergabungnya partai lain ke KIB karena peta politik masih sangat cair hingga menit-menit akhir Pilpres 2024. Lagi pula, secara historis, dalam setiap pilpres yang ada, koalisi mulai solid untuk mengusung capres-cawapres tertentu terjadi tepat sebelum pendaftaran capres-cawapres.
”Jadi, saya kira akan ada beberapa perkembangan yang masih akan dinamis ke depannya. Namanya politik, semua kemungkinan masih bisa saja terjadi,” ucap Eddy.
Bukan pertemuan biasa
Habiburokhman mengungkapkan, berkaitan dengan pertemuan antara pejabat teras PDI-P, PPP, dan PKB, yang disebut sebagai ”Koalisi Lebaran Bahagia”, itu bukanlah pertemuan biasa. Pertemuan itu seharusnya dihadiri oleh para ketua umum partai masing-masing, tetapi mereka berhalangan hadir.
”Tentu kami bicarakan hal-hal strategis, juga sambil mengikuti agenda formal yang mungkin secara spesifik tidak bisa kami sampaikan,” ujar Habiburokhman.
Ia menyambut positif jika partai lain bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ia pun mengamini jika PDI-P dan PPP bisa gabung ke koalisi Gerindra-PKB tersebut. ”Siapa tahu bisa beneran kejadian. Dari yang enggak terlalu official, situasinya ya enggak terlalu formal, bisa kejadian beneran koalisi,” ucapnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga anggota Komisi III DPR, Habiburokhman (kiri), berbicara dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej untuk membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/11/2022).
Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan, sampai saat ini, partainya tetap membuka diri untuk berpeluang bekerja sama dengan semua partai, terutama partai-partai pendukung pemerintah. ”Jadi, ruang itu terbuka. Misalnya PPP. PPP dengan PDI Perjuangan itu punya akar sejarah yang sangat panjang dan ingat bahwa Pak Hamzah Haz pernah menjadi wakil presiden dari Ibu Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI-P),” katanya.
Kemudian, dengan PBB, misalnya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra juga pernah menjadi menteri saat Megawati menjabat sebagai Presiden. Hubungan Yusril dengan Megawati dan PDI-P pun tetap terbangun dengan sangat baik sampai saat ini. Selanjutnya, dengan Partai Golkar juga seperti itu.
”Jadi, kerja sama dengan partai-partai masih sangat terbuka, apalagi kita ini bekerja sama untuk membangun Indonesia yang sangat luas dengan berbagai macam tantangan ke depan yang juga lebih hebat. Jadi, tantangan ke depan ini menjadi perhatian kita. Tetapi, yang jelas, PDI Perjuangan itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Mega pada saat ulang tahun partai di mana beliau menyampaikan bahwa calon presiden itu dari internal partai,“ papar Djarot.
Berkaitan dengan waktunya, lanjut Djarot, itu menunggu momentum yang tepat. Itu pula menjadi ranah hak prerogatif Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P sesuai dengan konstitusi anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai.