Deklarasi Koalisi Perubahan Menunggu Kesiapan Pimpinan Partai
Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera berencana bersama-sama menggelar deklarasi Koalisi Perubahan. Meskipun saat ini PKS belum menandatangani piagam koalisi, PKS menegaskan dukung koalisi.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·4 menit baca
DOKUMEN NASDEM
Pertemuan antara mantan Gubernur Anies Baswedan dan tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera di rumah Anies Baswedan, Jakarta, Rabu (25/10/2022). Pertemuan itu bertujuan untuk membicarakan sosok calon wakil presiden yang paling tepat untuk mendampingi Anies Baswdan di Pilpres 2024.
Untuk tanda tangan piagam Koalisi Perubahan, PKS menunggu Presiden PKS yang masih berada di luar kota.
Nasdem menyatakan menunggu hari baik untuk mengadakan deklarasi.
Demokrat memercayakan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung untuk memilih pendampingnya sebagai cawapres.
Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (11/3/2023), mengatakan, ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan sudah merencanakan untuk melakukan deklarasi bersama. Dengan diadakan deklarasi bersama, ketiga partai ingin menunjukkan komitmennya dalam mengusung Anies sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024, dan juga memperkuat soliditas di antara ketiga partai.
”Jadi, koalisi perubahan ini semakin solid. Rencana deklarasi bersama tinggal melihat waktu yang cocok. Kesiapan waktu para pimpinan partai,” ujar Mabruri.
DOKUMENTASI PARTAI DEMOKRAT
Anies Baswedan dan Tim Kecil Koalisi Perubahan mengunjungi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Partai Demokrat, di Jakarta, Kamis (2/2/2023) sore.
Piagam Koalisi Perubahan, diakui Mabruri, belum ditandatangani oleh PKS. Piagam itu, seperti diberitakan sebelumnya, sudah ditandatangani oleh Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Hanya PKS yang belum menandatangani piagam tersebut. Koalisi itu pun sempat dinilai masih rentan pecah jika tak kunjung ada kesepakatan soal penentuan calon wakil presiden (cawapres) bagi Anies. (Kompas, 3 Maret 2023)
Akan tetapi, Mabruri menegaskan, PKS belum menandatangani piagam Koalisi Perubahan itu karena Presiden PKS masih berada di luar kota. Penandatanganan piagam tersebut juga menunggu kesiapan Anies untuk datang ke kantor PKS. ”Ketika semua sudah siap, tinggal tanda tangan,” ucapnya.
Mabruri menegaskan, PKS belum menandatangani piagam Koalisi Perubahan itu karena Presiden PKS masih berada di luar kota.
Ia membantah anggapan bahwa belum ditandatanganinya piagam Koalisi Perubahan karena belum ada titik temu terkait cawapres yang akan mendampingi Anies nanti.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi F Taslim
Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Hermawi Taslim menambahkan, deklarasi bersama masih dalam proses pematangan tim kecil yang terdiri dari perwakilan Nasdem, Demokrat, PKS, dan Anies. ”Yang penting dan utama adalah tiga partai pengusung Anies, masing-masing, sudah mendeklarasikan (Anies sebagai bakal capres),” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pada awal Oktober 2022 lalu, Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Langkah Nasdem ini kemudian diikuti Partai Demokrat. Pada akhir Januari 2023, Agus mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres Partai Demokrat. Kemudian, PKS ikut mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres PKS pada 23 Februrari 2023.
Hermawi juga enggan mengungkapkan momentum deklarasi bersama itu. ”Lihat hari baik dan bulan baik saja. Koalisi kami, kan, jauh lebih maju dari yang lain. Jadi, kami relatif lebih tenang,” katanya.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh (tengah) didampingi calon presiden Pemilu 2024 yang diusung Partai Nasional Demokrat Anies Baswedan (kiri), Ketua Badan Pemenangan Pemilu Prananda Paloh (kanan), beserta seluruh kader partai saat Peluncuran Program Nasdem Memanggil di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta, Senin (17/10/2022).
Satu hal yang terpenting, lanjut Hermawi, ketiga partai sudah final menyepakati untuk mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Kemudian, soal cawapres dari Anies, ketiga partai telah menyepakati bahwa penetapannya diserahkan kepada Anies. Klausul itu juga tertulis di piagam Koalisi Perubahan.
”Tetapi, kan, boleh-boleh saja kalau Partai Demokrat dan PKS berusaha mengajukan kader sendiri, yang penting bagaimana caranya meyakinkan Anies akan hal tersebut. Sumber cawapres, kan, memang tidak dibatasi, bisa dari kalangan internal koalisi, bisa juga dari luar koalisi, termasuk yang nonpartisan,” ujar Hermawi.
Terkait penentuan sosok cawapres, semua diserahkan kepada Anies.
Kesalahan berpikir
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief sependapat dengan Hermawi. Terkait penentuan sosok cawapres, semua diserahkan kepada Anies.
”Sekali lagi, (penentuan cawapres) ini, kan, sudah kuasanya Pak Anies. Silakan saja. Pak Anies, kan, sudah mengeluarkan lima kriteria, itu kriteria yang menurut kami kriterianya sangat masuk akal, tidak ujug-ujug, ya,” kata Andi Arief.
Adapun lima kriteria cawapres yang pernah disebutkan Anies adalah, pertama, mempunyai kontribusi signifikan pada pemenangan. Kedua, bisa memperkuat barisan Koalisi Perubahan. Ketiga, bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif. Keempat, harus memiliki garis perubahan yang sama. Kelima, memiliki chemistry yang kuat dengan Anies.
Andi mengungkapkan, sejauh ini terdapat tiga nama yang diusulkan untuk mendampingi Anies, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan (Aher), dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Demokrat pun membebaskan Anies untuk memilih salah satu di antaranya.
”Kita lihat nanti dia (Anies) memilih Pak AHY, Pak Aher, atau Ibu Khofifah. Kalau saya ditanya sebagai kader Demokrat, saya memilih Pak AHY sebagai calon wakil presiden,” kata Andi.
Yang perlu diingat, menurut Andi, kontestasi pilpres merupakan kontestasi nasional. Artinya, basisnya adalah nasional, bukan wilayah. ”Jadi, bukan pilpres yang dipisah-pisah antara pemilu di Jawa Timur dan pemilu di seluruh Indonesia. Itu kesalahan berpikir,” ujarnya.
FAKHRI FADLURROHMAN
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) bersama bakal calon presiden Anies Baswedan melakukan jumpa pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).
Kesalahan berpikir yang kedua, lanjut Andi, adalah jika seseorang berasal dari satu daerah, maka orang tersebut dipastikan akan didukung oleh masyarakat di daerah itu. Misal, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kemungkinan hanya didukung sekitar 20-30 persen dari seluruh masyarakat Jawa Tengah. Kemudian, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga kemungkinan hanya didukung sekitar 10 persen dari total masyarakat Jawa Barat.
”Jadi bukan berarti rerpesentasi seorang gubernur pasti akan mewakili wilayah itu, itu kesalahan berpikir yang kedua,” tutur Andi.
Andi pun mengajak publik untuk melihat kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono pada Pilpres 2019 lalu. Kala itu, pasangan SBY-Boediono menang di hampir seluruh wilayah di Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur.
Andi pun mengajak publik untuk melihat kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono pada Pilpres 2019 lalu.
”Nah, itulah perlunya dalam simulasi-simulasi kami menunjukkan Anies-AHY yang cukup menjanjikan ketimbang Anies-Khofifah. Ya, Khofifah juga berpotensi. Tetapi, berdasarkan survei, dia (Khofifah) menjadi tidak potensial. Lihat survei cawapres atau survei capres, kan, (elektabilitas Khofifah) sangat jauh di bawah AHY,” kata Andi.
Jika dilihat lebih jauh, AHY dan Khofifah juga sama-sama berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Selain itu, AHY juga banyak dipilih oleh kaum perempuan. Terakhir, publik jangan lupa bahwa masih ada jejak SBY di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di Indonesia timur dan Sumatera.
”Ini yang harus dihitung sebagai kekuatan. Walaupun Pak SBY mungkin hanya menjadi pandito saat ini, jejaknya masih ada dan masih kuat,” ujar Andi.