Presiden: Kementerian Pertahanan Harus Mengoordinasi Informasi Intelijen
Presiden Jokowi meminta agar Kemenhan mengoordinasi informasi-informasi intelijen di semua lini. Semua itu harus diorkestrasi menjadi informasi solid untuk pemerintah membangun kebijakan.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·3 menit baca
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan harus menjadi orkestarator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang berasal dari Badan Intelijen Negara, TNI/Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi usai menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan yang menyertakan pimpinan TNI dan Polri serta pejabat-pejabat utama Kemenhan, Rabu (18/1/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan harus menjadi orkestrator yang mengoordinasi informasi-informasi intelijen di semua lini. Peran orkestrasi oleh Kemenhan ini mencakup informasi intelijen yang dimiliki Badan Intelijen Negara, TNI/Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara.
”Semuanya itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid. Tiap informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah policy, kebijakan,” ujar Presiden Jokowi ketika memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat pimpinan di Kementerian Pertahanan yang menyertakan pimpinan TNI dan Polri serta pejabat-pejabat utama Kemenhan, Rabu (18/1/2023).
Selain membuka rapim di Kemenhan, Presiden Jokowi juga menandatangani dan memberi penamaan kendaraan operasional TNI. Kendaraan tersebut diberi nama Maung. Ketika ditanya apakah arti dari nama Maung, Presiden hanya menjawab, ”Tanya Pak Menhan.” Namun, Menhan pun tak memberi jawaban terkait arti nama Maung tersebut.
Dari rapim yang berlangsung tertutup tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa Presiden Jokowi menggambarkan situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Rapim antar lain dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
”Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan dan pengakuan Indonesia, prestasi Indonesia. Ya kita punya kekuatan ekonomi kita. Jadi ekonomi kita terkendali,” kata Prabowo.
Presiden Joko Widodo hadir dalam gelaran rapat pimpinan Kementerian Pertahanan yang menyertakan pimpinan TNI dan Polri serta pejabat-pejabat utama Kemenhan, Rabu (18/1/2023). Ketika tiba di Kemenhan, Presiden segera disambut oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pejabat TNI/Polri turut menyambut dan memberi penghormatan kepada Presiden.
Menurut Prabowo, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mengatasi pandemi Covid-19 dengan sigap, cepat, dan diakui oleh seluruh dunia. Meskipun ekonomi Indonesia kuat, kewaspadaan tetap perlu dibangun.
”Itu instruksi beliau (Presiden) harus waspada, untuk itu kita harus kerja sinergis, kita harus bekerja sama semua unsur kita dan beliau minta Kementerian Pertahanan untuk menjadi semacam koordinator supaya Indonesia selalu antisipasi dan tidak mendadak,” katanya.
Inti agenda rapim kali ini adalah menyampaikan doktrin-doktrin dokumen strategis kebijakan umum pertahanan negara, strategi negara, dan pembangunan kekuatan. (Prabowo Subianto)
Prabowo menambahkan bahwa inti agenda rapim kali ini adalah menyampaikan doktrin-doktrin dokumen strategis kebijakan umum pertahanan negara, strategi negara, dan pembangunan kekuatan. ”Ini kita sebagai perumus, kita rumuskan, kita serahkan kepada panglima TNI, ke setiap kepala staf. Mereka yang akan implementasi,” ujar Prabowo.
Mekanisme rapim ini sudah berlangsung cukup lama. ”Jadi ini sistem kita begitu. Makanya, kita kumpulkan di sini, kita sampaikan ke mereka dan mereka nanti kaji dan mereka akan laksanakan ke dalam,” katanya.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan keterangan pers di sela-sela rapat pimpinan Kementerian Pertahanan yang menyertakan pimpinan TNI dan Polri serta pejabat-pejabat utama Kemenhan, Rabu (18/1/2023), Presiden Jokowi juga menandatangani dan memberi penanaman kendaraan operasional TNI.
Lindungi rakyat
Menjawab pertanyaan wartawan terkait kekuatan pokok minimum (minimum essential forces/MEF) yang baru mencapai 70 persen dari target 100 persen pada 2024, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah masih fokus pada upaya melindungi rakyat. Upaya perlindungan ini termasuk dari pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global.
”Kita menghadapi 2-3 tahun yang lalu, suatu katakanlah krisis dunia yang luar biasa, ancaman pandemi Covid-19 begitu luar biasa dimana pemerintah fokusnya adalah melindungi rakyat,” kata Prabowo.
Pada masa pandemi Covid-19, anggaran pemerintah masih terfokus kepada upaya mengatasi Covid-19. ”Jadi kalau masalah alutsista (alat utama sistem persenjataan) tertunda itu kita harus menghadapinya. Fokus adalah mengatasi, kita berhasil mengatasi. Sekarang kita harus amankan ekonomi, IMF (Dana Moneter Internasional) meramalkan resesi dunia,” katanya.
Prabowo juga menyebut tentang 70 negara yang diramalkan akan jadi pasien IMF alias bangkrut. ”Jadi kita bersyukur kita masih kuat. Jadi masalah kapan tercapainya, pokoknya kita yakin bahwa kita mampu menjaga republik ini. Kita punya kekuatan-kekuatan, ketahanan kita luar biasa. Jadi saya kira soal perlengkapan kita, kemampuan industri dalam negeri luar biasa, kita percaya kepada kekuatan kita sendiri,” ujarnya.
