Demokrat Bantah Pencalonan AHY sebagai Syarat Berkoalisi

Partai Demokrat menepis isu syarat pencalonan ketua umumnya sebagai calon presiden atau cawapres saat mencari rekan koalisi. Meski demikian, sejumlah pemimpin parpol mengungkap nama Agus memang pernah disebut-sebut.

Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat diadakan di Serang, Banten, Kamis (19/4).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrat membantah isu tentang syarat pencalonan ketua umumnya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam mencari rekan koalisi. Komunikasi politik yang dibangun sejauh ini belum mencapai pembicaraan soal kandidat di Pilpres 2024, masih pada tahap mencari kesamaan persepsi. Meski demikian, pemimpin partai politik yang pernah bertemu mengungkapkan hal itu.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, belakangan tersiar kabar tentang syarat yang diajukan partainya saat berkoalisi dengan partai politik (parpol) lain. Syarat yang dimaksud adalah mencalonkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hartimurti Yudhoyono sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung koalisi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

”Pernyataan itu sama sekali tidak benar,” kata Herzaky melalui keterangan tertulis, Jumat (8/7/2022).

Baca Juga: Nasdem dan Demokrat Jajaki Ruang Koalisi

Menurut dia, setiap bertemu dengan ketua umum parpol lain, Agus mengedepankan pembahasan visi, misi, dan platform koalisi. Pembicaraan yang dilakukan juga terkait dengan pencarian kesamaan persepsi dan pandangan untuk memperjuangkan perbaikan nasib rakyat. Selain itu, juga menyangkut pembahasan tentang isu kebangsaan dan kerakyatan terkini, disertai dengan solusi yang bisa ditawarkan parpol dengan bersinergi dan berkolaborasi.

Pernyataan itu sama sekali tidak benar. (Herzaky Mahendra Putra)

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Di luar itu, kata Herzaky, belum ada pembahasan tentang capres dan cawapres. Dalam setiap komunikasi politik yang dijalin, Demokrat dan parpol lainnya menyepakati bahwa pembahasan mengenai kandidat akan dilakukan setelah koalisi terbentuk. Pilihan atas sosok capres dan cawapres salah satunya didasarkan pada kemungkinan untuk menang di 2024

”Ini yang menjadi salah satu prinsip dasar Ketua Umum Demokrat AHY dalam proses pembentukan koalisi. Koalisi dulu, baru bahas kriteria, dan setelahnya nama-nama bakal capres dan cawapres yang memenuhi kriteria,” ujar Herzaky.

Ini yang menjadi salah satu prinsip dasar Ketum Demokrat AHY dalam proses pembentukan koalisi. Koalisi dulu, baru bahas kriteria, dan setelahnya nama-nama bakal capres dan cawapres yang memenuhi kriteria.

Selain itu, Demokrat juga menghargai kemandirian dan mekanisme internal setiap parpol dalam menentukan kandidat yang akan diusung. Demokrat pun memiliki mekanisme tersendiri untuk memilih calonnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menambahkan, keliru jika dikatakan Demokrat membangun koalisi dengan syarat pencalonan Agus. Pembangunan koalisi tidak ditentukan oleh siapa capres dan cawapresnya, tetapi bagaimana menyatukan platform parpol kemudian menentukan sosok yang akan melaksanakannya. Pada tingkatan selanjutnya, koalisi juga tidak hanya berperan sebagai pengusung, tetapi juga memastikan pasangan yang diusung menang.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Syarief Hasan.

Ia pun meyakini, posisi Demokrat saat ini akan diperhitungkan dalam pembentukan koalisi dengan parpol-parpol lain. Sebab, elektabilitas parpol tersebut terus menanjak dalam dua tahun terakhir. ”Saya yakin, Demokrat akan diperhitungkan,” kata Syarief.

Salah satunya berdasarkan survei Litbang Kompas yang dirilis Juni 2022, elektabilitas Demokrat naik dari 5 persen pada Januari 2019 menjadi 11,6 persen pada Juni 2022. Raihan itu menempatkan Demokrat pada posisi ketiga di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang elektabilitasnya 22,8 persen, dan Partai Gerindra dengan elektabilitas 12,5 persen.

Nama Agus disebut di setiap pertemuan

Sebelumnya, Demokrat disebut-sebut menawarkan Agus sebagai capres atau cawapres dalam pertemuan dengan para ketua umum parpol. Demokrat pernah mengadakan pertemuan, antara lain, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Di KIB saja kami tidak ada bahas capres, gabung saja, barangkali Mas AHY masuk nominasi yang bisa dibicarakan. Sama dengan PKB dulu waktu Cak Imin, tidak ada syarat seperti itu, gabung dulu, baru kita bicara barangkali cocok”

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi juga mengatakan hal yang sama. Elite Demokrat juga pernah bertemu dengan elite PPP. Pertemuan itu merupakan penjajakan untuk berkoalisi. Nama Agus pun sempat disebut untuk menjadi capres atau cawapres.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah), Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri), dan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menghadiri Silaturahim Nasional Partai Golkar, PAN, PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, Sabtu (4/6/2022). Pertemuan ini digelar sebagai ikhtiar KIB untuk mengenalkan tradisi politik baru. KIB juga menandatangani nota kesepahaman mengenai agenda koalisi ke depan.

Baca Juga: Komunikasi Kian Intens, Koalisi Demokrat-PKB-PKS Tinggal Tunggu Waktu

PPP, yang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), menghormati usulan tersebut. Namun, Baidowi mengatakan, di KIB belum ada pembicaraan tentang capres dan cawapres. KIB terbuka bagi parpol mana pun yang ingin bergabung.

”Di KIB saja kami tidak ada bahas capres, gabung saja, barangkali Mas AHY masuk nominasi yang bisa dibicarakan. Sama dengan PKB dulu waktu Cak Imin, tidak ada syarat seperti itu, gabung dulu, baru kita bicara barangkali cocok,” kata Baidowi.

Selain itu, Demokrat juga disebut menjajaki kemungkinan koalisi dengan Golkar. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya membuka diri jika ada parpol yang ingin bergabung dengan Golkar di KIB, baik itu Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maupun Nasdem.

Namun, kerja sama di KIB masih pada tahap merumuskan konsep pembangunan Indonesia 2024-2029 yang akan ditawarkan kepada publik. Belum ada pembicaraan tentang kandidat capres dan cawapres. ”Kami sudah sepakat membicarakan tentang paket capres dan cawapres itu pada chapter terakhir ya, setelah kami menyelesaikan tentang konsepsi negara ke depan seperti apa,” ujar Doli.