Wapres Amin: Persatuan dalam Kebinekaan adalah Aset Terbesar Bangsa

Indonesia memiliki aset terbesar, yakni persatuan dalam kebinekaan, untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pendidikan politik masyarakat dibutuhkan untuk menguatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada acara kuliah umum peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan PPRA LXIV Tahun 2022 di Ruang Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengemukakan, pendidikan politik masyarakat mesti diarahkan untuk semakin mempererat persatuan dan kesatuan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini karena persatuan dalam kebinekaan adalah aset terbesar bangsa dalam mewujudkan cita-cita.

Apalagi, Indonesia pada masa lalu mengalami ujian terhadap ketahanan nasional yang menyebabkan ketidakstabilan, melemahkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Hal tersebut dipicu, antara lain, oleh kurang memadainya pendidikan politik masyarakat, yakni proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

”Patut disadari pula bahwa ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia masih sering diuji dengan kerap terjadinya sikap sekelompok masyarakat yang meletakkan simbol suku kedaerahan, keagamaan, atau golongan secara berlebihan sehingga mengoyak kemajemukan di Indonesia,” kata Wapres Amin pada acara kuliah umum peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan PPRA LXIV Tahun 2022 di Ruang Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia masih sering diuji dengan kerap terjadinya sikap sekelompok masyarakat yang meletakkan simbol suku kedaerahan, keagamaan, atau golongan secara berlebihan.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Patung Presiden Pertama Republik Indonesia Ir Soekarno atau Bung Karno di halaman Gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Mengawali kuliah umumnya, Wapres Amin menuturkan bahwa sebuah bangsa selalu diuji oleh aneka tantangan dan persoalan. Hanya bangsa dengan ketahanan nasional kokoh yang dapat melewati ragam tantangan tersebut dengan baik. Bangsa Indonesia juga mengalami hal yang sama dan persoalan itu akan terus datang, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang.

”Selama dua tahun ini ketahanan nasional kita dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19 beserta seluruh dampaknya. Kita bersyukur karena bangsa Indonesia dapat melewati cobaan pandemi dengan modal persatuan dan persaudaraan,” ujar Wapres Amin.

Baca juga: Catatan tentang "Perang" Melawan Covid-19 dari Sekretariat Kabinet

Di sisi lain, Wapres Amin menuturkan, pandemi Covid-19 telah mengamplifikasi dampak transformasi teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa hari lalu diberitakan bahwa Singapura kini menggunakan robot untuk mengisi kekosongan tenaga kerja karena pekerja asing kembali ke negaranya pascapandemi Covid-19. Robot-robot tersebut menggantikan fungsi manusia, mulai dari melakukan survei di lokasi konstruksi hingga menjadi penjaga Perpustakaan Nasional.

”Itu hanya salah satu contoh bagaimana teknologi mendisrupsi kehidupan kita pascapandemi Covid-19. Begitu banyak kemajuan dan jawaban atas aneka persoalan yang dihadapi dunia merupakan hasil saling memengaruhi antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandemi Covid-19, misalnya, dapat dikendalikan, antara lain, berkat vaksin Covid-19 yang merupakan buah kerja keras para ilmuwan dibantu oleh teknologi kesehatan yang mutakhir,” kata Wapres Amin.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin (duduk, depan, ketiga dari kiri) pada sesi foto bersama peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LXIII Tahun 2022 di halaman Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Selasa (7/6/2022).

Wapres Amin menuturkan, Indonesia tentu tidak ingin menjadi bangsa yang tertinggal dalam persaingan di dunia modern. Pengembangan dan penerapan teknologi harus semakin masif sampai ke pedesaan untuk merealisasikan berbagai program pembangunan di dalam negeri hingga mewujudkan visi kepemimpinan di tingkat global.

Sektor pelayanan publik adalah salah satu sektor yang dapat menjadi lebih optimal dengan dorongan teknologi digital. ”Mal Pelayanan Publik atau MPP dapat diselenggarakan secara virtual atau elektronik dengan mengembangkan Super App sehingga pelayanan publik layaknya belanja di lokapasar. Masyarakat hanya perlu klik aplikasi layanan publik dengan ujung jari melalui gawainya kemudian penerbitan dokumen digital akan diproses,” ujar Wapres Amin.

Baca juga: Mal Pelayanan Publik Jadi Pintu Masuk Revitalisasi Reformasi Birokrasi

Selain itu, penggunaan bigdata (mahadata) pemerintah yang diberi nama Satu Data Indonesia melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimaksudkan untuk membantu para pembuat kebijakan menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu, pemerintah telah mencanangkan percepatan transformasi digital nasional melalui empat pilar, yaitu pengembangan sumber daya manusia talenta digital, pengembangan infrastruktur digital, pemerintahan digital, dan ekonomi digital.

”Kita juga harus terus meningkatkan literasi digital masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. Semua tugas ini membutuhkan komitmen para pemimpin di tingkat pusat maupun daerah,” kata Wapres Amin.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin (duduk, depan, ketiga dari kiri) pada sesi foto bersama peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LXIV Tahun 2022 di halaman Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Pesan bagi pemimpin

Pada kesempatan tersebut Wapres Amin pun menyampaikan beberapa pesan kepada seluruh peserta PPRA LXIII dan PPRA LXIV. Pertama, fokus kebijakan negara adalah penciptaan kesejahteraan bagi rakyat, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk mengakses barang dan jasa publik, mendapatkan perlindungan dari negara, serta memperoleh pelayanan publik yang baik. ”Pemimpin harus mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan,” katanya.

Kedua, masih dalam konteks mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, hubungan antarbangsa harus didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan. ”Di dalam kerja sama, persaingan akan tetap muncul. Tugas pemimpin adalah bagaimana mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari struktur kerja sama internasional yang ada,” ujar Wapres Amin.

Baca juga: Wapres Amin Dorong Universitas Jadi Lokomotif dan Akselerator Inovasi

Ketiga, inovasi mesti dimajukan melalui pengembangan cara dan tujuan baru untuk mencapai hasil lebih maksimal dalam menjawab persoalan lama ataupun menemukan jawaban atas tantangan-tantangan baru. ”Terkait hal ini, perkuat kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar sumber daya riset, yakni peneliti yang unggul, infrastruktur, dan anggaran, akan semakin mengarahkan ilmu pengetahuan dan inovasi di Indonesia menuju hasil yang kita harapkan bersama,” katanya.

Wapres Amin meminta para peserta terus meningkatkan kemampuan dalam mengomunikasikan gagasan secara efektif, menganalisis secara sistematis, serta mengorganisasikan dan menggunakan jaringan untuk menyelesaikan tugas seorang pemimpin. Kesemuanya itu mesti dilandasi cara berpikir kritis, strategis, integral, dan holistik.

MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Andi Widjajanto dilantik sebagai Gubernur Lemhannas RI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/2/2022).

Adapun Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto dalam laporannya menuturkan bahwa Lemhannas fokus pada lima kajian, yakni ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, konsolidasi demokrasi, dan ketahanan Ibu Kota Nusantara. ”Lalu, arahan spesifik dari Bapak Ma’ruf Amin agar kita juga secara khusus, secara mendalam, mengkaji tentang Papua. Arahan itu sedang kami jalankan. Kami berharap dalam waktu tidak terlalu lama kami bisa menyampaikan hasil kajian kami tentang Papua,” katanya.

Kita harapkan, dengan arahan Bapak Wakil Presiden, komitmen kita untuk membangun Papua yang damai, Papua yang sejahtera, bisa kita lakukan kajian-kajian mendalamnya sehingga bisa dijadikan dasar untuk pembuatan kebijakan.

Andi mengatakan, kajian tentang Papua nantinya juga akan difokuskan pada aspek ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, dan demokrasi. ”Kita harapkan, dengan arahan Bapak Wakil Presiden, komitmen kita untuk membangun Papua yang damai, Papua yang sejahtera, bisa kita lakukan kajian-kajian mendalamnya sehingga bisa dijadikan dasar untuk pembuatan kebijakan,” ujar Andi.