Berbeda dengan Partai Golkar, PAN, dan PPP yang membentuk koalisi dini, PDI-P memilih fokus melakukan konsolidasi internal. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu akan menggelar rakernas pada 10-13 Juni 2022.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·3 menit baca
ISTIMEWA
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tiga dari kiri) berbincang santai dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa (dua dari kiri), dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (dua dari kanan) didampingi Bendahara Umum Golkar Dito Ganinduto, politikus PAN Asman Abnur, dan politikus PPP Muhamad Mardiono.
JAKARTA, KOMPAS — Pembentukan koalisi yang terlalu dini justru dikhawatirkan akan menghabiskan energi. Sepatutnya seluruh partai politik bersatu padu untuk fokus menyelesaikan persoalan yang tengah dialami masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan tantangan global yang semakin kompleks.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto seusai acara senam di Jakarta, Jumat (20/5/2022), mengatakan, sebenarnya hal yang wajar apabila setiap parpol mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ini termasuk pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang dilakukan oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, PDI-P mengingatkan bahwa kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan. Seluruh partai harus memberikan energi terbaik di tengah persoalan rakyat dan tantangan global yang semakin tidak mudah.
KOMPAS/PRADIPTA PANDU
Hasto Kristiyanto
”Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pascapandemi. Ini yang kita dorong,” ujar Hasto.
Hasto menuturkan, PDI-P fokus memberikan dukungan sepenuhnya bagi Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinetnya agar bekerja lebih keras lagi untuk menyelesaikan dampak pandemi ini. Karena itu, PDI-P juga tidak terburu-buru menentukan sikap untuk Pemilu 2024.
”Pemilu itu ada tahapan-tahapannya, ada skala prioritas. Kita membagi energi yang terbatas. Energi terbatas itu fokusnya untuk rakyat saat ini hingga ada waktunya dalam membangun kerja sama parpol dan dengan melihat tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.
SEKRETARIAT PRESIDEN/RUSMAN
Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan pimpinan partai politik koalisi di Istana Negara, Jakarta, 25 Agustus 2021.
Lagi pula, kata Hasto, dari modal yang diberikan oleh rakyat, PDI-P bisa mengusung sendiri calon presiden dan calon wakil presiden sehingga tidak perlu melakukan manuver politik seperti parpol lain. ”Ini menjadi modal politik yang sangat penting dan karena itulah kami tidak ikut dansa-dansa politik,” katanya.
PDI-P belum akan memikirkan koalisi dengan partai lain untuk menghadapi Pemilu 2024. Saat ini, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu akan fokus melakukan konsolidasi internal, salah satunya dengan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) kedua pada 10-13 Juni 2022.
PDI-P bisa mengusung sendiri calon presiden dan calon wakil presiden sehingga tidak perlu melakukan manuver politik seperti parpol lain.
”Konsolidasi dalam politik itu bukan hanya kekuasaan, bukan sekadar ketua umum bertemu mendapat liputan media, melainkan kerja bagi PDI-P bersama rakyat, memberi inspirasi bagi rakyat,” ujar Hasto.
Hasto tak menjelaskan apakah dalam rakernas nanti akan dibahas seputar pemilu legsilatif dan pilpres 2024. Namun, ia menegaskan, rakernas PDI-P akan membahas strategi partai.
Mencegah polarisasi
Menanggapi pernyataan Hasto, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan, Koalisi Indonesia Bersatu justru bersepakat akan mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi hingga 2024. Koalisi ini akan sepenuhnya mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini.
Menurut Lodewijk, pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu didasari pada evaluasi penyelenggaraan Pilpres 2019. Kontestasi diharapkan tidak hanya diikuti dua pasangan capres-cawapres yang potensial menimbulkan perpecahan karena adanya dua kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politik. Koalisi ini diharapkan bisa menghadirkan calon alternatif pada Pilpres 2024 demi mencegah terjadinya polarisasi.
”Kami justru ingin membangun demokrasi hasil evaluasi tahun 2019. Dengan demikian, kan, mencegah terjadinya polarisasi seperti (Pilpres) 2019. Artinya, di sini kami memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi gitu lho. Jadi bukan hanya dua (pasangan calon) seperti (Pilpres 2019) kemarin. Sejak awal kami memberikan ruang,” kata Lodewijk.
