logo Kompas.id
β€Ί
Politik & Hukumβ€ΊRendah, Tindak Lanjut Laporan ...
Iklan

Rendah, Tindak Lanjut Laporan PPATK

Selama 2016 hingga September 2021, PPATK membuat 2.606 laporan hasil analisis dan 240 laporan hasil pemeriksaan, tetapi hanya 30 persen yang ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

Oleh
IQBAL BASYARI
Β· 1 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/Vc5SenAzTp8cZZ79GWl5QdRt1ps=/1024x683/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2Ffb44a329-088d-44b0-bf94-dae8c6940022_jpg.jpg
Kompas/Heru Sri Kumoro

Petugas kepolisian mengawal ketat pemindahan uang Rp 52,3 miliar hasil sitaan dari sebuah bank dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta menuju gudang penyimpanan, Senin (15/3/2021). Uang tersebut diduga berasal dari eksportir yang mendapat izin ekspor benur di KKP Tahun Anggaran 2020. Uang tersebut selanjutnya disimpan di gudang penyimpaan barang sitaan KPK.

JAKARTA, KOMPAS β€” Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan hasil analisis yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada aparat penegak hukum masih rendah. Oleh sebab itu, Dewan Perwakilan Rakyat meminta PPATK memperkuat kerja sama dengan seluruh instansi penegak hukum guna meningkatkan hasil analisis dan pemeriksaan agar temuan dalam LHP dan LHA lebih efektif.

Kepala Pusat PPATK Dian Ediana Rae saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR, Rabu (29/9/2021), mengatakan, PPATK mendukung pengungkapan perkara dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, pihaknya selalu membuat hasil analisis dan hasil pemeriksaan terhadap transaksi-transaksi mencurigakan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Editor:
Madina Nusrat
Bagikan