logo Kompas.id
Politik & HukumHentikan Supervisi Kasus Joko Tjandra, KPK Dianggap Telantarkan Perkara

Hentikan Supervisi Kasus Joko Tjandra, KPK Dianggap Telantarkan Perkara

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia meminta kepada hakim praperadilan agar penghentian supervisi kasus Joko Tjandra oleh KPK dinyatakan tidak sah. Hakim pun diminta memerintahkan KPK melanjutkan dengan penyidikan.

Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/WAWAN HADI PRABOWO

Joko Soegiarto Tjandra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (5/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia atau MAKI menilai, penghentian supervisi perkara pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung untuk Joko Tjandra menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, MAKI memohon kepada hakim praperadilan agar penghentian supervisi dinyatakan tidak sah dan memerintahkan KPK melanjutkan dengan penyidikan.

Hal itu disampaikan dalam sidang pembacaan permohonan praperadilan yang diajukan MAKI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/9/2021). Sidang dipimpin hakim tunggal Morgan Simanjuntak dengan KPK sebagai termohon, KPK.

Editor:
Antonius Ponco Anggoro
Bagikan