logo Kompas.id
Politik & HukumOtsus Papua Minim Legitimasi

Otsus Papua Minim Legitimasi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua tidak memiliki legitimasi yang kuat karena hasil negosiasi antarelite. Akibatnya, tak bisa menyelesaikan problem di Papua.

Oleh Edna C Pattisina
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Aktivitas warga di Pasar Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Rabu (16/11/2011).

JAKARTA, KOMPAS — Pendekatan penyelesaian masalah di Papua yang menggunakan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sebagai kerangka dianggap tidak efektif. Pasalnya, undang-undang tersebut dinilai tidak memiliki legitimasi di mata masyarakat Papua.

Hal ini disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas dalam diskusi bertajuk ”Dengarkan Papua: Catatan-catatan Politik dan Hak Asasi Manusia”, Rabu (7/7/2021).

Editor: Antonius Ponco Anggoro
Bagikan
Memuat data..