DPR Janji Serap Masukan dari Publik, Baik yang Sependapat Maupun Beda Pendapat
Sejumlah anggota Komisi III DPR berjanji akan inklusif menyerap aspirasi masyarakat tatkala RKUHP dibahas bersama pemerintah. Namun, mereka juga meminta agar tak ada pihak yang merasa paling benar pada proses ini.
Tim ahli penyusun Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menyampaikan sosialisasi perubahan rancangan undang-undang terutama pada 14 isu krusial yang mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat di Jakarta, Senin (14/6/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat berjanji akan terbuka terhadap aspirasi publik, baik dari kelompok masyarakat yang mendukung maupun yang punya pandangan bertentangan, jika nantinya dilakukan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP. Hal ini untuk mencegah kegamangan publik terhadap pembahasan undang-undang yang sempat dihentikan dua tahun lalu akibat penolakan dari masyarakat.
Jajak pendapat Kompas pekan lalu menunjukkan, mayoritas responden (78,8 persen) menyatakan tidak mengetahui rencana revisi KUHP. Hanya sebagian kecil responden yang mengaku tahu hal ini, terutama terkait pasal-pasal pidana pada penyerangan martabat presiden dan wakil presiden.