logo Kompas.id
Politik & HukumTWK Diakui Baru Muncul di Pengujung Pembahasan Rancangan Peraturan KPK

TWK Diakui Baru Muncul di Pengujung Pembahasan Rancangan Peraturan KPK

Sekalipun baru muncul di pengujung pembahasan rancangan peraturan KPK, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membantah syarat tes wawasan kebangsaan diselundupkan. Kehadiran syarat itu tetap melalui pembahasan lintas instansi.

Oleh PRAYOGI DWI SULISTYO/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR
· 1 menit baca
Memuat data...
Kompas/Heru Sri Kumoro

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron (kiri) bersama anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng seusai dimintai keterangan oleh Ombudsman di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Nurul Ghufron mewakili KPK telah memberi penjelasan kepada Ombudsman terkait dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK), alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

JAKARTA, KOMPAS — Tes wawasan kebangsaan yang menjadi syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi aparatur sipil negara diakui baru muncul di ujung pembahasan Rancangan Peraturan KPK tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara. Persisnya, saat proses harmonisasi rancangan peraturan tersebut di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, draf rancangan peraturan KPK yang kemudian setelah disahkan menjadi Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN sudah diunggah sejak 16 November 2020 serta disampaikan untuk diharmonisasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Editor: Antonius Ponco Anggoro
Bagikan
Memuat data..