Jika Pimpinan KPK Tetap Tak Hadir, Rekomendasi Komnas HAM Dinilai Tetap Punya Legitimasi

JAKARTA, KOMPAS — Penjelasan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dibutuhkan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia dalam tes wawasan kebangsaan yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Namun, jika pimpinan KPK  bersikukuh tidak hadir dalam pemanggilan kedua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, rekomendasi Komnas HAM kelak tetap memiliki legitimasi yang kuat.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harjanti saat dihubungi, Rabu (9/6/2021), mengatakan, Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur, setiap orang dan atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM. Untuk itu, pemanggilan pimpinan KPK harus dipandang sebagai bagian dari prosedur atau mekanisme pemeriksaan pengaduan.

Kehadiran  pengadu dan yang diadukan sangat penting untuk memastikan apakah telah terjadi pelanggaran HAM. ”Apabila pimpinan KPK tidak menghadiri (panggilan Komnas HAM), berarti menghambat prosedur pemeriksaan. Pimpinan KPK berarti tak mendukung tujuan dan fungsi Komnas HAM,” ujar Susi.

Sebelumnya diberitakan, pimpinan KPK tak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM pada Selasa (8/6/2021). Dalam waktu dekat, Komnas HAM akan mengirim panggilan kedua bagi pimpinan KPK. Panggilan kedua itu merupakan kesempatan terakhir bagi pimpinan KPK untuk memberikan keterangan.

Susi berpandangan, seharusnya pimpinan KPK dapat memanfaatkan panggilan itu untuk mengklarifikasi atas polemik tes wawasan kebangsaan. Lebih jauh dari itu, pemenuhan panggilan juga penting untuk menjaga etika relasi kelembagaan.

Hubungan antarlembaga kenegaraan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sistem ketatanegaraan. Mekanisme hubungan antar-kelembagaan secara nyata mewujudkan pelaksanaan fungsi-fungsi kenegaraan sebagai sebuah sistem. Hubungan antar-kelembagaan tersebut harus terikat dan diikat oleh prinsip-prinsip umum yang semestinya diakui sebagai cita (idea), serta cita-cita bernegara. Misalnya, cita dan cita-cita demokrasi, negara berdasarkan hukum.

Baca juga : Mantan Hakim Konstitusi Ingatkan Pimpinan KPK untuk Penuhi Panggilan Komnas HAM

”Keteraturan dan konsistensi dalam menjalankan mekanisme hubungan sangat penting dalam rangka menjamin keteraturan, ketertiban, dan saling menghormati,” ujar Susi.

Menurut Susi, seandainya pimpinan KPK tetap tidak memenuhi panggilan Komnas HAM,  rekomendasi yang dibuat Komnas HAM kelak tetap sah. Sebab, pimpinan KPK telah diberi kesempatan untuk memberikan keterangan, tetapi tidak menggunakan kesempatan tersebut.

”Dalam hukum, bila ada pihak yang ’bersengketa’, terhadap pihak-pihak tersebut harus didengar secara berimbang. Dalam hal ini, Komnas HAM telah memberikan kesempatan tersebut,” ucap Susi.

Ia mengingatkan bahwa salah satu tujuan didirikannya Komnas HAM adalah untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM yang dielaborasi dalam berbagai fungsi. Dengan begitu, Komnas HAM merupakan lembaga yang memiliki fungsi penegakan HAM.

”Komnas HAM-lah yang berwenang memeriksa dan menyatakan apakah terjadi pelanggaran atau tidak,” kata Susi.

Alat ukur obyektif

Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, I Dewa Gede Palguna, sependapat dengan Susi, pemenuhan panggilan ini justru bisa menjadi kesempatan bagi pimpinan KPK untuk memberikan klarifikasi terhadap polemik tes wawasan kebangsaan yang ramai belakangan ini. Pemanggilan Komnas HAM harus dipandang sebagai salah satu alat ukur yang obyektif.

”Nah, sekarang ini, kan, kita seperti memelihara dua pro dan kontra yang tidak ada penyelesaiannyaç dan semua hanya bermain anggapan. Ketika orang semua bermain anggapan tidak didasarkan atas fakta obyektif dan valid,  di situlah ruang untuk digoreng menjadi isu politik dan tidak menemukan ujung ke mana-mana. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya,” kata mantan hakim konstitusi itu.

Menurut Palguna, pimpinan KPK juga tidak bisa serta-merta menyatakan tidak ada pelanggaran HAM di polemik tes wawasan kebangsaan ini. Kesimpulan itu harus keluar dari Komnas HAM setelah seluruh proses pemeriksaan dilakukan.

”Itu, kan, akan menjadi lebih legitimated, atau memperoleh legitimasi, apabila kesimpulan itu datang setelah pimpinan KPK memenuhi panggilan Komnas HAM. Nanti kalau terbuktinya malah tidak ada pelanggaran HAM, kan masyarakat justru plong atau kedua belah pihak plong. Kalau orang masih mempertanyakan, itu yang perlu kita pertanyakan, kan,” tutur Palguna.

Prinsipnya, Palguna mengingatkan, semua pihak harus melihat persoalan ini secara obyektif. Komnas HAM harus bisa bekerja secara independen yang artinya tidak berdasarkan tekanan publik. Pernyataan tentang fakta-faktanya nanti juga mesti runtut, detail, dan jelas. Kemudian insturumen penilaiannya terhadap fakta-fakta itu juga harus jelas legal instrumennya, ataupun legal prosedurnya. Sebaliknya, pimpinan KPK juga harus hadir memenuhi panggilan sebagai bagian dari ikut menjaga HAM yang dijamin konstitusi.

”Jadi di satu pihak Komnas HAM tidak boleh hanya memanggil berdasarkan tekanan publik, itu berbahaya sekali buat sebuah lembaga yang independen karena pertaruhannya kemudian itu adalah legitimasi dari lembaga tersebut. Sama dengan MK tempat saya bekerja dulu, kalau dia tunduk pada tekanan publik, hancur dia,” katanya.

Jika pimpinan KPK malah tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, menurut Palguna, implikasinya sudah ada di depan mata. Persepsi publik terhadap pimpinan KPK akan semakin negatif.

”Kemudian, sebenarnya kerugian buat KPK karena tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan bahwa dia melakukan (tes) itu secara obyektif. Dan itu bisa diuji misalnya kalau dia bisa membuktikan bahwa di tempat lain juga dilakukan dengan cara yang sama, oleh lembaga yang sama, dan dengan metode yang sama, gitu, kan,” ujarnya.

Sebelumnya, soal ketidakhadiran pimpinan KPK, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menuturkan, pimpinan KPK menghormati  tugas pokok dan fungsi Komnas HAM. Karena itu, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM pada 7 Juni. ”(Pimpinan KPK) minta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK,” kata Ali.

Ali mengatakan, proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah undang-undang, dan KPK telah melaksanakan UU itu. Ia menegaskan, tes wawasan kebangsaan dilakukan Badan Kepegawaian Negara yang bekerja sama dengan lembaga terkait lain melalui proses yang telah sesuai dengan mekanisme  perundang-undangan.