Perencanaan Ibu Kota Negara yang Baru Jangan Terburu-buru
Para ahli jasa konstruksi menyarankan agar pembangunan ibu kota negara baru tidak mengabaikan kelestarian hutan tropis serta perlu melibatkan masyarakat lokal.
Oleh
Nina Susilo
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Para ahli jasa konstruksi meminta perencanaan pembangunan ibu kota negara yang baru dilakukan secara rinci dan tidak tergesa-gesa. Keterhubungan antara desain secara makro dan mikro juga perlu ada untuk mewujudkan kota cerdas yang kompak, efisien, dan sirkular.
Masukan tersebut disampaikan oleh para ahli jasa konstruksi saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/4/2021). Mereka, antara lain, berasal dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Ikatan Ahli Arsitek Lanskap Indonesia (IALI), Ikatan Arsitek Indonesian (IAI), Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia, Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia (IABHI/Green Building Council Indonesia), dan Persatuan Insinyur Indonesia.
Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Hendricus Andy Simarmata mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan kepada Presiden, ”Pertama, kami harapkan ada ketersambungan antara rencana yang bersifat makro sampai ke level mikro atau tingkat bangunan,” tuturnya.
Keterhubungan perencanaan akan memudahkan penerjemahan visi ibu kota negara ke bangunan. Selain itu, hal tersebut juga akan membuat perencanaan bangunan-bangunan sesuai standar yang ada.
Selain itu, para ahli konstruksi menyarankan agar pembangunan ibu kota negara tidak mengabaikan kelestarian hutan tropis serta perlu melibatkan masyarakat lokal. Harapannya, ibu kota negara baru dapat menjadi contoh bagi dunia internasional. Untuk itu, menurut Andy, perencanaan tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru meskipun ada keinginan agar semua hal dapat diselesaikan dengan cepat.
Perencanaan tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru meskipun ada keinginan agar semua hal dapat diselesaikan dengan cepat.
Perencanaan dan pembangunan ibu kota negara yang akan berlokasi di Kalimantan Timur juga diharap dilakukan dalam proses yang terukur. Dengan demikian, rencana yang disiapkan bisa terlaksana baik.
Sebelumnya, desain Istana Negara yang diunggah dalam akun media sosial Presiden Joko Widodo memantik kritik dari para ahli jasa kontruksi. Rancangan tersebut menunjukkan bangunan Istana Negara yang berbentuk burung garuda.
Ikatan Arsitek Indonesia pun menyebut hal tersebut tidak mencirikan kemajuan peradaban bangsa di era digital, era bangunan beremisi rendah, dan tata cara hidup baru setelah pandemi Covid-19.
Diharapkan, bangunan Istana Negara menjadi contoh bangunan yang memenuhi prinsip pembangunan rendah karbon dan cerdas mulai dari perancangan, konstruksi, sampai pemeliharaan gedungnya. Karena itu, semestinya bangunan tidak sekadar menunjukkan metafora burung garuda secara harfiah.
Bangunan Istana Negara menjadi contoh bangunan yang memenuhi prinsip pembangunan rendah karbon dan cerdas mulai dari perancangan, konstruksi, sampai pemeliharaan gedungnya.
Menanggapi kritik tersebut, Presiden Joko Widodo menuliskan kembali dalam akun media sosialnya bahwa ini adalah pradesain Istana Negara. Dari sejumlah usulan yang masuk, salah satunya pradesain dari seniman patung Nyoman Nuarta.
”Sekali lagi, masih pada tahap pradesain. Karena itu, saya mengharapkan masukan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua tentang pradesain Istana Negara ini. Saya menginginkan Istana Negara tidak hanya dikenang sebagai tempat presiden bekerja atau menjadi simbol kebanggaan bangsa, tetapi juga mencerminkan kemajuan bangsa,” tulisnya.
Seusai pertemuan, Suharso mengatakan, pemerintah terbuka dengan semua gagasan dan usulan yang disampaikan secara baik dan konstruktif untuk membangun ibu kota negara yang baru.
”Ibu kota yang akan kita bangun adalah kota dunia untuk semua, maka wajar kalau semua harus memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi sekecil apa pun, termasuk gagasan-gagasannya. Dan tadi Bapak Presiden sudah mendengarkan semua masukan untuk dipertimbangkan,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo, tambah Suharso, mengundang para ahli untuk duduk di Badan Otorita Ibu Kota apabila sudah terbentuk. Dengan demikian, para ahli bisa memberi rekomendasi terkait perencanaan dan pembangunan ibu kota negara.