Industri pertahanan mulai dibahas. Wakil Menhan M. Herindra pada Rapat Kerja BUMN Industri Pertahanan 2021 di Bandung, Jawa Barat, mengatakan, harmonisasi dan kerjasama dalam membangun industri penting dilakukan.
Oleh
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra pada Rapat Kerja BUMN Industri Pertahanan (Indhan) 2021 di PT Len Industri (Persero), Bandung (5/3/2021), Jawa Barat, mengatakan, bahwa harmonisasi dan kerjasama dalam membangun industri pertahanan nasional sangat penting dilakukan.
Namun, kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi industri pertahanan juga membutuhkan keteguhan visi misi bersama antara stakeholders industri pertahanan dan pengguna yang terkadang tidak rasional.
Pemerintah, dalam hal ini Kemhan RI, BAPPENAS dan Kementerian Keuangan, tambah Herindra, meningkatkan anggaran belanja alutsista melalui skema pembiayaan pinjaman dalam dan luar negeri, dengan harapan transformasi spending to investment akan tercapai lebih cepat. Peningkatan ini diharapkan menjadi stimulus positif terhadap peningkatan kemandirian industri pertahanan guna pemenuhan kebutuhan pengguna.
"Kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi industri pertahanan juga membutuhkan keteguhan visi misi bersama antara stakeholders industri pertahanan dan pengguna yang terkadang tidak rasional"
Direktur Utama PT Len Industri, Bobby Rasyidin, selaku Ketua Organizing Committee BUMN Industri Pertahanan mengatakan, alasan dibentuknya Holding BUMN Indhan ini antara lain untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, dan penciptaan ekosistem dan penciptaan nilai. "Tujuannya adalah peningkatan efisiensi operasional setiap anggota BUMN Indhan,” ujarnya.
Sebelumnya, Staf Ahli Pusat Studi BUMN; Pengamat Perbankan; Mantan Assistant Vice President BNI Paul Sutaryono dalam artikelnya di Kompas, 9 Juli 2020, yang berjudul Tantangan Restrukturisasi BUMN, menyebutkan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir merestrukturisasi BUMN dengan memangkas jumlah BUMN dari 142 menjadi 107 BUMN, sebelum akhirnya menjadi 70-80 BUMN. Restrukturisasi juga dilakukan dengan membongkar pasang komisaris dan direksi. Jumlah kluster BUMN yang semula 27 kluster kini menjadi 12 sehingga setiap wakil menteri menangani enam kluster.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo disebutkan membawahkan, (1) Kluster Industri Migas dan Energi, (2) Kluster Minerba, (3) Kluster Perkebunan dan Kehutanan, (4) Kluster Pupuk dan Pangan, (5) Kluster Farmasi dan Kesehatan, serta (6) Kluster Pertahanan, Manufaktur, dan Industri Lainnya.