logo Kompas.id
Politik & HukumRUU Perampasan Aset Untungkan ...

RUU Perampasan Aset Untungkan Negara

RUU Perampasan Aset dinilai menguntungkan negara secara ekonomi. Sebab, berdasarkan RUU itu, aset milik pelaku kejahatan dapat disita untuk negara, bahkan ketika pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, dan lainnya.

Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
· 1 menit baca
https://assetd.kompas.id/PCO-CC1A8EvY05bVOrW5B0XBJTM=/1024x655/https://kompas.id/wp-content/uploads/2018/05/519579_getattachment042b9135-36cf-4ab4-897b-8e004df4735b510963.jpg
KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyaksikan gelar barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Kendari di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3/2018). Barang bukti yang di tunjukkan oleh petugas KPK berupa uang sejumlah Rp 2,8 miliar hasil sitaan KPK dalam kasus suap dari Hasmun Hamzah, pemilik PT Sarana Bangunan Nusantara, yang diberikan kepada Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra.

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dinilai lebih kuat dalam menyelamatkan aset negara dari para koruptor dibandingkan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah ada. UU Perampasan Aset akan sangat menguntungkan negara secara ekonomi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mendorong agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang sudah diinisiasi penyusunannya sejak 2008 menjadi RUU Prioritas 2021 atau setidaknya RUU Prioritas 2022.

Editor:
susanarita
Bagikan