Transparansi Kejaksaan Diperlukan untuk Bangun Kepercayaan Publik
Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, yang ikut Rapat Kerja Kejaksaan secara virtual, Senin, mengatakan, pembenahan institusi kejaksaan mesti dengan membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
Jaksa Agung ST Burhanuddin (baju putih) memberikan paparan saat digelarnya rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (16/1/2020), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dimulai dengan mendengarkan pemaparan dari Jaksa Agung terkait perkembangan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Selanjutnya, rapat akan dilanjutkan dengan pandangan dari sembilan fraksi Komisi III DPR pada Senin (20/1/).
JAKARTA, KOMPAS — Pembenahan institusi kejaksaan mesti dilakukan dengan membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Hal itu mendesak untuk dilakukan demi mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.
Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak, yang turut mengikuti Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020 secara virtual, Senin (14/12/2020), mengatakan, arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo sudah tepat. Sebab, itulah masalah yang selama ini mendera institusi kejaksaan.