Kedirgantaraan Berperan Penting untuk Satukan Bangsa
Oleh
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Kedirgantaraan, di masa mendatang, memiliki peran penting dalam proses penyatuan bangsa. Sebagai moda transportasi, penerbangan mampu menjangkau wilayah-wilayah terluar dan terjauh bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi upaya mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Chappy Hakim yang menerbitkan tiga buku terkait kedirgantaraan untuk mendidik anak muda bangsa ini memahami dunia aviasi. Ia menilai karya-karya Chappy dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah memperbaiki bangsa ini melalui penerbangan.
Hal tersebut diungkapkan Budi Karya dalam acara peluncuran tiga buku Chappy yang berjudul "Penegakan Kedaulatan Negara di Udara", "Menata Ulang Perbangan Nasional" dan " Tol Udara Nasional", Senin (17/12/2018) di Jakarta. Buku pertama ditulis bersama dengan Kepala Subdinas Hukum Dirgantara Dinas Hukum AU Kolonel Penerbang Supri Abu.
Selain Budi Karya, hadir dalam acara tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Wieko Sofyan. Turut hadir, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudi, mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, dan Rektor Universitas Multimedia Nusantara Ninok Leksono.
Chappy mengatakan, tujuan dirinya merilis ketiga buku tersebut adalah sebagai sarana edukasi untuk masyarakat, terutama generasi muda soal kedirgantaraan Indonesia. Ia harap, bukunya dapat menarik anak-anak muda agar lebih memahami dunia penerbangan bangsa.
Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Udara tahun 1971 ini memiliki alasan tersendiri merilis karya barunya pada 17 Desember. Selain hari ulang tahunnya yang ke-71, pada tanggal yang sama 115 tahun silam, tepatnya 17 Desember 19 pesawat terbang pertama yang dirancang oleh Orville dan Wilbur Wright berhasil diterbangkan di Kitty Hawk, Carolina Utara, Amerika Serikat.
“Semoga masyarakat dapat melihat betapa pentingnya kedirgantaraan karena ruang angkasa adalah masa depan manusia. Kalau kita tidak memiliki visi soal ini, kita akan tertinggal di zaman globalisasi seperti sekarang,” ujarnya.
Flight Information Region
Pada saat yang sama, Chappy juga mengemukakan agenda terdekat yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah masalah Flight Information Region (FIR) di perairan Selat Malaka. Hingga kini, sistem tersebut masih dimiliki oleh Singapura. “Instruksi Presiden sudah sangat jelas, yakni untuk segera selesaikan masalah FIR Singapura,” ucapnya.
Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia adalah wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berhubungan langsung dengan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara pada wilayah perbatasan negara yang kritis.
“Pengelolaan wilayah udara kedaulatan adalah masalah martabat Indonesia sebagai bangsa,”ujarnya. (Lorenzo Anugrah Mahardhika)