Urgensi Dana Abadi Pariwisata

Indonesia membutuhkan dana abadi pariwisata untuk mendongkrak kunjungan wisatawan.

KOMPAS/HERYUNANTO

Ilustrasi

Untuk mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara, Indonesia membutuhkan dana abadi pariwisata, termasuk untuk pendanaan promosi melalui gelaran berbagai event internasional yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan turis internasional.

Baru-baru ini holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, InJourney, menginisiasi penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara Pemerintah RI (Menteri BUMN) dan Eagle Hills Properties LLC, korporasi pengembang dari Uni Emirat Arab (UEA) terkait kerja sama investasi senilai 3 miliar dollar AS dalam ekosistem pariwisata dan infrastruktur Indonesia.

Di samping investasi yang mendorong sisi suplai (jumlah kamar hotel, tingkat layanan infrastruktur pendukung dan amenitas), Indonesia membutuhkan ”dana abadi pariwisata” atau dana pengembangan pariwisata untuk mendongkrak sisi demand. Hal itu termasuk pendanaan promosi melalui event-event internasional yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan turis internasional.

Baca juga: Tak Mau Bebani Turis, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 2 Triliun untuk Dana Pariwisata

Pengalaman negara lain

Negara-negara lain yang mengandalkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan telah menggalang skema dana pengembangan pariwisata sejak sebelum pandemi Covid-19. Skema itu memiliki nilai strategis dalam mendorong kebangkitan pariwisata seusai pandemi.

Thailand membentuk Tourism Promotion Fund (2017) senilai Rp 5,69 triliun. Sebelum pandemi (2019), ”Negeri Gajah Putih” ini menerima 39,8 juta turis internasional dengan penerimaan devisa pariwisata 60,5 miliar dollar AS.

Sebelum pandemi, negara ini sebenarnya mengalami fenomena overtourism yang mendegradasi lingkungan (ekosistem) sejumlah destinasi wisata utama, seperti Maya Bay, Pattaya, dan Phuket. Namun, masalah ini tertutup oleh isu pandemi.

Singapura mendirikan Tourism Development Fund (TDF) tahun 2005. Pada 2019 negara ini menerima 19,1 juta turis dan menargetkan kunjungan 15 juta-16 juta turis tahun ini.

Kamboja, yang terkenal dengan Angkor Wat-nya, mengimplementasikan Tourism Recovery Co-financing Scheme dengan paket 150 juta dollar AS. Skema ini menyediakan kredit berbiaya murah bagi para pelaku UMKM sektor pariwisata.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Turis asing mengeksplorasi kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Pademangan, Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Arab Saudi menyediakan skema dana pariwisata dengan modal awal 4 miliar dollar AS untuk membantu pendanaan investasi UMKM pariwisata.

Malaysia pun tak mau ketinggalan. Sebelum pandemi, sudah ada Tourism Infrastructure Scheme dan Special Tourism Fund. Seusai pandemi, ditambah lagi dengan Geran Sokongan Sektor Pelancongan (GSSP) untuk menstimulasi dan mendukung penyelenggaraan ajang-ajang internasional untuk promosi pariwisata.

Malaysia menargetkan 23,5 juta kunjungan turis internasional dan pemasukan negara 76,8 miliar ringgit pada 2025.

Secara substansial, dana pengembangan pariwisata dapat berupa kredit berbiaya murah berjangka panjang untuk pembiayaan investasi dan/atau hibah pada para pelaku industri pariwisata. Atau, asistensi nonfinansial seperti pelatihan untuk SDM pariwisata. Bahkan secara terbatas untuk pengembangan infrastruktur tertentu.

TDF Singapura menjadi salah satu model skema dana abadi pariwisata yang komprehensif. Dengan wilayah yang hanya seluas Provinsi DKI Jakarta, tanpa sumber daya alam yang berarti dan langka lahan (land scarce), sektor-sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata vital bagi Singapura.

TDF Singapura yang diluncurkan tahun 2005 memiliki tiga skema utama: Tourism Product Development Scheme, Tourism Event Development Scheme, dan Tourism Capability Development Scheme.

Rencana realisasi skema dana pariwisata berkualitas (DPB) tahun depan sudah tepat sequencing-nya.

Skema pertama bertujuan menciptakan produk/jasa baru atau perbaikan yang sudah ada dan fokus pada tiga bidang utama, yakni pengembangan industri pariwisata kapal pesiar, perluasan pengalaman wisata (experience step-up fund), dan infrastruktur/atraksi utama pariwisata. Singkatnya, aspek ini berkaitan dengan 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas).

Skema kedua bertujuan untuk mendukung pergelaran event-event yang meningkatkan posisi/citra Singapura sebagai international lifestyle and business events hub. Skema ini fokus pada tiga bidang: event-event terkait bisnis berkualitas, solusi pariwisata inovatif yang potensi dan skalabilitasnya perlu diuji lebih jauh (Kickstart Fund), dan Leisure Events Fund yang menyokong kreasi event leisure unik kelas internasional.

Skema ketiga ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas dan mengembangkan talenta di sektor pariwisata. Skema ini fokus pada tiga bidang: dana peningkatan bisnis, program pengembangan perusahaan dan asosiasi lokal, serta pelatihan profesi pariwisata. Skema ini ditujukan untuk membantu pelaku bisnis pariwisata dalam inovasi proses bisnis, meningkatkan produktivitas dan daya saing, mendukung prakarsa asosiasi perdagangan Singapura, serta mendorong para pekerja pariwisata meningkatkan keterampilan mereka.

Modal awal yang ditempatkan pada TDF Singapura sebesar 1,5 miliar dollar AS pada 2005. Setelah itu hanya top up beberapa kali dengan nilai yang jauh kecil. Pada 2024, top up TDF yang keempat kalinya oleh Pemerintah Singapura 223 juta dollar AS.

Tahun ini TDF Singapura mendanai pergelaran konser Taylor Swift dan Coldplay. Agar tak manggung di negara-negara ASEAN lain, TDF Singapura dikabarkan membayar promotor konser Swift antara 2 juta dollar AS dan 3 juta dollar AS per konser selama enam kali konser eksklusif.

Sebaliknya, Singapura memperoleh penerimaan pariwisata 260 juta dollar AS-335 juta dollar AS dari tiket, transpor lokal, akomodasi, belanja turis, kuliner, dan hiburan selama konser Swift dan Coldplay.

Lima DPSP

Relatif telat atau lambannya pembentukan dana pariwisata Indonesia sejatinya bisa dimaklumi karena tujuh tahun terakhir infrastruktur penunjang pariwisata tengah dibangun secara masif, terutama pada lima destinasi pariwisata superprioritas (DPSP), yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang.

Ajang olahraga internasional pun telah beberapa kali digelar dengan sukses. Sebut saja World Superbike 2022, Grand Prix Mandalika 2022, World Superbike 2023, F1 Powerboat 2023 Danau Toba, dan Aquabike 2023 Danau Toba.

Belum ada skema dana khusus pariwisata pun, puluhan triliun rupiah dana APBN dan BUMN telah digelontorkan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung lima DPSP.

Sirkuit yang dibangun pada KEK Mandalika Lombok dengan kucuran dana Rp 2,4 triliun sebagai salah satu PSN dan DPSP menjadi tempat pertama untuk penyelenggaraan ajang olahraga balap internasional pascakrisis 1998. KEK ini dihubungkan dengan jalan akses dari/ke bandara internasional Lombok yang dibangun Kementerian PUPR.

Sementara itu, pada kawasan Joglosemar (Jogya-Solo-Semarang) tempat DPSP Borobudur, tersedia tiga bandara internasional, dengan satu bandara baru (YIA) dan dua hasil pengembangan bandara lama, yakni Bandara Internasional Ahmad Yani dan Bandara Internasional Adi Soemarmo.

DPSP Borobudur umumnya menjadi satu paket wisata dengan destinasi wisata DIY, termasuk Candi Prambanan.

Konektivitas jalur kereta bandara dan KRL telah menghubungkan YIA dengan Stasiun Tugu (Yogya), bandara internasional Adi sutjipto, kawasan candi Prambanan dan kota Solo. Pembangunan jaringan Jalan Tol Joglosemar ruas Yogya-Bawen diharapkan tuntas pada 2025.

Demikian pula pembangunan jalur ”Bedah Menoreh” yang menghubungkan YIA dengan Borobudur.

Bandara internasional Sisingamangaraja juga telah dikembangkan beberapa tahun lalu untuk mendukung DPSP Danau Toba. Selain itu, pelebaran kanal Tano Ponggol, pembangunan jembatan baru Tano Ponggol, jalan lingkar Samosir, peningkatan tujuh pelabuhan/dermaga, dan kawasan wisata Kaldera. Jalan Tol Medan-Tebingtinggi-Siantar tuntas 100 persen pada Juli 2024.

Para pengunjung Danau Toba dari Medan juga dapat mengakses dengan jalur KA Medan-Siantar. DPSP Danau Toba telah siap menerima ledakan jumlah wisatawan.

Untuk memoles DPSP Labuan Bajo, pemerintah mengembangkan bandara internasional Komodo dan membangun infrastruktur di kota Labuan Bajo, termasuk marina dan terminal multi-purpose.

Beberapa triliun rupiah dikucurkan untuk mendukung DPSP ini. Destinasi wisata ini kemudian menjadi tempat penyelenggaraan KTT G20 dan KTT ASEAN yang bernilai strategis dari perspektif promosi pariwisata.

Pada DPSP dan KEK Likupang juga dibangun sejumlah infrastruktur penunjang. Sebut saja jalan akses Manado-Bitung-Likupang, Jalan Tol Manado-Bitung, penataan anjungan pantai Malalayang, peningkatan jalan pantai Pulisan, dan penataan desa-desa wisata pulau Bunaken, serta bendungan pengendali banjir. Ratusan rumah di sejumlah desa bahkan direnovasi agar layak jadi homestay, termasuk di Desa Pulisan.

Baca juga: Dana Indonesiana, Jalan Menuju Kebudayaan yang Berdaya

Secara simultan, bandara internasional Sam Ratulangi telah selesai di-upgrade dan dipercantik tahun 2022. PLN juga berpartisipasi dengan membangun PLTS Likupang dan memperluas jaringan listrik yang menjangkau daerah-daerah perdesaan sekitar Likupang.

Tepat sekuens

Rencana realisasi skema dana pariwisata berkualitas (DPB) tahun depan sudah tepat sequencing-nya. Hal ini karena nyaris semua infrastruktur pendukung DPSP telah rampung tahun ini dan akan tuntas tahun depan. Semua DPSP, bersama-sama dengan Bali dan DIY serta destinasi wisata lain, siap menerima lonjakan kunjungan wisatawan mulai tahun depan.

Ajang olahraga internasional seperti Grandprix Mandalika, F1 Powerboat Danau Toba, kualifikasi Piala Dunia sepak bola di Gelora Bung Karno, ataupun konser-konser musik internasional, perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Nantinya terbuka lebar ajang olahraga air internasional digelar di Bunaken atau konser musik para pesohor dunia di DPSP Borobudur. Yang penting infrastruktur konektivitas dan kawasan amenitasnya sudah 100 persen siap dan dapat menjamin kenyamanan para turis.

Dibutuhkan lebih banyak venue yang representatif untuk menggelar event-event internasional, khususnya yang terkait dengan pariwisata olahraga dan pentas musik internasional.

Besaran DPB perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas fiskal. Kebutuhan untuk promosi pariwisata melalui pergelaran event internasional tentu tidak sebesar kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pariwisata.

DPB membutuhkan regulasi dan payung hukum, seperti dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Green tourism atau sustainable tourism perlu diterapkan secara bertahap, terutama di lima DPSP, Bali, dan DIY.

Wihana Kirana Jaya Guru Besar FEB UGM dan Pemerhati Pariwisata Berkelanjutan

FEB UGM

Wihana Kirana Jaya