Pengurus Olahraga Keluhkan Dana Pelatnas Belum Cair
Sejumlah pengurus cabang olahraga mengeluh karena anggaran pelatnas dari Kemenpora belum cair. Padahal, mereka perlu biaya untuk melakukan uji tanding. Apalagi SEA Games 2023 sudah dekat.
Oleh
ADRIAN FAJRIANSYAH
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah pengurus induk cabang olahraga mengeluh karena anggaran pelatnas dari Kementerian Pemuda dan Olahraga belum jua cair. Memang, mereka berusaha mencari anggaran secara mandiri untuk tetap melanjutkan pelatnas tanpa putus sejak tahun lalu. Namun, selain butuh energi dan waktu mencari pinjaman, tidak sepenuhnya talangan itu bisa memenuhi kebutuhan pelatnas.
”Tahun ini, kami belum menerima anggaran pelatnas. Jadinya, kami mencari anggaran mandiri. Itu buang waktu dan energi. Apalagi anggaran yang didapat tidak bisa maksimal dan federasi juga ada keterbatasan untuk memenuhinya. Belum lagi kami membina banyak atlet, ada 23 atlet renang dengan satu pelatih asing dan masing-masing 18 atlet untuk tim polo air putra-putri dengan dua pelatih asing,” ujar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Ali Patiwiri di sela Rapat Anggota Komite Olimpiade Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Ali mengatakan, pihaknya telah mengajukan proposal anggaran bantuan pelatnas dan melakukan review bersama tim Kemenpora beberapa waktu lalu. Proposal itu sudah disetujui tetapi belum tahu pasti kapan penandatanganan nota kesepahaman (MOU).
PRSI berharap, anggaran itu bisa cair secepatnya. Apalagi mereka akan melakukan try out di luar negeri, seperti tim renang latihan dan bertanding di Singapura selama sepekan pada pertengahan Maret, serta latihan dan bertanding di Malaysia selama sepekan pada awal April. ”Itu menjadi persiapan akhir untuk atlet mengejar puncak performa di SEA Games Kamboja 2023 (pada 5-17 Mei),” kata Ali.
Secara nilai anggaran, lanjut Ali, pihaknya telah memahami besaran nilai yang diajukan dalam proposal tidak sama atau lebih sedikit daripada yang disetujui oleh tim review Kemenpora. Hanya saja, mereka tidak bisa menerima kalau anggaran itu cairnya berlarut-larut. ”Sekarang, semua cabang teriak karena anggaran pelatnas belum diterima sedangkan SEA Games tak lama lagi,” ungkapnya.
Kemunduran
Selain itu, Ali menuturkan, ada kemunduran dalam konsep pemberian anggaran bantuan pelatnas. Tahun lalu, anggaran itu diberikan untuk kebutuhan satu tahun penuh. Tahun ini, anggaran hanya diberikan hingga selesai SEA Games 2023. Nantinya, cabang mesti mengajukan proposal baru untuk pelatnas berikutnya, yakni untuk Asian Games Hangzhou, China 2022 pada 23 September-8 Oktober 2023.
Konsep anggaran pelatnas per ajang itu seperti era sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. ”Kalau per ajang, kami tidak leluasan membuat program latihan jangka panjang karena tidak ada kepastian anggaran untuk satu tahun penuh,” terang Ali.
Manajer Timnas Sepeda PB Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Budi Saputra mengatakan, pihaknya pun melakukan pelatnas tanpa putus sejak tahun lalu. Mereka beranggotakan masing-masing tiga atlet untuk cross country putra-putri, serta tiga atlet putri dan tujuh putra untuk road race.
Tahun ini, kami belum menerima anggaran pelatnas. Jadinya, kami mencari anggaran mandiri. Itu buang waktu dan energi.
Sejauh ini, mereka juga belum menerima anggaran bantuan pelatnas walau proposal mereka sudah disetujui dari bulan kemarin. Akan tetapi, mereka tidak panik karena menggunakan anggaran mandiri untuk melanjutkan pelatnas. Lagi pula, semua pengeluaran itu akan diganti atau reimburse saat anggaran cair.
Ketika ditanya mengenai situasi itu dan nilai anggaran yang diterima, Budi tidak mau bicara mengenai kondisi ideal. Dia hanya memastikan Kemenpora telah memberikan dukungan penuh. ”Kami akan memanfaatkan apa yang diberikan pemerintah dengan semaksimal mungkin,” tutur Budi.
Menyuarakan keluhan
Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari memastikan, Rapat Anggota KOI 2023 bukan sekadar acara formalitas setiap tahun melainkan bagian dari upaya perbaikan untuk olahraga Indonesia. Maka itu, mereka akan menampung semua aspirasi cabang untuk masukan secara internal dan eksternal, terutama kepada Kemenpora.
”Banyak suara dari cabang, mereka dituntut prestasi tetapi mereka belum mendapatkan dukungan untuk pelatnas. Banyak cabang teriak karena belum ada dukungan tersebut. Itu yang akan kami suarakan kepada pemerintah,” ujar Okto.
Ketua Kontingen (Cdm) Indonesia di SEA Games 2023 Lexyndo Hakim menyampaikan, pada 28 Februari, mereka sudah bertemu dengan sejumlah cabang untuk mendengarkan keluhan mereka dan secara bersama coba mencari solusi. Mereka berharap pemangku kepentingan terkait dari pengurus cabang, KOI, dan Kemenpora menjaga komitmen dan koordinasi agar kebutuhan atlet terpenuhi dengan baik. ”Harus ada komunikasi yang lebih intens dengan Kemenpora agar cabor dapat perhatian yang layak,” ucapnya.
Asisten Deputi Olahraga Unggulan pada Deputi IV Kemenpora Surono saat dihubungi, Senin, menuturkan, pihaknya berkomitmen MOU bisa tuntas pada pekan ini agar cabang bisa segera membayar kebutuhan akomodasi, konsumsi, dan honor yang dikeluarkan selama pelatnas sejak Januari. Pasca MOU, anggaran itu umumnya cair sekitar seminggu kemudian. ”Kemarin, ada masalah administrasi di tempat kami. Itu kami bereskan dahulu agar tidak menjadi temuan,” katanya.
Terkait konsep pemberian anggaran, tambah Surono, pelatnas jangka panjang dari Januari hingga Desember hanya untuk cabang-cabang yang punya potensi medali di Olimpiade Paris 2024. Cabang itu, yakni bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, selancar ombak, panahan, dan menembak.
Untuk cabang yang tidak memiliki peluang medali di Olimpiade, mereka menjalani evaluasi per ajang. ”Jadi, sehabis SEA Games, mereka akan dievaluasi lagi. Kalau di SEA Games saja tidak dapat medali, bagaimana pelatnas mereka mau dilanjutkan ke Asian Games. Memang, itu tidak ideal. Namun, anggaran kami terbatas. Kalau mesti sama rata sama rasa, duit kami kurang,” pungkasnya.