Mimpi Jadi Pegawai Negeri Terhalang E-meterai

Ribuan pendaftar CPNS dihantui persoalan meterai elektronik yang bermasalah. Mimpi jadi pegawai pun terhalang sistem.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Seorang pendaftar CPNS di Kendari, Sulawei Tenggara, menunjukkan situs meterai elektronik Perum Peruri yang belum bisa diakses hingga Rabu (4/9/2024). Situasi ini membuat calon pendaftar waswas di tenggat terbatas.

Jutaan pendaftar calon pegawai negeri sipil berbondong-bondong mengikuti pendaftaran di tenggat yang terbatas. Namun, di tengah proses yang serba daring, mereka dihadapkan pada sistem yang prematur. Membeli dan mengunggah meterai elektronik pun tak kunjung tuntas. Mimpi jadi pegawai terhalang sistem.

Hingga Kamis (5/9/2024) pagi, Darfin Ismanto (30) masih uring-uringan. Proses pendaftaran untuk menjadi PNS tersisa dua hari. Namun, berkasnya tidak kunjung selesai, utamanya yang membutuhkan pembubuhan e-meterai atau meterai elektronik.

”Setelah dua hari cari, akhirnya saya bisa dapat e-meterai. Itu setelah saya dari Kantor Pos hingga akhirnya beli lewat aplikasi. Namun, masalahnya, sampai sekarang belum bisa dipakai,” kata Darfin, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Lulusan Universitas Halu Oleo ini berencana mendaftar PNS untuk ketiga kalinya. Meski saat ini bekerja di smelter nikel di Konawe dengan gaji yang lumayan, ia tetap ingin berkarier sebagai pegawai.

Di sela-sela waktu istirahatnya bekerja, ia pun mengurus berkas. Ijazah, foto, dan KTP hingga akreditasi jurusan telah selesai. Semuanya bisa terunggah ke laman yang disyaratkan. Tersisa surat pernyataan hingga surat lamaran yang membutuhkan meterai elektronik.

Pada Selasa (3/9/2024) pagi, sepulang dari smelter yang jaraknya sekitar 20 kilometer dari Kendari, ia langsung ke Kantor Pos. Di situ, ia membayar Rp 33.000 untuk tiga e-meterai. Namun, setelah membayar, meterai tidak kunjung masuk di e-mail-nya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Suasana UTBK-SNMPTN di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (5/7/2020). Di tengah pandemi, lebih dari 700.000 calon mahasiswa se-Indonesia mengikuti ujian dengan protokol kesehatan ketat.

”Disuruh tunggu, katanya server dan jaringan,” ujarnya. Hingga berselang sehari, meterai tersebut tidak kunjung masuk. Sementara, pendaftaran tersisa dua hari. Ia lalu meminta tolong ke rekannya untuk membeli ke tempat lain. Setelah mencari, meterai elektronik itu akhirnya didapatkan dengan membeli sebesar Rp 36.000.

”Persoalannya, sekarang sudah ada e-meterai tetapi tidak bisa diunggah. Tulisannya, itu sistem dalam pemeliharaan. Ini yang bikin khawatir, bisa-bisa kita belum bertarung sudah kalah duluan di administrasi,” ungkapnya.

”Ini kami yang di Kendari saja begini. Bayangkan teman dan saudara yang di pulau-pulau sana yang jaringannya susah. Mereka minta tolong ke saya, tetapi di sini saja susah,” ujarnya lagi.

Selama tiga kali mendaftar PNS, kali ini yang membuatnya sangat khawatir. Tahun sebelumnya, meski surat lamaran diunggah di laman yang disyaratkan, tetap memakai dokumen meterai fisik. Dokumen fisik lalu disetor ke kantor BKD setempat. Saat ini, semua proses secara daring dan diharapkan sederhana, tetapi tidak kunjung tuntas.

Baca juga: Alokasi Capai 7.497 Pegawai, Sultra Tunggu Kejelasan PPPK Paruh Waktu

Pengalaman Nayra (26) jauh lebih kompleks. Hingga jelang penutupan pendaftaran, ia tidak kunjung mendapatkan e-meterai. Padahal, ia telah berkeliling ke berbagai tempat dan aplikasi daring untuk mencari. Namun, serupa barang gaib, e-meterai itu tidak kunjung bisa ia dapatkan.

Dalam akun resminya, Perum Peruri menjelaskan, website layanan e-meterai mengalami lonjakan penggunaan yang mengakibatkan adanya antrean yang cukup panjang.

Selama tiga hari terakhir, ia menceritakan, telah datang ke Kantor Pos, pusat perbelanjaan ritel modern, hingga kantor Pegadaian untuk mencari e-meterai. Setiap tempat yang disebut menjual barang tersebut ia datangi.

”Sampai sekarang belum dapat. Kalau tahu tempatnya, tolong kabari. Ini tinggal dua hari pendaftaran,” katanya.

Pada 2024 ini merupakan tahun pertama ia berencana mendaftar sebagai calon PNS. Menurut rencana, ia kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Muna Barat, Sultra.

Namun, di kali pertama mendaftar ini, ia berurusan dengan persoalan teknis yang hingga kini belum ada jawabannya. Setiap masuk ke sistem selalu bermasalah dan tidak bisa diakses. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah segera memberikan solusi untuk pendaftaran kali ini.

”Saya harap pakai fisik saja. Kalau pendaftaran pun diperpanjang tetapi sistem belum siap, pasti akan seperti sekarang. Terus, saya dan teman-teman bagaimana cara mendaftarnya?” katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi Umumkan Rekrutmen CASN ”Fresh Graduate” Skala Besar

Permasalahan yang dialami Darfin dan Nayra merupakan hal yang sama dialami ribuan hingga ratusan ribu calon pendaftar lainnya. Di Sultra, ada 7.497 lowongan yang dibuka, sebagai bagian dari 250.000 lowongan se-Indonesia.

Situasi sistem yang bermasalah ini berlangsung merata di sejumlah daerah, baik wilayah dengan jaringan internet yang cepat maupun di daerah dengan jaringan yang timbul tenggelam. Hingga Kamis pagi, situs pembelian meterai elektronik masih sulit diakses.

Kondisi ini tak ayal membuat Perum Peruri, sebagai penyedia layanan pembelian e-meterai, digeruduk pengguna internet (netizen). Akun media sosial milik perusahaan negara ini penuh komentar dan protes masyarakat.

TANGKAPAN LAYAR

Laman pendaftaran CPNS.

Dalam akun resminya, Perum Peruri menjelaskan, website layanan e-meterai mengalami lonjakan penggunaan yang mengakibatkan adanya antrean yang cukup panjang. Hal ini imbas antusiasme masyarakat yang sangat tinggi menjelang penutupan pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN).

”Saat ini kami sedang melakukan upaya terbaik untuk memulihkan kualitas layanan agar website meterai elektronik dapat berfungsi secara penuh kembali oleh seluruh pelamar CASN 2024. Kami menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi dalam proses pembelian dan pembubuhan meterai elektronik (e-meterai), khususnya dalam proses pendaftaran CASN 2024,” tulisnya.

Hingga jelang penutupan, total pendaftar di semua lembaga dan kementerian telah mencapai angka 2,7 juta orang. Bagi Darfin, menjadi seorang PNS adalah upayanya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sederhana dan bisa mengatur waktu yang luang.

”Meski sekarang gaji mungkin lebih tinggi, jadi PNS itu bisa lebih dekat keluarga dan mengatur waktu yang lebih layak. Seperti orang tua juga pada umumnya, menjadi PNS itu sebuah kebanggaan. Semoga tahun ini bisa daftar dan lolos,” kata pemuda asal Wakatobi, Sultra, ini.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Deklarasi netralitas ASN dilakukan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (15/11/2023), menjelang pemilu dan pemilihan 2024. Sementara itu, dua Penjabat Bupati di Sultra telah dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap tidak netral.