Menantikan Armada Angkutan Umum Ber-AC Merasuk ke Jalanan Kota Depok

Angkutan umum berpendingin ruangan ditargetkan beroperasi di 11 kecamatan melayani kebutuhan mobilitas warga.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Mikrotrans Depok menunggu penumpang di Terminal Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

DEPOK, KOMPAS — Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, berencana memperluas angkutan kota atau angkot dengan fasilitas penyejuk ruangan di 11 kecamatan. Pemerintah daerah diingatkan untuk tetap memberikan subsidi agar tidak membebani warga dan transportasi publik semakin diminati.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Zamrowi mengatakan, setelah kehadiran 10 angkot Mikrotrans Depok dan BisKita Trans Depok, Pemkot Depok berencana kembali memperluas jaringan layanan transportasi publik dengan menghadirkan armada angkot.

”Angkot AC di 11 kecamatan agar semakin menjangkau layanan dan kebutuhan masyarakat terhadap angkutan massal sesuai standar pelayanan minimal (SPM),” kata Zamrowi, Rabu (21/8/2024).

Saat ini, pihaknya masih mengkaji rute yang nantinya akan dilintasi angkot AC di 11 kecamatan Kota Depok. Salah satu kajiannya ialah rute yang bisa menghubungkan simpul transportasi ekisting, seperti ke halte-halte BisKita Trans Depok dan Mikrotrans Depok. Dengan begitu, diharapkan mobilitas warga akan bisa semakin mudah.

Baca juga: Angkot AC Mikrotrans Depok Hadir Lebih Nyaman Melayani Warga

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Mikrotrans Depok melintas di Jalan Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono melalui keterangan resminya mengatakan, angkot AC di 11 kecamatan tak lepas dari keberadaan angkutan publik BisKita Trans Depok dan Mikrotrans Depok yang bersih, aman, tidak berhenti dan menurunkan penumpang sembarang.

Kehadiran dua transportasi publik itu dinilai mendapat respons positif dari masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik yang nyaman dan aman, Pemkot Depok akan memperluas angkot AC di 11 kecamatan.

”Warga ingin angkotnya nyaman dan aman seperti angkot AC,” kata Imam.

Untuk menghadirkan layanan tambahan itu, kata Imam, pihaknya tidak sendiri. Pemkot Depok mengajak pengusahaan angkot konvensional untuk terlibat. Kerja sama itu berupa menukar angkot mereka dengan armada baru atau meremajakan angkotnya.

Kerja sama ini tidak ada untuk kepentingan masyarakat akan transportasi publik yang sesuai standar pelayanan minimal, tetapi juga membantu para sopir. Seperti sopir BisKita Trans Depok dan Mikrotrans Depok mendapatkan gaji sehingga mereka tak perlu mengejar setoran.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Sejumlah angkot konvensional di Kota Depok dalam kondisi rusak, Rabu (24/7/2024).

Tersebar

Fauzi Damara (35), salah satu warga Depok yang setuju dengan perluasan angkot AC karena selama ini transportasi publik tersebut banyak terpusat di pusat Kota Depok.

”BisKita dan Mikrotrans AC yang rasain hanya warga yang di pusat kota saja. Warga pinggiran juga mau pastinya merasakan angkot AC. Nah, bagus tuh kalau sampai masuk-masuk lebih luas,” katanya.

Hal serupa disampaikan Riana Nurselma (25). Dia merasa iri dengan kehadiran angkot yang hanya melayani rute di pusat kota. Ia juga ingin rute angkot AC bisa hadir di kawasan Cinere.

”Mau banget pasti Kota Depok punya transportasi yang bagus dan nyaman. Angkot AC-nya juga diperluas. Kalau angkot (konvensional) banyak, tapi kami juga mau angkot yang nyaman, bersih, dan sejuk,” kata Riana.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Penumpang Mikrotrans Depok melakukan tap in di Terminal Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Menurut pengamat transportasi Djoko Setijowarno, upaya Pemkot Depok untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang sesuai dengan standar pelayanan minimal sangat positif. Artinya, Pemkot Depok melihat urgensi kehadiran angkutan publik untuk mengatasi kemacetan, polusi, dan utamanya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi umum.

Djoko mengingatkan, dalam pelayanan transportasi publik, Pemkot Depok tetap perlu memberikan subsidi. Karena, tanpa subsidi, biaya transportasi akan mahal sehingga memberatkan masyarakat.

Subsidi itu harus menjadi urgensi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Keuangan bersama Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Warga Berharap Trans Depok Urai Kusut Transportasi di Depok

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Sopir Mikrotrans Depok menunggu penumpang di Terminal Jatijajar, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk keberlangsungan transportasi publik dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) juga dinilai penting.

”Transportasi publik di negara mana pun perlu subsidi. Konsepnya agar warga mau beralih ke transportasi publik sehingga butuh subsidi agar biaya transportasi tidak lebih dari 10 persen dari pendapatan warga,” kata Djoko.

Beberapa pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan transportasi publik sudah berani memberikan subsidi meski belum sepenuhnya maksimal.

”Subsidi ini penting untuk keberlanjutan transportasi publik di perkotaan agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi. (Pemerintah) Pusat harus mendukung pemda yang sudah berupaya untuk menghadirkan angkutan umum,” ujarnya.