Jadi Kota Global, Pemimpin Jakarta Harus Fokus pada Kesejahteraan Seluruh Rakyat

Name: Jadi Kota Global, Pemimpin Jakarta Harus Fokus pada Kesejahteraan Seluruh Rakyat
Uploaded: 2024-06-21T12:08:14Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Transformasi Jakarta menjadi kota global perlu memperhatikan masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah ataupun lemah.

Transformasi Jakarta menjadi kota global perlu memperhatikan masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah ataupun lemah.

Oleh

ATIEK ISHLAHIYAH AL HAMASY

· 5 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Pemimpin Jakarta harus meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk menjadi kota global. Pembangunan ekonomi yang pesat di Jakarta harus dapat berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, dukungan sistem di internal dan komunikasi dengan pemerintah pusat harus diperkuat sehingga kota global dapat mudah dicapai.

Pada Sabtu (22/6/2024), Jakarta akan menginjak usia ke-497 tahun. Pemerintah DKI Jakarta diyakini bakal menghadapi tantangan untuk menjadi kota global setelah pusat pemerintahan dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Akan tetapi, segala tantangan dapat dikelola dengan baik melalui kepemimpinan yang bijak.

Direktur Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta Nurliah Nurdin mengatakan, Jakarta akan menghadapi tantangan bertransformasi sebagai kota global, salah satunya terkait kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Jakarta memerlukan pemimpin yang bijak. Dukungan sistem di internal dan komunikasi dengan pemerintah pusat juga harus kuat dan baik sehingga kota global dapat mudah dicapai.

”Komunikasi pemimpin Jakarta dengan pemerintah pusat harus kuat, serta harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Jakarta ini terlibat, istilahnya no one left behind (tidak ada yang ditinggalkan),” katanya dalam webinar bertajuk ”Jakarta Menuju Era Baru”, Jumat (21/6/2024).

Menurut Nurliah, transformasi Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta perlu memperhatikan masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah ataupun lemah sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton dari transformasi tersebut.

”Jangan sampai orang dengan kemampuan ekonomi yang rendah semakin tidak mendapatkan apa-apa dan hanya menjadi penonton dari pembangunan Jakarta ini,” ucap Nurliah.

Apalagi, masyarakat miskin ekstrem di Jakarta semakin bertambah. Pada 30 Januari 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis angka kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta pada periode Maret 2022. Sebanyak 0,89 persen atau setara 95.668 jiwa dari total penduduk DKI Jakarta berada di golongan kemiskinan tersebut. Pada Maret 2021, angka persentase berada di 0,6 persen. Artinya, ada kenaikan sebanyak 0,29 persen.

Untuk itu, tantangan transformasi Jakarta menjadi kota global perlu direspons dengan baik. Terlebih, Jakarta menempati posisi ke-74 dari 156 kota global di dunia berdasarkan Kearney Global City Index 2023.

Di sisi lain, Jakarta juga masih memiliki sejumlah tantangan lain untuk menjadi kota global, salah satu tantangannya ialah perlunya infrastruktur berkelas dunia.

Jangan sampai orang dengan kemampuan ekonomi yang rendah semakin tidak mendapatkan apa-apa dan hanya menjadi penonton dari pembangunan Jakarta ini.

”Perlu infrastruktur kelas dunia. Infrastruktur di pusat Jakarta memang sudah baik dan bersih, tetapi saat melihat ke pinggiran Jakarta, masih perlu dibenahi. Ruang publik juga harus inklusif. Jangan semua jadi mal atau bangunan tinggi. Ruang hijau di Jakarta harus diperbanyak untuk berkumpul warga atau berolahraga,” kata Nurliah.

Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri bagi Jakarta yang ingin bertransformasi sebagai kota global. Pelayanan pendidikan dan kesehatan di Jakarta dinilai Nurliah harus komprehensif sehingga bisa bertaraf internasional.

Selanjutnya, ia menyebut kebudayaan Betawi tidak boleh hilang jika Jakarta menjadi kota global seutuhnya. Identitas budaya itu seharusnya bisa menjadi tujuan wisata. Nantinya, juga bisa menumbuhkan perekonomian Jakarta.

”Ibaratnya Jakarta akan menjadi New York, kota modern dan bisnis serta ragam budaya di Amerika Serikat. Untuk mewujudkan hal itu, DKJ harus memiliki visi dan komitmen yang tinggi dalam merealisasikan hal tersebut,” lanjutnya.

Senada dengan Nurliah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri menekankan Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang visioner dan inovatif demi terwujudnya wilayah yang kini menyandang sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi kota global.

”Gubernur Jakarta ke depan harus visioner, inovator, dan administrator,” ucapnya.

Taufan menjelaskan, visioner berarti sosok yang mampu meneropong masa depan secara kuat. Sementara inovatif berarti mampu berinovasi guna memberikan pendapatan asli daerah yang kuat bagi pembangunan Jakarta. Lalu, sebagai administrator, gubernur Jakarta nantinya juga diharapkan mumpuni mengelola manajemen sumber daya manusia yang jumlahnya mencapai puluhan ribu di Jakarta.

Tidak hanya itu, Jakarta juga memerlukan pemimpin yang memiliki keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran, serta menempatkan masyarakat Jakarta sebagai kreator pembangunan layaknya ciri kota modern.

Di samping itu, pemimpin Jakarta juga harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi yang pesat di Jakarta dapat berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menambahkan, Jakarta ke depan tidak bisa lagi dipimpin oleh orang yang biasa-biasa saja. Jakarta harus dipimpin oleh orang yang punya kemampuan luar biasa.

”Sebab, Jakarta akan diposisikan sebagai kota global. Jadi, pimpinannya harus punya kemampuan yang canggih,” katanya.

Menurut Djohermansyah, kondisi politik di Jakarta harus stabil guna menunjang iklim ekonomi dan bisnis. Ia menganjurkan perubahan politik dan pemerintahan, khususnya terkait dengan pemilihan gubernur.

”Gubernurnya kalau bisa setingkat menteri. Dengan begitu, dia dekat dengan presiden,” ujarnya.

Kemudian, Djohermansyah menekankan bahwa reformasi birokrasi harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebab, Jakarta harus menjadi contoh dalam penerapan kewenangan dewan aglomerasi.

Ia juga menganjurkan pembangunan kawasan metropolitan dan memperkuat kebudayaan Betawi sebagai budaya asli Jakarta. Hal ini untuk menopang kepemilikan fiskal di Jakarta.

Masih ibu kota

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan, hingga saat ini Jakarta masih menjadi ibu kota sampai ada keputusan presiden terkait pemindahan ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Meski Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disahkan, pusat pemerintahan seutuhnya belum dipindah karena masih menunggu regulasi di bawahnya, yakni keputusan presiden (keppres).

”Ibu kota benar-benar pindah ke IKN setelah nanti keppresnya turun. Keppres turun kapan? Tentu Presiden Joko Widodo yang memiliki kewenangan untuk itu,” ucapnya.

Akan tetapi, meski sudah dilepaskan statusnya sebagai ibu kota, Jakarta masih tetap memiliki fungsi pemerintahan pusat selama sarana dan prasarana di IKN belum lengkap. DPR dan beberapa kementerian pun masih bisa berkantor di Jakarta setelah ibu kota pindah ke Nusantara.

”Kami tahu kesiapan prasarana di IKN itu tidak selengkap di Jakarta. Makanya, sepanjang sarana dan prasarana di IKN belum siap, lembaga negara dan badan semuanya tetap bisa menjalankan aktivitas kegiatannya di Jakarta di DKJ,” jelasnya.