Menjadi kota pintar berarti harus sukses dalam transformasi digital. Untuk itu, penerapan kota pintar juga harus mengutamakan akses digital yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Oleh
ATIEK ISHLAHIYAH AL HAMASY
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menjalankan berbagai upaya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota pintar yang berarti menuju transformasi digital. Pengamat menilai, selain teknologi yang mumpuni, penerapan kota pintar juga harus mengutamakan akses digital yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Saat ini, kota-kota besar di dunia tengah berlomba untuk mewujudkan konsep kota cerdas di wilayah masing-masing, termasuk DKI Jakarta. Salah satu upaya DKI Jakarta adalah membentuk Jakarta Smart City yang merupakan badan layanan umum daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lembaga tersebut dibentuk pada 2014 dengan mengemban misi menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi.
Menurut Kepala Badan Layanan Umum Daerah Jakarta Smart City Yudhistira Nugraha dalam Jakarta Smart City Forum 2023 di Ayana Midplaza Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023), ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk menuju transformasi digital di Jakarta.
Pertama, membangun infrastruktur digital dan konektivitas inklusif dengan layanan berkualitas tinggi. Kedua, menciptakan masyarakat digital dengan memperkuat budaya digital dan memberdayakan masyarakat dalam memahami dunia digital.
Ketiga, merintis pemerintahan digital yang transparan guna meningkatkan layanan publik dan masyarakat. Keempat, fokus pada ekonomi digital dengan meningkatkan kemampuan digital di sektor prioritas untuk memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi.
”Perwujudan transformasi digital memerlukan kolaborasi dalam peningkatan kapasitas Jakarta Smart City serta fasilitasi pemberdayaan komunitas, kapasitas, dan kreativitas teknologi,” ujar Yudhistira.
Dalam penerapannya, JSC mengadopsi konsep kota pintar dengan menerapkan enam indikator. Pertama, smart governance untuk menghadirkan pemerintah yang dapat memfasilitasi perubahan dan perkembangan sosial dengan baik.
Indikator kedua, smart economy untuk membantu membuka peluang usaha baru demi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, smart environment dengan berbagai kegiatan yang melindungi ekosistem, seperti waste management, water management, dan energi alternatif.
Kemudian keempat, smart people dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku. Kelima, smart mobility dengan meningkatkan kualitas bermobilitas. Keenam, smart living untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk kesehatan, literasi digital, dan fasilitas ramah difabel.
Penerapan kota pintar tidak hanya mengenai teknologi yang digunakan, tetapi juga harus mengutamakan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lisman Manurung, Jakarta sudah seharusnya menjadi kota pintaragar tidak tertinggal dengan kota-kota besar di dunia. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk mematangkan perencanaan dalam menerapkan konsep kota pintar di Jakarta.
”Penerapan kota pintar tidak hanya mengenai teknologi yang digunakan, tetapi juga harus mengutamakan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah dinilai perlu mengevaluasi layanan konvensional yang sudah ada sekarang. Jika tidak ada kendala, baru dapat beralih ke transformasi digital.
Selain itu, penerapan kota pintar di Jakarta harus memberikan dampak pertumbuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Misalnya, dengan menyesuaikan perangkat dan sistem yang mudah diakses masyarakat.
Lisman menilai, layanan transportasi dapat menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam pembangunan kota pintar. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh informasi tentang jadwal dan rute perjalanan secara real-time melalui aplikasi.
Lisman juga mengimbau pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, akademisi, dan ahli, agar perencanaan kota pintar dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala.
Memudahkan akses
Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai, kegiatan JSC forum dapat meningkatkan indeks kesiapan teknologi informasi dan komunikasi Jakarta melalui program literasi digital. Selain itu, juga mendukung kemudahan akses informasi dengan layanan publik berbasis elektronik terintegrasi.
Menurut dia, salah satu bukti nyata dari upaya menjadikan Jakarta sebagai kota cerdas adalah kehadiran aplikasi super bernama Jakarta Kini (Jaki). Aplikasi ini dirancang sebagai platform informasi, interaksi, transaksi elektronik, serta kolaborasi sebagai layanan publik berbasis elektronik.
Jaki memiliki beragam fitur yang mendukung Jakarta sebagai kota global. Jaki memudahkan interaksi masyarakat dengan pemerintah melalui fitur Laporan Warga, Pantau Banjir, Transportasi Publik, Antrean Faskes (fasilitas kesehatan), dan lain-lain. Selain itu, Jaki juga memfasilitasi interaksi masyarakat dengan bisnis melalui beberapa fitur, seperti JakOne Mobile, Jakpreneur, Gojek, Grab, dan Shopee.
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menambahkan, Pemprov DKI Jakarta senantiasa berusaha untuk memberikan suatu pembangunan yang mengakselerasi semua. Namun, tanpa dukungan warga dan komunitas-komunitas yang berinteraksi bersama, tentu hal ini tidak akan berjalan.
Sigit berharap, Jakarta sebagai kota cerdas berskala global bisa diwujudkan bersama. Menurut dia, sinergi pemerintah dan masyarakat akan mampu mengatasi berbagai tantangan dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota cerdas berskala global.