Sungai Bekasi Tercemar, Saluran Air Baku Direlokasi ke Kalimalang
Pemkot Bekasi merelokasi ”intake” air baku dari Sungai Bekasi ke Sungai Kalimalang. Proyek yang menelan investasi hingga Rp 35 miliar ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas air minum di Kota Bekasi.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·4 menit baca
BEKASI, KOMPAS — Pemerintah Kota Bekasi merelokasi intake atau saluran sumber air baku dari Sungai Bekasi ke Sungai Kalimalang. Proyek yang menelan investasi hingga Rp 35 miliar ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas air minum di Kota Bekasi yang cakupannya baru mencapai 4,18 persen dari total pelanggan.
Hal ini disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono saat meluncurkan Proyek Relokasi Intake (saluran pengambil) air baku Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Teluk Buyung, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/9/2023). Relokasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air bersih di Kota Bekasi yang sampai saat ini belum optimal.
Relokasi intake ini nantinya akan tersambung SPAM Jatiluhur dan Kota Bekasi akan mendapatkan tambahan kapasitas air bersih sebanyak 300 liter per detik. Proses pembangunan diharapkan selesai pada Agustus 2024.
Total pelanggan Perusahaan Umum Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi baru sekitar 61.000 sambungan rumah tangga. Menurut Adhianto, jumlah itu masih jauh dari target yang dicanangkan oleh Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs), yakni akses air minum harus menyentuh setidaknya 60 persen dari keseluruhan rumah tangga di Bekasi sebanyak 750.000 rumah tangga.
Dari segi kualitas, air bersih di Kota Bekasi juga masih jauh dari yang diharapkan. Dari total sambungan yang ada, hanya sekitar 4,18 persen yang sesuai standar baku mutu. Situasi ini muncul akibat tercemarnya Sungai Bekasi yang menjadi sumber air baku untuk penyediaan air bersih di Kota Bekasi SPAM Teluk Buyung.
Di musim kemarau ini, terpantau ada penurunan kapasitas air baku dari yang semula sekitar 700 liter per detik menjadi hanya 3 liter per detik. Kondisi inilah yang menyebabkan dalam dua minggu terakhir penyediaan air bersih tidak optimal.
”Karena Sungai Bekasi surut, air yang diterima pelanggan menjadi menghitam dan berbau. Tidak layak untuk dikonsumsi,” kata Adhianto.
Oleh karena itu, Pemkot Bekasi dengan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan relokasi intake dari Sungai Bekasi ke Sungai Kalimalang yang dianggap lebih bersih karena merupakan bagian dari SPAM Jatiluhur. Untuk merelokasi intake ini, Pemkot Bekasi sudah menganggarkan dana sekitar Rp 35 miliar.
Direktur Jenderal Cipta Karya dari Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menuturkan, relokasi intake ini diharapkan dapat bisa menambah pasokan kebutuhan air minum di Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Medan Satria. ”Relokasi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas air minum dan menambah standar air baku mutu air minum yang aman dikonsumsi oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, yang terpenting pada jangka panjang adalah membenahi kembali kondisi air baku. Caranya dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam proses pembangunan. Pohon-pohon tidak boleh ditebang,
”Pohon sangat dibutuhkan untuk memperluas daerah tangkapan air sehingga ketika musim hujan tiba tidak kebanjiran dan saat kemarau tidak kekeringan,” ungkapnya.
Di sisi lain, pembenahan daerah aliran sungai di Sungai Bekasi juga perlu dilakukan. Berkaca pada program Citarum Harum yang mengembalikan fungsi dari Sungai Citarum, program yang sama juga bisa diterapkan di Sungai Bekasi.
”Namun, visi ini tidak bisa dilakukan oleh PUPR sendiri, tetapi juga semua pihak terkait, terutama penegakan hukum, agar tidak ada lagi pembuangan limbah di sungai,” ujar Diana.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat Indra Maha menuturkan, keberadaan air bersih berperan penting bagi kehidupan masyarakat karena menjadi penentu kesehatan masyarakat yang bermuara pada produktivitas warga. ”Air minum dan sanitasi merupakan layanan dasar yang harus dijamin pemenuhannya, baik kualitas, kuantitas, maupun keberlanjutannya,” ujar Indra.
Hingga tahun 2022, akses sumber air yang layak di Jawa Barat telah mencapai 93,04 persen. Capaian itu tak lepas dari inisiatif Pemprov Jabar untuk menyediakan akses air minum yang aman terjangkau dan berkelanjutan untuk semua.
Menurut Indra, akses air bersih perlu didorong dan dipercepat karena pertumbuhan penduduk di Jabar signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, populasi penduduk di Jabar tahun 2022 mencapai 49,4 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk ini perlu diiringi dengan pemenuhan infrastruktur permukiman dan akses air minum yang prima.