451 Keluarga Direlokasi secara Bertahap dari Rusunawa Marunda ke Rusun Nagrak
Blok C Rusunawa Marunda di Jakarta Utara sudah tidak layak huni berdasarkan penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Oleh
FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 451 keluarga akan dipindahkan dari Blok C Rusunawa Marunda ke Rusun Nagrak di Jakarta Utara. Pemindahan secara bertahap ini karena bangunan tersebut sudah tidak layak huni dan insiden robohnya plang nama yang menimpa kanopi pada Rabu (30/8/2023).
Plang nama itu jatuh menimpa kanopi hingga roboh. Reruntuhannya berhamburan di lantai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengatakan, bangunan Blok C sudah tidak layak huni. Ketidaklayakan tersebut berdasarkan penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pihaknyanya pun sudah menyosialisasikan pemindahan warga Blok C Rusunawa Marunda ke Rusun Nagrak.
”Mereka akan dipindahkan ke Nagrak bulan ini (September). Kemudian Blok C akan direvitalisasi,” ujar Retno, Senin (4/9/2023).
Dalam rapat antara DPRD DKI Jakarta dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, disebutkan banyak warga sulit menyewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Padahal, terdapat 5.000 unit rusunawa yang belum terisi.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah prihatin atas hal itu. Sebab, terdapat 445 RW kumuh dari total 2.744 RW se-Jakarta dan banyak warga belum mempunyai hunian layak, tinggal di kawasan padat dan di kolong jalan tol.
”Warga di Kapuk Muara tinggal di atas tumpukan sampah dan tidak layak. Juga di kolong jalan tol banyak penghuni ber-KTP DKI Jakarta,” ujar Ida.
Terkait hal itu, Retno menuturkan, terdapat 5.040 unit rusunawa yang kosong. Pihaknya sudah mengakomodasi 4.001 permohonan hingga tahap siap huni dan 848 permohonan dalam tahap administrasi.
”Dari unit kosong (5.040) itu, ada juga yang kondisinya tidak layak huni,” ujar Retno.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, akses warga DKI Jakarta terhadap hunian layak selama tiga tahun terakhir tergolong rendah. Pada 2020, jumlah rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses terhadap hunian layak 33,18 persen dan kembali meningkat menjadi 40 persen pada 2021. Namun, pada 2022, akses rumah tangga di Ibu Kota terhadap hunian layak justru turun menjadi 36,23 persen.
Jika merujuk data BPS DKI Jakarta, baru sekitar 1 juta rumah tangga yang memiliki akses ke hunian layak dan sekitar 1,77 juta rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian layak dari total 2,78 juta rumah tangga di Jakarta pada tahun 2022.