Jakarta Minta Keterlibatan Pusat pada Delapan Isu

Dengan masa jabatan yang segera berakhir enam bulan ke depan, Anies Baswedan memimpin rapat musrenbang Pemprov DKI. Ada delapan isu yang Jakarta meminta supaya pemerintah pusat terlibat untuk menuntaskannya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

JAKARTA, KOMPAS — Untuk melanjutkan sejumlah pembangunan di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta meminta keterlibatan pemerintah pusat. Keterlibatan itu mulai dari penuntasan normalisasi kali hingga pembangunan rumah susun sewa di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta, Kamis (14/4/2022), menjelaskan, delapan isu yang diharapkan DKI Jakarta supaya pemerintah pusat terlibat adalah normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai lintas provinsi. Normalisasi yang dimaksud adalah normalisasi di wilayah sungai Ciliwung-Cisadane yang berupa daerah lair sungai (DAS) Ciliwung.

Upaya normalisasi itu juga diharapkan diikuti dengan penyusunan masterplan atau rencana induk hulu-hilir pengendalian banjir. ”Rencana induk hulu-hilir itu diperlukan agar pengendalian banjir dapat terintegrasi, efektif, efisien, dan berkelanjutan,” katanya.

Upaya pengendalian banjir dari hulu ke hilir itu juga diharapkan diikuti pembangunan dan peningkatan tanggul laut, pemecah gelombang (breakwater), dan bangunan pengamanan pantai lainnya di kawasan pesisir utara.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara Sungai Ciliwung yang mengelilingi Jatinegara, Jakarta Timur dan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2020).

DKI Jakarta juga berharap pemerintah pusat terlibat dalam penuntasan pembangunan SPAM Jatiluhur I dan Serpong-Karian lingkup hilir DKI Jakarta. Selain itu, juga perlu penuntasan pembangunan sistem pengolahan limbah Jakarta atau Jakarta Sewerage System.

Dari aspek transportasi, Anies memandang perlunya keterlibatan pemerintah pusat dalam pembangunan mass rapid transit (MRT) fase 2 koridor utara-selatan Bundaran Hotel Indonesia-Ancol. Juga pembangunan stasiun KRL di kawasan Jakarta International Stadium.

Lainnya, Anies juga berharap pemerintah pusat terlibat dalam pembangunan rumah susun sewa atau milik sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Anies mengatakan, isu-isu yang muncul sebagai bagian dari perencanaan pembangunan untuk transformasi Jakarta itu memerlukan kerja sama semua pihak. Ia pun berharap dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat tersebut menjadi stimulus guna mendorong percepatan transformasi Jakarta.

Baca Juga : Komisi D Dorong Dinas SDA Serius Kerjakan Penanganan Banjir

Terpisah, Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Sabtu (16/4/2022), melihat, kedelapan isu yang dimintakan Pemprov DKI supaya pemerintah pusat terlibat itu merupakan hasil evaluasi atas program yang belum terbangun atau masih dałam proses pembangunan.

Ia menilai, ketika hal-hal itu mengemuka dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), itu sah saja. Karena sejumlah program yang belum selesai, perlu dilanjutkan gubernur selanjutnya.

”Ini merupakan rencana pembangunan yang akan dibahas bersama DPRD dan forkompimda,” kata Agus.

Agus meminta supaya setiap program yang dimintakan keterlibatan pemerintah pusat untuk bisa dicek kembali sejauh mana kemajuan pembangunan yang sudah dikerjakan. Karena itu, menjadi pekerjaan rumah pemimpin daerah berikutnya.

Baca Juga : Bedungan Kering Ciawi dan Sukamahi Ditargetkan Beroperasi Penuh pada Februari 2022