Wagub DKI: Antisipasi Bencana, Jakarta Bekerja Sama dengan Semua Pihak

Menghadapi bencana hidrometeorologis, Jakarta menyebut sudah melakukan sejumlah upaya antisipasi. DKI juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar.

Kompas/Wawan H Prabowo

Pekerja dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat mengangkat lumpur yang menyumbat saluran air di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, Jakarta terus bersiaga menghadapi musim hujan dengan intensitas hujan yang diramalkan naik. Ibu Kota disebutkan menghadapi ancaman banjir akibat tingginya curah hujan. Mengantisipasi hal itu, DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah sekitar, dan pihak swasta.

”BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) meramalkan adanya musim hujan dengan intensitas hujan yang naik. Hujan yang turun sudah menimbulkan genangan beberapa hari ini,” kata Ahmad Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/11/2021).

Namun, ia memastikan DKI telah melakukan sejumlah upaya antisipasi, di antaranya adalah penyedotan dengan pompa mobile dan pompa statis, pengerukan lumpur, pembuatan kolam-kolam olakan, dan pembuatan sumur resapan.

”Upaya-upaya itu sangat membantu sehingga meski hujan cukup lebat dan cukup ekstrem, genangan tersebut bisa dengan cepat surut,"” kata Ahmad Riza.

Pemprov DKI menargetkan genangan banjir itu bisa surut dalam enam jam. Namun, dari pantauan BPBD DKI Jakarta, genangan tinggi yang terpantau terjadi karena hujan deras pada Minggu (7/11/2021) siang di lima wilayah kota terpantau baru surut dan kering pada Senin (8/11/2021) petang.

Upaya-upaya itu sangat membantu sehingga meski hujan cukup lebat dan cukup ekstrem, genangan tersebut bisa dengan cepat surut. (Ahmad Riza Patria)

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria seusai meninjau sentra vaksinasi Covid-19 Kompas Gramedia di Bentara Budaya Jakarta, Selasa (6/7/2021).

Ahmad Riza menambahkan, upaya-upaya penanganan banjir akan terus dilanjutkan. Di antaranya dengan meningkatkan kapasitas daya tampung air, memperbanyak jumlah pompa statis dan mobile, juga memperbanyak sumur resapan, termasuk drainase vertikal dan kolam-kolam olakan di titik-titik yang berpotensi terjadi genangan jika hujan melebihi kapasitas.

Penanganan banjir Jakarta juga dilakukan bersama pemerintah pusat, utamanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kerja sama itu dengan cara membangun tanggul pantai untuk menghadapi banjir rob.

”Kami membuat tanggul di pinggir pantai. Itu terus dilaksanakan setiap tahun serta membutuhkan biaya dan waktu. Untuk itu kami minta semuanya bersabar, progresnya kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami bersama dari pemerintah pusat dan pemprov,” kata Ahmad Riza.

Baca juga: Kelola Debit Air Ibu Kota untuk Kendalikan Banjir

DKI juga meminta dukungan dari pihak swasta untuk bisa membantu pembuatan tanggul dalam rangka mengurangi banjir rob di kawasan utara Jakarta. Dengan Kementerian PUPR pula dilakukan pembangunan waduk kering di kawasan hulu di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yaitu Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi.

”Kami juga memastikan di daerah Puncak kami menanam pohon, program reboisasi. Kami minta supaya daerah-daerah penyangga di Jawa Barat bisa membantu dan terus meningkatkan ruang terbuka hijau, menjaga hutan, upaya bisa menampung air,” ujar Ahmad Riza.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo saat menjelaskan Bendungan Sukamahi yang dikunjunginya, Jumat (15/12/2017), dan Bendungan Ciawi yang ditinjau setelahnya akan mengurangi volume air banjir di DKI sampai dengan 30 persen.

Adapun untuk penanganan banjir itu, melalui anggaran yang sudah dibahas di Komisi D dan segera dibahas di Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta direncanakan mendapatkan penambahan anggaran Rp 1,032 triliun pada APBD 2022. Total untuk Dinas SDA direncanakan mendapat anggaran senilai Rp 5,069 triliun.

Nova Harivan Paloh, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin petang, menjelaskan, dari pembahasan di Komisi D, untuk pengendalian banjir direkomendasikan agar lokasi pengendalian banjir yang dikerjakan memperhatikan skala prioritas dan efektivitas program. Hal itu mencakup baik kegiatan pengadaan lahan maupun peningkatan kapasitas saluran drainase sungai, waduk, situ, embung, atau danau. DKI Jakarta juga diminta bersinergi dengan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Antisipasi Banjir Jakarta Belum Menyeluruh