Pengendalian Banjir DAS di Bekasi Belum Terealisasi
Kabupaten Bekasi pernah dilanda bencana banjir skala besar pada Februari 2021. Delapan bulan berlalu, aksi nyata pengendalian banjir belum berwujud.
Oleh
STEFANUS ATO
·2 menit baca
BEKASI, KOMPAS — Potensi luapan banjir dari sejumlah sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diperkirakan masih akan merendam permukiman warga saat puncak musim hujan. Rencana Pengendalian banjir di awal tahun sama sekali belum terealisasi.
Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Henri Lincon mengatakan, selama satu pekan terakhir, meski Bekasi terus diguyur hujan, tidak ada genangan air dengan ketinggian signifikan di daerah itu. Ini terjadi berkat upaya normalisasi sepanjang 2021 dari Dinas Bina Marga dan Pengelolan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Bekasi.
”Kami tidak khawatir kalau hanya hujan lokal karena sudah ada antisipasi awal dari Dinas Bina Marga dan PSDA dengan normalisasi saluran-saluran air. Dinas Lingkungan Hidup juga rutin mengangkut sampah yang mengedap di aliran sungai,” kata Henri saat dihubungi pada Senin (1/11/2021), di Bekasi.
Henri menambahkan, fokus utama BPBD Kabupaten Bekasi saat ini ialah mengantisipasi siklus air kiriman dari hulu sungai-sungai besar yang melintasi wilayah Bekasi. Dari pemetaan BPBD Kabupaten Bekasi, ada 12 lokasi yang dikategorikan rawan banjir.
Belasan lokasi yang berpotensi terendam banjir itu berada di sekitar daerah aliran sungai (DAS), seperti Kali Bekasi, Sungai Cibeet, dan Sungai Citarum. Adapun luapan dari Kali Bekasi beroptensi merendam perumahan warga di Kecamatan Tambun Utara, Babelan, Sukawangi, dan Tarumajaya.
”Kalau dari Sungai Cibeet sama Citarum, itu kecamatan yang rawan banjir ada di Cikarang Timur, Kedungwaringin, Pebayuran, Cabangbungin, Sukakarya, Sukawangi, dan Muaragembong,” kata Hendri.
Adapun langkah kesiapan yang tengah dilakukan BPBD Kabupaten Bekasi untuk mengantisipasi potensi luapan banjir dari sungai-sungai besar itu, antara lain, menyiapkan sukarelawan serta menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri. BPBD juga menyiapkan 48 perahu dan 11 tenda pengungsian untuk keperluan evakuasi warga yang terdampak banjir.
Potensi banjir juga masih mengancam warga Bekasi di bantaran Sungai Citarum hilir. Ini karena ada banyak titik tanggul Citarum hilir yang kritis dan butuh perbaikan. Kewenangan untuk perbaikan tanggul Citarum hilir ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR).
Selesaikan perbaikan
Anggota DPR, Daeng Muhamad, mengatakan, pihaknya akan segera memanggil pihak-pihak yang berwenang untuk menangani tanggul Kali Citarum, di antaranya Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan Kementerian PUPR. Pihaknya bakal menagih kembali janji mereka untuk menyelesaikan perbaikan tanggul secara cepat.
”Hingga saat ini, perbaikan Kali Citarum mulai dari Kecamatan Kedungwaringin, Pebayuran, Cabangbungin, dan Muaragembong dari sisi Kabupaten Bekasi begitu juga dari sisi Kabupaten Karawang belum ada perbaikan yang siginifikan,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, seperti dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi.