Pembatasan Mikro Dijadikan Kebiasaan Baru di Bogor, Depok, dan Bekasi
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro dinilai berhasil menurunkan angka kasus positif dan penanganan pandemi Covid-19 semakin membaik karena satu komando dan solidaritas pemimpin daerah bersama TNI/Polri.
Oleh
AGUIDO ADRI dan JOHANES GALUH BIMANTARA
·6 menit baca
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi dinilai berhasil menekan penyebaran Covid-19. PPKM mikro akan tetap diteruskan untuk menjadi kebiasaan baru di masyarakat dan tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Barat.
”PPKM skala mikro Jawa Barat dan diwakili Bodebek saya nyatakan berhasil sehingga kami semangat untuk meneruskan sebagai normal baru,” ucap Gubernur Ridwan Kamil seusai koordinasi evaluasi PPKM Bodebek di Markas Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta di Jakarta Timur, Kamis (4/3/2021).
Koordinasi evaluasi PPKM mikro itu juga dihadiri Kepala Staf Kodam Jaya Brigadir Jenderal TNI Saleh Mustafa, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal M Fadil Imran, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
Puncaknya adalah baru minggu ini tidak ada zona merah di Jawa Barat. (Ridwan Kamil)
Kamil menjelaskan, indikator keberhasilan PPKM mikro di Bodebek, yakni kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan di atas 80 persen. Tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit turun, dari 80 persen di awal 2021 menjadi 59 persen pada pekan ini, atau sudah sedikit aman jika mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan tingkat keterisian idealnya maksimal 60 persen.
”Tingkat kematiannya tidak lebih dari 1,2 persen, artinya 99 persen kasus Covid-19 sembuh dan sedang disembuhkan karena rata-rata tingkat fatalitasnya satu persen,” ujar Kamil.
Berdasarkan data dari laboratorium yang jadi rujukan Jawa Barat untuk analisis ilmiah, dalam dua pekan ini jumlah kasus rata-rata 10.000 kasus per pekan. Sebelumnya, terdapat 28.000-an kasus dalam sepekan sehingga terjadi penurunan 60 persen dalam hal kasus mingguan.
”Puncaknya adalah baru minggu ini tidak ada zona merah di Jawa Barat,” lanjut Kamil.
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengatakan, semua daerah di wilayahnya sudah tergolong zona oranye. Artinya, terdapat kasus konfirmasi positif di 6-10 rumah di satu RT selama satu pekan terakhir. Jika zona merah, kasus konfirmasi positif ada di lebih dari 10 rumah dalam satu RT selama seminggu terakhir.
Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk Covid-19 mendekati 64 persen. Tingkat kesembuhan Covid-19 hampir 94 persen. Angka-angka itu bagi Tri juga menunjukkan PPKM mikro berhasil di Kota Bekasi.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, setelah mengevaluasi data seminggu terakhir, dari semua indikator menunjukkan tren baik. Angka kasus aktif Covid-19 turun dari 1.339 kasus (11,7 persen) menjadi 1.181 kasus (9,8 persen). Angka kesembuhan naik dari 9.932 kasus (86,7 persen) menjadi 10.698 kasus (88,6 persen). Angka kematian turun menjadi 1,6 persen dari sebelumnya 1,7 persen dan angka ketersediaan tempat tidur atau BOR di rumah sakit juga turun dari 48,5 persen menjadi 44,2 persen.
Angka kesembuhan Kota Bogor naik dan lebih tinggi dari angka Jawa Barat (88,5 persen), tetapi lebih rendah dari nasional (89,7 persen). Angka kematian Kota Bogor Minggu ini lebih tinggi dari angka Jawa Barat (1,2 persen), tetapi lebih rendah dari nasional (2,8 persen). Angka kasus aktif (masih sakit) Kota Bogor turun dan lebih rendah dari Jawa Barat (18,9 persen) dan nasional (12,2 persen).
Menurut Bima, catatan penting selama setahun pandemi Covid-19 adalah solidaritas pemerintah dengan TNI/Polri hingga pelibatan langsung warga di tingkat RT/RW. Penanganan Covid-19 tidak akan berhasil jika pemimpin daerah dan TNI/Polri tidak serempak untuk turun ke bawah memantau dan mengawasi setiap kebijakan dalam upaya penanganan Covid-19 hingga terkait protokol kesehatan di masa PPKM mikro.
”Sukses menekan kasus yang dicapai sekarang karena total football. PPKM mikro mengisyaratkan solidaritas untuk bersama-sama turun ke bawah dari hulu ke hilir mengawasi kepatuhan protokol kesehatan hingga upaya penanganannya. Kunci PPKM mikro itu semuanya bergerak melalui RW siaga, posko kelurahan, ada koordinasi dengan dinas, suplai logistik, pembinaan, pengawasan pencegahan, semuanya ada di situ. Jika di situ longgar, bubar semua. Satgas tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga TNI/polri yang ikut mengawasi, mereka harus maksimal. Saya lihat ini perubahan yang sangat signifikan,” tutur Bima.
Keberhasilan PPKM mikro juga perlu diiringi atau direspons dengan kebijakan langkah strategis dari pemerintah daerah atau kepala daerah dinilai penting dalam upaya penanganan kasus. Oleh karena itu, Bima beserta jajaran terus meningkatkan pelayanan kesehatan seperti menyediakan fasilitas gedung untuk pasien Covid-19. Langkah strategis lainnya seperti kebijakan ganjil genap selama empat pekan berturut-turut pada akhir pekan. Kebijakan ganjil genap untuk menekan peningkatan kasus positif yang disebabkan mobilitas warga.
”Jadi, ada sedikit relaksasi ke depan untuk mendorong ekonomi. Di bulan Februari rata-rata okupansi hotel 54,87 persen, omzet restoran rata-rata menurun 65 persen, kunjungan ke pasar mulai membaik. Jadi, dua minggu ke depan tidak ada ganjil genap. Pertimbangan kami lebih kepada sedikit relaksasi. Tidak menutup kemungkinan ketika angkanya naik, ganjil genap kembali berlaku. Ini, kan, pertimbangan kebijakan rem gas tadi,” kata Bima.
Kamil menambahkan, PPKM mikro awalnya diperkirakan bakal menghambat pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya, perekonomian di Bodebek naik 21 persen, termasuk dari aktivitas jual-beli dan ritel.
Namun, ia mengingatkan warga agar tidak terlena dengan berita baik itu. ”Sebelum kemerdekaan dari Covid-19 diproklamasikan, kita harus tetap 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi pergerakan, dan menghindari kerumunan),” ucapnya.
Kampung Tangguh Jaya
Kamil juga menekankan kolaborasi lintas pihak sebagai kunci keberhasilan PPKM mikro, salah satunya dengan keterlibatan aktif TNI dan Polri. Di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Irjen Fadil bersama Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman berinisiatif menggerakkan program Kampung Tangguh Jaya (KTJ) di RW-RW zona merah.
”Satu evaluasi yang utama selama setahun, kuncinya satu, yaitu komando. Waktu PSBB tidak satu komando karena PSBB itu pilihan. Mau PSBB silakan disetujui, yang tidak PSBB tidak dipaksa. Makanya jadi belang-belang. Namun, PPKM mikro ini satu komando sehingga lebih baik karena semua daerah wajib melapor. Kami ada 5.312 desa di Jawa Barat melakukan PPKM mikro,” kata Kamil.
Aspek menarik dari KTJ menurut Kamil antara lain upaya memasifkan tes cepat antigen hingga tingkat RW oleh TNI dan Polri. Dengan demikian, upaya tes, lacak, dan perawatan terkait Covid-19 makin mudah sehingga mencegat perluasan penularan Covid-19.
Imran berencana mengundang Kamil bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk berkoordinasi lagi, termasuk guna mengomunikasikan perluasan KTJ. Kamil tertarik untuk menjadikan pengetesan hingga tingkat RW oleh TNI dan Polri sebagai standar di Jawa Barat.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mencontohkan, polisi menggerakkan KTJ di RW 009 Perumahan Villa Asia, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kota Depok. Hasilnya, perumahan itu sudah masuk zona hijau dari sebelumnya zona merah Covid-19. ”Di KTJ itu angka terkonfirmasi Covid-19 awalnya 19 orang. Sekarang 18 orang sudah sembuh dan hanya satu yang masih isolasi mandiri,” ujar Yusri.
KTJ lain di Desa Susukan Kecamatan Bojonggede, yakni di RW 004 Perumahan Grande Village Residence, juga sudah menjadi zona hijau setelah sebelumnya tergolong zona merah. Sebanyak 19 orang terkonfirmasi positif saat awal KTJ dibentuk, lalu kini sudah nol kasus.
KTJ di RW 007 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, disebut Yusri juga berkontribusi menurunkan kasus positif Covid-19 hingga 100 persen, dari 26 kasus menjadi nol kasus. Di KTJ, polisi bekerja sama dengan TNI dan pemerintah daerah tidak berhenti pada hanya meminta warga menegakkan protokol kesehatan, tetapi juga melaksanakan tes, lacak, dan perawatan.