Wagub DKI Jakarta Positif Covid-19, Blok B Balai Kota dan DPRD Ditutup
Selain ruang kerja wakil gubernur, gedung DPRD DKI Jakarta juga akan ditutup dan disterilisasi dari paparan Covid-19.
Oleh
Helena F Nababan
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Pascakonfirmasi positif Covid-19 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada hari Minggu lalu, Biro Umum memastikan menutup tiga lantai di Blok B Balai Kota DKI Jakarta atau lokasi area kerja wakil gubernur. Penutupan dilakukan selama tiga hari untuk keperluan sterilisasi.
Budi Awaluddin, Kepala Biro Umum Setdaprov DKI Jakarta, Senin (30/11/2020) menjelaskan, penutupan Gedung Blok B itu selama tiga hari, mulai Senin sampai Rabu besok. Di Blok G, lantai yang ditutup sementara adalah lantai 3 ruang Jakarta Smart City, lantai 2 ruang kerja Wagub dan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), serta lantai 1 ruang ajudan dan ruang poli kesehatan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP).
Dalam masa lockdown atau penutupan tersebut, lanjut Budi, Pemprov akan melakukan sterilisasi setiap pagi dan sore hari selama tiga hari. Kebijakan baru juga diterapkan Biro Umum, yaitu tamu-tamu yang akan beraudiensi dengan gubernur sampai dengan asisten sekdaprov akan dilakukan tes cepat oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
"Sementara untuk para pegawai dan para petugas penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP) Pemprov DKI, baik yang ada di rumah dinas ataupun di lantai dua ruang kerja Wakil Gubernur akan dilakukan tes usap atau swab test," jelas Budi.
Selain ruang kerja wakil gubernur, gedung DPRD DKI Jakarta juga akan ditutup dan disterilisasi. Jumat (27/11), Ahmad Riza menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, dua hari sebelum Ahmad Riza dinyatakan positif Covid-19.
Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta yang dihubungi terpisah menjelaskan, pihak DPRD akan kembali melakukan sterilisasi gedung. Utamanya setelah Ahmad Riza terkonfirmasi positif Covid-19 setelah menghadiri rapat paripurna.
"Gedung akan ditutup untuk sterilisasi. Kami akan memperketat pengawasan, pokok semua protokol kesehatan kita patuhi semua, kita perketat," tegas Pras, panggilan akrab Prasetio.
Sebagai upaya mitigasi, lanjut Pras, ia sudah memerintahkan Sekretaris DPRD DKI untuk melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di seluruh area gedung dewan. Ia juga memerintahkan seluruh anggota dan staf maupun PJLP untuk menjalani tes swab.
Dengan penutupan gedung dewan, Pras meyakinkan, tidak akan berdampak pada pembahasan RAPBD 2021. "Saya kira tidak. Makanya saya sebagai pimpinan akan terus mengawasi. Mulai dari mewajibkan tes swab kepada seluruh anggota DPRD dan seluruh staf kita bisa men-tracing ketika ada yang dinyatakan tertular," tegas Prasetio.
Mitigasi Kesiapan Isolasi
Secara terpisah, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta Satuan Tugas Covid-19 DKI Jakarta segera menyiapkan langkah mitigasi kesiapan isolasi bagi kasus aktif di DKI Jakarta. Hal itu terkait dengan tingkat keterisian tempat tidur baik di ruang isolasi maupun di ICU di 98 RS rujukan Covid-19 di DKI Jakarta.
Teguh P Nugroho, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyatakan, melihat data Dinkes DKI, pada Sabtu (28/11/2020) tingkat keterisian tempat tidur ruang isolasi 79 persen dan di ruang ICU 72 persen. Kemudian pada Minggu (29/11), keterisian tempat tidur ruang isolasi 79 persen, sementara tempat tidur ICU 74 persen.
Melihat data itu, langkah mitigasi pertama yang perlu dilakukan adalah bekerjasama dengan pihak RS swasta untuk memperbanyak kapasitas tempat tidur dan fasilitas terpasang lainnya. Langkah kedua, pemprov memperbanyak ruang-ruang isolasi non rumah sakit rujukan di wisma atau hotel.
Langkah kedua ini, menurut Teguh, akan cukup membebani anggaran pemprov. Namun seperti yang diberitakan, pemprov sudah bekerja sama dengan sejumlah hotel dan wisma di DKI Jakarta untuk bisa dipergunakan sebagai ruang isolasi mandiri.
Kemudian langkah ketiga, melanjutkan kajian penggunaan perkantoran dan fasilitas pemprov termasuk sekolah sebagai alternatif isolasi. Itu dilakukan bersama sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat sekitar terkait potensi penggunaan gedung-gedung tersebut sebagai langkah mitigasi penanganan Covid jika angka transmisi terus menanjak.
Langkah keempat yang tak kalah penting, menurut Teguh adalah optimalisasi ruang isolasi mandiri bagi orang tanpa gejala (OTG) di rumah dengan pelibatan pengawasan dari RT dan RW, bhabimkamtibmas, termasuk babinsa agar pasien bisa aman dan juga mendapat dukungan dari masyarakat.
"Pemprov tidak mungkin menangani semuanya tanpa pelibatan aktif masyarakat, baik dari sisi anggaran maupun jumlah personil. Adapun untuk pengadaan tempat tidur di ruang ICU, DKI perlu berkoordinasi dengan Satgas Nasional dan juga beberapa provinsi lain," tegas Teguh.
Namun, Teguh menegaskan, sebanyak apapun sarana prasarana dan fasilitas kesehatan yang disiapkan, yang penting yang harus terus menerus dikerjakan DKI adalah penegakan protokol kesehatan, serta sosialisasi dan penegakan regulasi sanksi. Khususnya aturan pelaksanaan sanksi dari Perda Covid-19 harus segera dilaksanakan.
Sementara, data dari Dinkes DKI Jakarta menyebutkan, per Senin ini sebanyak 7.463 orang dites PCR. Hasilnya, 849 positif dan 6.614 negatif. "Namun total penambahan kasus positif adalah sebanyak 1.099 kasus karena terdapat akumulasi data sebanyak 250 kasus dari 1 RS BUMN tanggal 24 - 27 November 2020 yang baru dilaporkan," jelas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, Dwi Oktavia.
Dengan begitu, jumlah kasus aktif di Jakarta naik 165 kasus. Sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini 10.112 orang yang masih dirawat atau isolasi. Sedangkan jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari inii sebanyak 136.861 kasus.
Dari jumlah total kasus itu, yang telah sembuh 124.078 orang dengan tingkat kesembuhan 90,7 persen dan 2.671 orang meninggal dengan tingkat kematian Jakarta 2 persen. Sedangkan tingkat kematian Indonesia 3,1 persen.