Pandemi Picu Penutupan Kantor Pemerintah, Layanan Publik secara Daring Menjadi Keniscayaan
Sejumlah kantor di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ditutup sementara karena ada ASN terkonfirmasi Covid-19. Layanan publik tetap harus dilaksanakan, investasi teknologi pelayanan publik daring jadi keutamaan.
Oleh
laraswati ariadne anwar/helena f nababan
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari, ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (17/9/2020), menuturkan pengalamannya terjangkit Covid-19 sehingga harus menjalani isolasi mandiri selama 21 hari pada Agustus silam.
”Karena status saya adalah orang tanpa gejala (OTG), tetap wajib menjalankan pekerjaan seperti biasa melalui moda daring,” ujarnya.
Premi menjelaskan posisi sebagai pejabat publik di masa pandemi masih harus melakukan tatap muka pada saat-saat tertentu. Ia mengaku sempat lengah selama beberapa saat sehingga tidak memakai masker sesuai dengan standar kesehatan dan menjaga jarak.
Balai Kota DKI Jakarta memiliki jadwal tes cepat ataupun tes usap Covid-19 rutin yang harus diikuti pejabat dan pegawainya. Dari tes itu, Premi menemukan dirinya positif terinfeksi virus korona jenis baru sehingga langsung menjalani karantina di rumah. Namanya pun segera diumumkan beserta enam pejabat lain yang turut terjangkit.
”Ini bentuk tanggung jawab publik agar pegawai ataupun orang-orang di luar Pemprov DKI Jakarta yang pernah melakukan kontak dengan kami bisa langsung menjalani tes,” katanya.
Dari sisi pekerjaan, investasi di pengembangan layanan publik berbasis daring menjadi keniscayaan. Apalagi, dengan kian merebaknya kasus Covid-19, banyak gedung-gedung pemerintahan yang ditutup untuk disterilkan, termasuk gedung Blok G Balai Kota Jakarta.
Di tengah pandemi dan banyak ASN terpapar Covid-19 sehingga perkantoran ditutup, investasi di pengembangan layanan publik berbasis daring menjadi keniscayaan.
Premi menjelaskan, semua dinas pemerintahan harus memiliki fitur layanan daring yang bisa menyelesaikan segala pengurusan dokumen masyarakat. Akan tetapi, khusus layanan tatap muka, seperti pengukuran lahan untuk izin mendirikan bangunan, memang ditunda dulu selama PSBB.
Sebelumnya diberitakan bahwa paparan virus korona baru terhadap aparatur sipil negara di kompleks Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kantor-kantor dinas membuat sejumlah gedung tempat kerja ASN ditutup. Penutupan berlangsung tiga hari ini untuk sterilisasi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Kamis (17/9/2020), menjelaskan, gedung-gedung perkantoran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang ditutup selama tiga hari mulai Kamis ini adalah Gedung Blok G kompleks Balai Kota DKI Jakarta, gedung teknis Jati Baru, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, juga salah satu Gedung Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Gedung Blok G Balai Kota, seperti yang juga dijelaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (16/9/2020) sore, seusai upacara pelepasan jenazah Sekdaprov DKI Jakarta Saefullah, mulai ditutup sejak Kamis ini hingga Sabtu (19/9/2020) karena ada ASN yang positif.
Dijelaskan Chaidir, di Blok G yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah kepala bagian di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta (identitas tidak disebutkan) dan Asisten Deputi Gubernur Bidang Pariwisata Catur Laswanto. Selain keduanya, masih ada 11 anggota staf di Blok G, terdiri dari 3 anggota staf di Biro Hukum dan 8 anggota staf di BKD yang terkonfirmasi positif.
”Karena Gedung Blok G ditutup, saya berkantor di kantor dinas teknis di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat,” jelas Chaidir yang seharusnya berkantor di lantai 21 Blok G Balai Kota DKI Jakarta itu.
Untuk Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, ada satu kepala bagian yang terpapar. ”Saya belum tahu kepala bagian apa. Jadi, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan tutup untuk disemprot semua. Senin (21/9/2020), akan mulai aktif lagi,” ujar Chaidir.
Untuk kantor dinas teknis Jati Baru yang menjadi kompleks perkantoran sejumlah dinas, ia belum mengetahui di lantai berapa dan di dinas apa yang ASN-nya terpapar Covid-19. Untuk gedung Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta di Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, penutupan dilakukan parsial.
”Ada bagian tertentu yang masih operasional,” jelas Chaidir.
Penutupan salah satu gedung dinas kesehatan itu dibenarkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia. ”Penutupan dilakukan hari ini (Kamis) dan besok (Jumat, 18/9/2020),” kata Dwi.
Chaidir menambahkan, meski ada penutupan parsial, untuk tim penanggulangan Covid-19 tetap berjalan. Pelayanan dilakukan melalui dunia maya atau daring.
Saat dikonfirmasi mengenai tujuh pejabat DKI Jakarta yang dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan rilis resmi Pemprov DKI Jakarta, 27 Agustus 2020, Chaidir menjelaskan, saat ini para pejabat itu sudah selesai isolasi mandiri dan sudah pulih. Adapun Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto dan Catur Laswanto saat ini masih dalam perawatan di RS Pertamina.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, setelah Blok G ditutup dan dilakukan pembersihan, lalu diikuti dengan tes usap. ”Tes swab itu rutin. Lalu, untuk semua ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang pernah berkontak dengan almarhum Sekretaris Daerah Pak Saefullah akan dilacak atau ditelusuri,” jelas Ahmad Riza.
Sementara itu, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin melalui SE No 44/SE/2020 menyebutkan, para ASN di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan diminta untuk bekerja dari rumah karena ada ASN di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan yang terkonfirmasi positif.
Marullah Matali, Wali Kota Jakarta Selatan yang dihubungi terpisah, menjelaskan, di Pemkot Jakarta Selatan ada tujuh ASN yang terkonfirmasi positif Covid-19. ”Karena di Pemkot Jakarta Selatan ada tiga gedung, Blok A, B, dan C, dan di tiga gedung itu ada ASN yang terpapar, kami tutup semua gedung Kantor Pemkot Jakarta Selatan,” jelas Marullah.
Karena di Pemkot Jakarta Selatan ada tiga gedung, Blok A, B, dan C, dan di tiga gedung itu ada ASN yang terpapar, kami tutup semua gedung Kantor Pemkot Jakarta Selatan. (Marullah Matali)
Ketujuh ASN itu ada yang menjabat kepala bagian, ada juga yang staf. ”Sesuai protap penanganan dan pencegahan Covid-19 yang baru, seluruh gedung kami tutup untuk sterilisasi selama tiga hari mulai Kamis ini hingga Sabtu. Senin (21/9/2020), kami buka lagi gedung karena pelayanan mesti jalan,” jelasnya.
Selain gedung-gedung tersebut, Herlina Ayu dari bagian Humas Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Kamis sore ini, membenarkan informasi yang diunggah di media sosial Humas Pajak Jakarta. Informasi tersebut menyatakan gedung dinas teknis Abdul Muis, tempat para ASN Badan Pendapatan Daerah berkantor, akan tutup sementara pada Jumat (18/9/2020). ”Karena ada satu pegawai yang terpapar Covid-19 sehingga perlu dilakukan penyemprotan,” katanya.