Rapat Kemenlu-DPR Ungkap Sinyal Sugiono Jadi Menlu RI
Politisi Gerindra, Sugiono, digadang menjadi pengganti Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri RI.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sugiono selepas rapat kerja pada Kamis (12/9/2024) di kantor DPR RI.
JAKARTA, KOMPAS — Rapat kerja Komisi I DPR RI dan Kementerian Luar Negeri RI menjadi sinyal terbaru peluang Sugiono menggantikan Retno Marsudi. Sugiono, Wakil Ketua Umum Gerindra dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, sudah dikenalkan ke sejumlah negara.
Retno mengikuti rapat kerja terakhir dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (12/9/2024) di Jakarta. Selepas rapat untuk membahas anggaran Kemenlu RI 2025 itu, Retno berbincang dengan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan Sugiono. Mereka berbicara hampir 20 menit di tengah ruang rapat Komisi I.
Baca juga: Satu Dekade Indonesia Memberi Solusi Global
Retno tak mengungkap isi pembicaraan dengan dua pimpinan Komisi I DPR tersebut. ”Kami bicara perkara Komisi I,” kata Retno yang datang dengan baju berwarna chartreuse, hijau kekuningan.
Dalam rapat, Sugiono memuji prestasi Retno sebagai Menlu RI. Apresiasi, antara lain, untuk diplomasi kesehatan selama pandemi Covid-19. Selain itu, Retno juga dinilai sukses membawa Indonesia berperan dan memimpin sejumlah forum dan organisasi internasional.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam rapat kerja pada Kamis (12/9/2024) di kantor DPR RI.
Di masa tugas Retno, Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia juga menjadi Ketua ASEAN dan G20. ”Prestasi ini merupakan benchmark yang cukup tinggi untuk menlu selanjutnya,” kata Sugiono.
Ucapan Sugiono itu disambut senyum dan tepuk tangan sejumlah anggota dan pimpinan Komisi 1 DPR peserta rapat yang diarahkan ke politisi Partai Gerindra itu. ”Siapa pun nanti yang dipilih Presiden,” kata Sugiono menanggapi keriuhan itu.
Baca juga: Prabowo Mulai Panggil Calon Menteri
Terdengar celetukan dari peserta rapat bahwa pengganti menteri luar negeri selanjutnya adalah sosok berkacamata. ”Saya lihat postur pimpinan Kemenlu sekarang semuanya berkacamata,” kata Sugiono, yang juga berkacamata itu.
Posisi penting
Meutya dan Sugiono tidak hanya menduduki jabatan penting di parlemen. Sugino kini juga menjadi Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Gerindra. Sementara Meutya menjadi Ketua DPP Golkar. Mereka sama-sama kembali terpilih menjadi anggota DPR hasil Pemilu 2024.
Selepas pemilu, beberapa kali Meutya dan Sugiono disebut bakal jadi calon menlu RI. Pada Juli lalu, Meutya mengatakan belum ada tawaran. ”Saya belum tahu, belum tahu. Belumlah, kita nunggulah. Kan, prerogatifnya ada di Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Jadi, itu keputusan nanti di Pak Prabowo. Jadi sampai saat ini saya nggak tahu seperti apa,” katanya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F09%2F12%2Fc3ef5afc-fc9d-492c-9779-e729a98726a3_jpg.jpg){kind=logo}
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Sebaliknya, Sugiono berulang kali mendapat sinyal menjadi pengganti Retno. Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, di kabinet Prabowo akan ada sejumlah lulusan SMA Taruna Nusantara.
Sugiono salah satu lulusan itu. Ia juga tamatan Akademi Militer (Akmil) dan bergabung dengan TNI AD sampai pangkat letnan satu. Setelah keluar dari TNI, ia belajar komputer di Norwich University.
Baca juga: Asia Tenggara Sambut Prabowo
Dalam kunjungan ke sejumlah negara selepas pemilu 2024, Prabowo berulang kali mengajak Sugiono. Lawatannya, antara lain, pada 5-7 September 2024 ke lima anggota ASEAN. Sejumlah pihak menyebut, Sugiono salah satu orang dekat dan tandem diskusi Prabowo.
Pesan penerus
Sementara itu, Retno menyebut satu dekade terakhir menjadi era menantang bagi Indonesia dan dunia. Di masa selanjutnya, tantangan itu tidak semakin mudah. Kemenlu RI telah beradaptasi dan bersiap pada potensi tantangan ke depan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F09%2F12%2F85da351b-bac4-4b38-a0f5-0be4792cea81_jpg.jpg){kind=logo}
Rapat Komisi I DPR dan Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (12/9/2024), di Jakarta.
Kepada siapa pun yang akan menjabat sebagai menlu selanjutnya, Retno mengatakan, dirinya akan duduk bersama untuk membahas hal-hal yang perlu menjadi prioritas. ”Semuanya sudah disiapkan,” katanya.
Rapat pada Kamis merupakan rapat terakhir Retno dengan Komisi I DPR RI. Karena itu, Retno berpamitan sekaligus menitipkan agar isu Palestina terus diperjuangkan. ”Posisi Indonesia selama ini sangat dihormati karena konsistensi untuk terus memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Baca juga: Indonesia dan Takhta Suci Vatikan, Selaras dalam Genderang Diplomasi
Rapat itu membahas anggaran Kemenlu RI 2025. DPR dan Kemlu sepakat mengalokasikan Rp 9,8 triliun. Adapun usulan tambahan sekitar Rp 4,8 triliun yang diajukan Kemenlu pada rapat sebelumnya, Rabu (5/9/2024), tak disetujui dalam rapat Badan Anggaran DPR.
Meski ada kenaikan, anggaran ini dinilai belum ideal untuk melaksanakan seluruh rencana kerja Kemenlu tahun 2025. Sekretaris Jenderal Kemenlu Cecep Herawan, dalam rapat dengan Komisi 1 DPR pekan lalu, mengatakan, program diplomasi hanya 12,57 persen (Rp 1,2 T). Sebesar 63,56 persen dari total belanja non-operasional ini sudah diperuntukkan bagi belanja barang non-operasional dan belanja modal yang sifatnya sudah mengikat.
Hal itu, antara lain, pembayaran kontribusi organisasi internasional sebesar Rp 1,13 triliun, pembayaran cicilan pembelian gedung pada perwakilan RI Rp 244 milar, dan renovasi gedung perwakilan di Washington DC sekitar Rp 414 miliar.
Sebagai gambaran, kata Cecep, saat pengusulan pagu indikatif, Kemenlu RI mengusulkan Rp 20 triliun. Dengan anggaran saat ini, terdapat beberapa kegiatan yang belum ada alokasi anggaran. Beberapa unggulan adalah penguatan diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan digitalisasi dokumen kekonsuleran dan pelayanan publik.
Untuk program diplomasi dan kerja sama internasional, misalnya, fokusnya adalah penguatan diplomasi ekonomi seperti mendukung BUMN berkembang di negara-negara mitra. Selain itu, juga pencanangan dan implementasi desain besar untuk diplomasi ekonomi, penguatan akses pasar tradisional dan perluasan akses pasar non-tradisional, serta dukungan masuknya investasi pada berbagai sektor prioritas.
Baca juga: Alasan Pentingnya OECD bagi Pertumbuhan Berkelanjutan RI
Untuk perlindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik, fokus anggaran tahun 2025 adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital dan negosiasi perlindungan. Ada juga program peningkatan mutu dokumen kekonsuleran sesuai standar internasional.
Untuk penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional, fokus program, antara lain, diplomasi kedaulatan di berbagai forum untuk menjaga keutuhan wilayah. Selain itu, juga pelaksanaan perjanjian perdagangan dan investasi serta penguatan negosiasi perjanjian internasional di bidang keuangan dan industri.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F09%2F12%2F71571579-9d64-41a5-9868-8e77b479f91f_jpg.jpg){kind=logo}
Rapat Komisi I DPR dan Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (12/9/2024), di Jakarta.
Adapun untuk peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerja sama multilateral, fokus kegiatan, antara lain, pelaksanaan ASEAN Indo-Pacific Forum 2025, implementasi ASEAN Post 2025 vision serta partisipasi aktif di berbagai pertemuan internasional yang diprioritaskan untuk kepentingan nasional. Salah satunya OECD Ministerial Council Meetings.
Kementerian Luar Negeri juga mengemban delapan proyek prioritas nasional. Di antaranya, melanjutkan program pemerintahan soal hilirisasi industri dan mineral kritis. Ada juga amanat memastikan keberlanjutan kepemimpinan Indonesia di tingkat global.
Hal ini akan dilakukan lewat pelaksanaan platinum jubilee Asia Africa Conference dan penguatan peran Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Dari delapan proyek prioritas nasional itu, kata Cecep, baru dua proyek senilai Rp 220 miliar yang sudah dapat alokasi anggaran.
