Puluhan Warga Indonesia Kena Gerebek Praktik Judi Daring di Filipina
Filipina menggerebek sindikat judi daring. Dari 162 warga asing yang ditahan, 70 orang di antaranya warga Indonesia.
Oleh
LUKI AULIA
·4 menit baca
AP PHOTO/BUREAU OF IMMIGRATION
Aparat hukum Filipina, mengenakan rompi warna merah dan kaus hitam, menggerebek kompleks perjudian daring dan penipuan siber di kota Lapu-lapu, Provinsi Cebu, Filipina tengah, Sabtu (31/8/2024).
MANILA, SENIN — Pihak berwenang Filipina menggerebek kompleks perjudian daring dan penipuan siber di kawasan resor Barangay Agus, kota Lapu-lapu, Provinsi Cebu. Sebanyak 162 warga asing, mayoritas dari China dan Indonesia, ditangkap atas dasar dugaan melakukan kejahatan berbasis internet. Mereka diduga terlibat dalam operasi perjudian daring ilegal.
Dari 162 orang itu, 83 orang di antaranya warga China, 70 warga negara Indonesia, 6 warga Myanmar, 2 warga Taiwan, dan 1 warga Malaysia. Penggerebekan ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr melarang perjudian daring atau judi online (judol) yang sebagian besar melayani klien di China, Juli 2024. Di China, perjudian ilegal sudah dilarang.
Kantor berita Filipina, Minggu (1/9/2024), menyebutkan, penggerebekan dilakukan oleh sekitar 100 badan pemerintah yang berasal dari Komisi Anti-Kejahatan Terorganisasi Kepresidenan, Biro Investigasi Nasional, Angkatan Bersenjata Filipina, Pusat Kejahatan Transnasional Filipina, dan Dewan Antar-lembaga Melawan Perdagangan Manusia, Sabtu (31/8/2024).
AP/BULLIT MARQUEZ
Sebanyak tiga dari 277 warga China yang ditangkap dalam penggerebekan terhadap sindikat penipuan investasi daring yang menipu ratusan orang diperkenalkan ke media dalam konferensi pers pada 16 September 2019 di Manila, Filipina.
Penggerebekan dilakukan setelah ada perintah untuk memantau pergerakan 13 orang asing ilegal yang masuk Filipina dan telah melewati batas waktu serta bekerja tanpa izin. Mereka akan diperiksa terlebih dahulu dan ditahan sebelum dideportasi. Sementara pemilik resor juga akan menghadapi tuntutan pidana karena menyembunyikan orang asing yang tinggal secara ilegal.
”Ini akan menjadi peringatan bagi siapa saja yang coba memulai operasi perjudian daring ilegal yang sudah dilarang presiden,” kata Komisaris Imigrasi Filipina Norman Tansingco.
Pada Juli 2024, Marcos mengatakan, operasi perjudian ilegal besar-besaran di Filipina telah mengabaikan hukum Filipina. Marcos khawatir industri ini memicu kejahatan lain, termasuk pencucian uang. BBC, 23 Juli 2024, melaporkan, judi ilegal daring ini secara lokal dikenal dengan POGO atau kependekan dari Philippine Offshore Gaming Operators.
AP PHOTO/AARON FAVILA
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyampaikan pidato pada pembukaan Museum Nasional di Manila, 30 Juni 2022. Sejak Juli 2024, ia mencanangkan genderang perang terhadap judi daring atau judi online (judol) di negaranya.
Industri POGO terdiri dari sekitar 400 perusahaan berlisensi dan tidak berlisensi. Sebanyak 250-300 tidak berlisensi. Mereka mempekerjakan 40.000 orang secara langsung dan tidak langsung.
Industri ini menghasilkan sekitar 166,5 miliar peso atau Rp 46 triliun per tahun. Dari POGO yang legal atau berlisensi, yakni 46 perusahaan, pemerintah mendapatkan 24,5 miliar peso tahun 2024 dalam bentuk biaya dan pajak POGO. Dari 46 perusahaan berlisensi itu, setengahnya adalah perusahaan China.
POGO sudah ada di Filipina selama sekitar 20 tahun dan berkembang biak subur di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte (2016-2020) yang membuka pintu bagi investasi China.
POGO juga diketahui punya hubungan dengan rumah sakit yang menawarkan layanan operasi plastik. Layanan ini ditawarkan pada mereka yang bekerja di judi daring, khususnya buronan, supaya mereka tak bisa ditangkap.
Laporan KBRI Manila
Selain judi daring, mereka juga melakukan penipuan keuangan, penipuan cinta, skema investasi daring, perdagangan manusia, penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan. Menurut Komisi Anti-Kejahatan Terorganisasi Kepresidenan, penggerebekan di Tourist Garden Resort itu berawal dari Kedutaan Besar Indonesia di Manila yang meminta bantuan penyelamatan delapan WNI yang dilaporkan dipaksa bekerja di kompleks permainan daring itu.
Dari kompleks yang memiliki 10 gedung lengkap dengan kolam renang, bar karaoke, dan restoran itu, ditemukan 162 orang asing sedang bekerja di tiga ”peternakan penipuan”. Langkah Marcos melarang perusahaan perjudian daring yang dikelola China disambut baik oleh Pemerintah China.
Larangan Marcos ini membuat sejumlah kompleks besar tempat berjudi tutup. Ribuan warga China, Vietnam, Indonesia, dan negara lain di Asia Tenggara diduga direkrut secara ilegal dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang menindas.
AP PHOTO/PHILIPPINE NATIONAL POLICE ANTI-CYBERCRIME GROUP
Dalam foto yang disediakan oleh Kelompok Anti-Kejahatan Siber Kepolisian Nasional Filipina, polisi berjalan masuk ke salah satu kantor yang mereka razia di Las Pinas, Filipina, 27 Juni 2023.
Pihak berwenang Filipina juga telah melacak seorang wali kota yang diberhentikan di Provinsi Tarlac, Alice Guo. Dia dilaporkan sudah keluar dari Filipina sejak Juli lalu atau setelah Senat Filipina memerintahkan penangkapannya. Dia tidak datang di sidang terbuka yang hendak menanyakan hubungannya dengan kompleks perjudian daring.
Dia juga dituduh menyembunyikan kewarganegaraan China-nya agar dapat mencalonkan diri sebagai wali kota. Guo, yang diyakini bersembunyi di Indonesia, telah membantah melakukan kesalahan.
Guo mengaku diberhentikan dari jabatannya karena pelanggaran berat oleh Ombudsman, sebuah badan yang menyelidiki dan mengadili pejabat pemerintah yang dituduh melakukan kejahatan, termasuk suap, dan korupsi.
Industri perjudian daring ini berkembang pesat di Filipina. Penyebabnya diduga karena korupsi di lembaga regulasi pemerintah dan pemberian uang suap yang besar kepada para pejabat.
Menurut Kelompok Anti-Kejahatan Siber Kepolisian Nasional Filipina (ACG), 16 Februari 2024, kasus penipuan daring turun 40 persen pada Januari 2024. Dari 1.045 kasus menjadi 624 kasus. Kepala ACG Sidney Hernia mengungkapkan, penurunan angka kasus itu karena ada pos-pos kejahatan siber di kantor-kantor polisi.
Pada Maret 2024, sudah dilakukan juga penggerebekan fasilitas POGO di Provinsi Pampanga dan berhasil menyelamatkan 800 pekerja warga Filipina dan China. Pemerintah Filipina dilaporkan akan melarang industri ini sama sekali. (REUTERS/AP)
