Perancis Perpanjang Penahanan Durov, Hubungan Paris-Moskwa Memburuk
Setelah penahanan Pavel Durov di Perancis diperpanjang, Moskwa menyatakan hubungan Rusia-Perancis kini di titik nadir.
Pavel Durov, CEO dan salah satu pendiri Telegram, menjadi pembicara pada acara TechCrunch Disrupt SF 2015 at Pier 70 di San Francisco, California, AS, 21 September 2015.
PARIS, RABU — Aparat hukum Perancis memperpanjang masa penahanan terhadap salah satu pendiri dan pemimpin Telegram, Pavel Durov. Kantor Kejaksaan Paris mengumumkan perpanjangan itu, Selasa (27/8/2024).
Perpanjangan penahanan polisi dilakukan sejak Senin (26/8/2024) malam dan berlaku 48 jam hingga Rabu (28/8/2024). Setelah itu, pihak berwenang harus mendakwa atau membebaskannya.
Setelah perpanjangan penahanan Durov diumumkan, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengeluarkan pernyataan bahwa hubungan antara Moskwa dan Paris kini berada di titik nadir.
Durov (39) memegang status kewarganegaraan di beberapa negara. Selain tercatat sebagai warga Perancis, ia juga berstatus warga Rusia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Saint Kitts-Nevis.
Durov ditangkap aparat Perancis pada Sabtu (24/8/2024) di Bandara Le Bourget di pinggiran Paris. Seperti dilaporkan CNN, kantor kejaksaan Paris pada Senin (26/8/2024) mengatakan, Durov ditahan sebagai bagian dari penyelidikan yang dimulai pada 8 Juli 2024.
Baca juga: Kronologi Penahanan Pavel Durov di Negeri Penjunjung Kebebasan
Ia tengah diselidiki atas tuduhan terkait sejumlah kejahatan. Tuduhan itu di antaranya tuduhan bahwa platform Telegram yang dipimpinnya terlibat dalam membantu pencucian uang, pengedar narkoba, dan orang-orang yang menyebarkan pornografi anak. Jaksa juga menuduh Durov menolak memenuhi permintaan otoritas Perancis untuk membantu menyadap komunikasi terhadap pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindakan ilegal.
Sejak penangkapan hingga penahanan, seperti dilansir media Perancis, Le Monde, Durov diperiksa di Kantor Anti-Penipuan Nasional. Kantor itu merupakan satu dari tiga divisi pada kantor Kejaksaan Paris yang menangani kasus dan kejahatan dunia maya.
Gedung Kantor Anti-Penipuan Nasional (ONAF) tempat Pavel Durov, CEO dan salah satu pendiri Telegram, ditahan di Ivry-sur-Seine, selatan Paris, Perancis, Senin (26/8/2024).
Penahanan Durov itu menimbulkan kemarahan di kalangan pejabat Pemerintah Rusia. Sejumlah pejabat menyebut penahanan itu bermotif politik. Penahanan atas Durov juga disebutkan menjadi bukti standar ganda Barat dalam hal kebebasan berbicara.
Tudingan motif politik
Pada Selasa (27/8/2024), Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, tuduhan terhadap Durov sangat serius. Ia menekankan tuduhan itu memerlukan bukti yang sama seriusnya untuk menghilangkan kecurigaan bahwa penangkapannya bermotif politik.
”Tanpa bukti yang kuat, kita menyaksikan upaya langsung untuk membatasi kebebasan berkomunikasi dan, bahkan bisa dikatakan, intimidasi langsung terhadap pimpinan perusahaan besar,” kata Peskov dalam konferensi pers.
Menanggapi pernyataan Peskov, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan di media sosial X bahwa penangkapan Durov terkait dengan investigasi peradilan yang sedang berlangsung dan sama sekali bukan keputusan politik.
”Di negara yang diatur oleh aturan hukum, di jejaring sosial seperti di kehidupan nyata, kebebasan dilaksanakan dalam kerangka yang ditetapkan oleh hukum untuk melindungi warga negara dan menghormati hak-hak fundamental mereka,” kata Macron.
”Perancis berkomitmen pada kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, inovasi dan kewirausahaan. Dan akan tetap demikian,” demikian bunyi cuitan Macron.
Penahanan Durov membuat hubungan antara Rusia dan Perancis berada pada level terendah. (Sergey Lavrov)
Namun, pernyataan Macron itu tidak meredakan kemarahan Rusia. ”Penahanan Durov membuat hubungan antara Rusia dan Perancis berada pada level terendah,” kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.
Peskov mengatakan, Rusia berharap Durov memiliki semua peluang yang diperlukan untuk pembelaan hukumnya. ”Moskwa siap untuk memberikan semua bantuan dan dukungan yang diperlukan Durov yang juga warga negara Rusia itu. Namun, situasinya menjadi rumit karena ia juga warga negara Perancis,” kata Peskov.
Di Geneva, Swiss, Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Ravina Shamdasani mengatakan bahwa pihaknya tengah mencari informasi lebih lanjut tentang kasus Durov dari otoritas Perancis. ”Pada tahap penyelidikan ini, kami belum memiliki cukup informasi dan masih terlalu dini bagi kami untuk mempertimbangkannya,” kata Shamdasani.
Dalam foto yang didistribusikan melalui saluran Telegram resmi, Wakil Ketua Duma Negara dari Partai Rakyat Baru Andrei Davankov, Minggu (25/8/2024), memperlihatkan pendukung partainya memajang pesawat kertas sebagai referensi logo perusahaan layanan pesan Telegram di luar Kedutaan Besar Perancis di Moskwa untuk mendukung Pavel Durov, pendiri dan pimpinan Telegram.
Sementara, menurut Duncan Clark, pemimpin perusahaan konsultan investasi teknologi (BDA) dan pakar teknologi, penahanan Durov merupakan tanda Perancis sedang menindak tegas kurangnya moderasi pada platform seperti Telegram.
Pernyataan Telegram
Namun, dalam pernyataannya di X, Telegram mempertanyakan, apakah para bos teknologi harus bertanggung jawab atas konten di platform mereka. Telegram juga mengatakan, Durov tidak menyembunyikan apa pun. Telegram juga menyatakan tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut.
”Telegram mematuhi hukum Uni Eropa, termasuk Undang-Undang Layanan Digital, moderasinya sesuai dengan standar industri dan terus ditingkatkan,” demikian disebutkan dalam pernyataan Telegram.
Menurut Clark, ”Aplikasi komunikasi terenkripsi, seperti Telegram, merupakan kebebasan berbicara bagi sebagian orang dan akses ke web gelap bagi sebagian lainnya.”
Aplikasi ini dikenal dengan enkripsi tingkat tinggi. Namun, pengawasan yang terbatas terhadap apa yang diunggah penggunanya membuat Telegram sangat rentan terhadap disinformasi, teori konspirasi, kebencian, dan konten berbahaya lainnya.
Sikap longgar Telegram terhadap penyensoran membuat Telegram sangat diminati di negara-negara yang membatasi kebebasan berbicara, seperti Rusia, Iran, dan India.
Baca juga: Data Pribadi Belum Sepenuhnya Aman di Jagat Maya
Platform ini juga disukai oleh warga pendukung supremasi kulit putih dan kelompok teror, termasuk kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Telegram juga sangat populer di Ukraina. Di negara ini, Telegram menjadi alat penting untuk berbagi berita tentang perang dan peringatan tentang serangan udara.
Dengan lemahnya pengawasan oleh penyedia pelantar media sosial, pembuat kebijakan Uni Eropa (UE) telah meningkatkan pengawasan terhadap raksasa teknologi dan menerapkan serangkaian hukum baru yang dirancang untuk mengendalikan mereka. Tahun ini, kekhawatiran tentang disinformasi asing dan campur tangan dalam pemilihan umum Eropa mendorong pejabat UE menyelidiki Meta dan mendirikan badan khusus yang berfokus pada pemberantasan disinformasi, khususnya dari troll Rusia.
Durov, kerap dijuluki ”Mark Zuckerberg dari Rusia”, meluncurkan Telegram bersama saudaranya, Nikolai, pada tahun 2013. Menurut Indeks Miliarder Bloomberg, ia memiliki kekayaan bersih sebesar 9,15 miliar dollar AS.
Durov lahir di Rusia, tetapi meninggalkan negara itu pada 2014 setelah menolak mematuhi permintaan Pemerintah Rusia untuk menyerahkan data pengguna platform Vkontakte Ukraina. Ia sekarang tinggal di Dubai, UEA.
”Saya lebih suka bebas daripada menerima perintah dari siapa pun,” kata Durov kepada Reuters pada bulan April tentang kepergiannya dari Rusia. (REUTERS/AP/AFP)
