Kerusuhan Mematikan Pecah Lagi di Bangladesh, Tuntut PM Hasina Mundur
PM Hasina sudah 15 tahun berkuasa. Ini kerusuhan terburuk sepanjang masa kekuasaannya.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·4 menit baca
DHAKA, SENIN — Kerusuhan kembali pecah di Bangladesh. Ratusan ribu orang berunjuk rasa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina. Mereka bentrok dengan massa pendukung pemerintah, menewaskan puluhan orang. Pengunjuk rasa berencana untuk kembali turun ke jalan.
Laporan kantor berita Reuters, Senin (5/8/2024), menyebutkan setidaknya 91 orang tewas. Sementara itu, kantor berita AFP melaporkan, 77 orang tewas akibat bentrokan tersebut. Menurut surat kabar berbahasa Bengal, Prothom Alo, yang dikutip kantor berita Associated Press, sedikitnya 95 orang, termasuk 14 polisi, tewas dalam kekerasan itu. Adapun media Channel 24 mengatakan sebanyak 85 orang tewas.
Kerusuhan yang terjadi pada Minggu (4/8/2024) itu merupakan buntut dari gelombang kekerasan sebelumnya setelah pemerintah berencana menerapkan sistem kuota pekerjaan di pemerintahan. Kerusuhan pertama kali pecah pada Juli 2024 dan telah menimbulkan ratusan korban jiwa.
Untuk meredakan kekerasan, Mahkamah Agung (MA) Bangladesh memutuskan membatalkan sebagian besar keputusan penerapan sistem kuota pekerjaan itu. Akan tetapi, putusan MA tidak memenuhi tuntutan pengunjuk rasa, yakni sepenuhnya menghapus sistem kuota. Itulah sebabnya mereka kembali turun ke jalan pada Minggu. Tuntutan mereka meluas, tak hanya menentang sistem kuota, tetapi juga menuntut PM Hasina mundur.
Ini kerusuhan terburuk selama 15 tahun Hasina berkuasa. Kepolisian Bangladesh mengatakan, para pengunjuk rasa memadati Lapangan Shahbagh di pusat kota Dhaka. Kedua kubu yang berseberangan saling serang dengan tongkat dan pisau, sementara pasukan keamanan melepaskan tembakan. ”Bentrokan terjadi antara mahasiswa dan anggota partai yang berkuasa,” kata inspektur polisi Al Helal.
Bentrok antara kubu penentang dan kubu propemerintah itu juga terjadi di jalanan di beberapa lokasi. Militer memberlakukan jam malam mulai Minggu malam hingga waktu yang tidak ditentukan, termasuk di Dhaka dan beberapa distrik lainnya. Sebelumnya, Dhaka tidak termasuk tempat jam malam diberlakukan.
Pemerintah Bangladesh juga menyatakan libur nasional mulai Senin hingga Rabu (7/8/2024). Pengadilan ditutup tanpa batas waktu. Pemerintah memutus jaringan internet dan telepon seluler di seluruh negeri. Layanan media sosial dan aplikasi pengiriman pesan tidak dapat diakses. Menteri Muda Informasi dan Penyiaran Mohammad Ali Arafat mengatakan, layanan informasi diputus untuk membantu mencegah kekerasan.
Bentrokan terjadi antara mahasiswa dan anggota partai yang berkuasa.
Sedikitnya 11.000 orang telah ditangkap dalam beberapa pekan terakhir. Sekolah-sekolah dan kampus di seluruh Bangladesh ditutup. Otoritas memerintahkan tembak di tempat bagi pelanggar jam malam.
Demonstran menyerukan masyarakat untuk ”tidak bekerja sama”, mendesak agar warga tidak membayar pajak atau tagihan utilitas, dan meminta para pekerja tidak masuk kerja. Perkantoran, bank, dan pabrik tetap buka, tetapi para pelaju di Dhaka dan kota-kota lainnya kesulitan menuju ke tempat kerja mereka.
Hasina menyatakan, para pengunjuk rasa yang terlibat dalam kekerasan dan kerusuhan bukan lagi mahasiswa, melainkan penjahat. Hasina menegaskan, rakyat harus menghadapi mereka (para penjahat) dengan tangan besi. Sementara itu, partai berkuasa, Liga Awami, mengatakan, tuntutan pengunduran diri Hasina menunjukkan aksi protes ditunggangi oleh oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh dan partai Jamaat-e-Islami yang sekarang dilarang.
Pemerintahan Hasina menyalahkan partai-partai oposisi dan sayap mahasiswa yang telah memicu kekerasan dan mengakibatkan beberapa bangunan milik negara dibakar atau dirusak. Hasina telah menawarkan untuk berbicara dengan para pemimpin mahasiswa pada Sabtu (3/8/2024). Akan tetapi, koordinator aksi menolak dan berkeras supaya Hasina mengundurkan diri.
Para pengunjuk rasa yang terlibat dalam kekerasan dan kerusuhan bukan lagi mahasiswa, melainkan penjahat.
Sekretaris Jenderal Partai Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir mengulangi seruan agar pemerintah mundur untuk menghentikan kekacauan. Asif Mahmud, salah satu pemimpin utama demonstrasi, menyerukan para demonstran kembali beraksi pada Senin. ”Waktunya telah tiba untuk protes terakhir,” kata Mahmud.
Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengungkapkan kekhawatirannya soal semakin banyaknya korban jika unjuk rasa terus berlanjut di Dhaka. ”Kekerasan yang mengejutkan di Bangladesh harus dihentikan,” katanya.
Dukungan meluas
Beberapa mantan perwira militer kemudian bergabung dengan gerakan mahasiswa. Mereka mengubah foto profil media sosial Facebook menjadi merah sebagai bentuk dukungan. ”Kami menyerukan kepada pemerintah untuk segera menarik pasukan bersenjata dari jalan,” kata mantan Kepala Angkatan Darat Jenderal Ikbal Karim Bhuiyan kepada wartawan, Minggu, dalam pernyataan bersama mantan perwira senior lainnya.
Ia juga mengecam terjadinya pembunuhan yang mengerikan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan penangkapan massal. ”Mereka yang bertanggung jawab mendorong orang-orang di negara ini ke arah keadaan yang sangat menyedihkan harus diadili,” katanya.
Demonstrasi ini menarik perhatian semua lapisan masyarakat Bangladesh, termasuk bintang film, musisi, dan penyanyi. Lagu-lagu rap yang menyerukan dukungan kepada rakyat telah tersebar luas di media sosial. Kelompok 47 produsen dari sektor garmen yang vital secara ekonomi turut menyatakan solidaritas mereka dengan para pengunjuk rasa.
Kepada para perwira di markas militer di Dhaka, Kepala Staf Angkatan Darat Bangladesh Waker-uz-Zaman mengatakan, tentara Bangladesh adalah simbol kepercayaan rakyat. ”Mereka selalu mendukung rakyat dan akan melakukannya demi rakyat dan demi kepentingan negara,” katanya dalam pernyataan.
Mereka yang bertanggung jawab mendorong orang-orang di negara ini ke arah keadaan yang sangat menyedihkan harus diadili.
Akan tetapi, pernyataan itu pun tidak memberikan perincian lebih lanjut dan tidak mengatakan secara eksplisit apakah militer mendukung gerakan protes itu.
Hasina sudah berkuasa di Bangladesh selama lebih dari 15 tahun. Dia kembali berkuasa untuk masa jabatan keempat setelah memenangi pemilihan umum yang diboikot lawan-lawannya pada Januari 2024. (AP/AFP/REUTERS)