Keengganan Junta Myanmar Jadi Sorotan Utama Para Menlu ASEAN
Menlu Retno sampaikan kekhawatiran berlarut-larutnya krisis Myanmar meningkatkan kejahatan lintas batas di kawasan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berjabat tangan dengan Menlu Laos Saleumxay Kommasith pada Pertemuan Para Menlu ASEAN (AMM) Ke-57 di Vientiane, Laos, Kamis (25/7/2024).
VIENTIANE, KAMIS — Isu krisis Myanmar menjadi salah satu sorotan utama pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN menyusul terus berlangsungnya kekerasan dan minimnya upaya untuk menyelesaikan perang saudara di negara tersebut. Hal ini mencuat dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Vientiane, Laos, yang dimulai Kamis (25/7/2024).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyoroti keengganan junta Myanmar terlibat dalam rencana perdamaian regional yang telah dirancang sebelumnya. Rencana perdamaian ini dimaksudkan menyelesaikan krisis yang dipicu oleh kudeta tahun 2021 di negara itu.
”Kami memiliki pandangan yang sama tentang kurangnya komitmen junta militer Myanmar untuk menerapkan 5PC atau konsensus lima poin,” tulis Marsudi di akun media sosial X, Kamis (25/7/2024).
Retno menyampaikan pernyataan tersebut setelah bertemu dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Vientiane. Lima poin konsensus ASEAN yang dimaksud adalah konsensus yang telah ditetapkan para pemimpin ASEAN bersama pemimpin junta Myanmar untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.
Lima poin konsensus itu meliputi penghentian kekerasan, dialog konstruktif para pihak demi solusi damai, dan penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar guna memfasilitasi proses dialog. Adapun dua lainnya ialah penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN serta kunjungan Utusan ASEAN ke Myanmar untuk bertemu para pihak yang berkonflik.
Hingga saat ini, lebih dari tiga tahun setelah kudeta militer yang memicu krisis politik di Myanmar, hanya dua poin terlaksana, yakni penunjukan Utusan Khusus ASEAN dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Tiga poin lainnya buntu.
Para menteri luar negeri ASEAN, termasuk Menlu RI Retno LP Marsudi (ketiga dari kanan), dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn (kanan), berpose pada sidang pleno Pertemuan Para Menlu ASEAN di Vientiane, Laos, Kamis (25/7/2024).
Pada pertemuan Rabu (24/7/2024), Retno menyampaikan kekhawatirannya mengenai meningkatnya jumlah kejahatan lintas batas dan pengungsi akibat krisis di Myanmar. Hal ini turut berpengaruh negatif pada stabilitas kawasan.
Ia mendesak ASEAN untuk meningkatkan kepercayaan guna mendorong dialog di kalangan semua pemangku kepentingan di Myanmar. ”Memburuknya kondisi di Myanmar berdampak langsung pada upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan,” ujar Retno.
Pertemuan akan berlangsung hingga Sabtu (28/7/2024). Selain diikuti para menlu ASEAN, pertemuan itu juga diikuti para menlu negara-negara mitra ASEAN, antara lain Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan China. Selain perang saudara di Myanmar, isu regional yang akan dibahas adalah ketegangan di Laut China Selatan.
Baca juga: Myanmar Jadi Fokus Mitra Indonesia
Beberapa pekan setelah mengudeta pemerintahan resmi yang dipimpin Aung San Suu Kyi, junta Myanmar telah menyepakati rencana perdamaian bernama konsensus lima poin (5PC) bersama ASEAN. Namun, sejak itu junta mengabaikannya dan kekerasan masih terus berlanjut.
Tidak ada pencapaian
ASEAN telah melakukan upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis Myanmar, tetapi tak ada pencapaian karena keengganan junta di negara itu. Singapura dan Indonesia, sebagai bagian dari ASEAN, telah mengkritik perebutan kekuasaan oleh junta di Myanmar tersebut.
Sebelum pertemuan menteri luar negeri tersebut, Laos telah mengirim utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan ketua dewan militer yang berkuasa dan pejabat tinggi dalam upaya mencapai kemajuan dalam rencana perdamaian.
Seorang anggota pasukan Thailand berjaga di atas kendaraannya yang dilengkapi persenjataan di Maesot, Provinsi Tak, Thailand, Sabtu (13/4/2024).
ASEAN juga telah berupaya membuka mekanisme konsultasi informal trilateral (troika) antara ketua ASEAN saat ini, tahun lalu, dan ketua tahun depan. Troika ini dibentuk untuk memastikan kesinambungan sikap terhadap situasi di Myanmar. Troika ini bertemu untuk pertama kalinya pada Rabu (24/7/2024), dihadiri Laos, Indonesia, dan Malaysia.
Baca juga: Myanmar Boleh Ikut Pertemuan ASEAN jika Ada Kemajuan
Dulyapak Preecharush, profesor Studi Asia Tenggara di Universitas Thammasat, Bangkok, mengatakan, ASEAN bukan satu-satunya pemangku kepentingan terkait Myanmar. China dan India yang juga hadir dalam pertemuan itu juga berkepentingan.
Peran negara-negara berbatasan
Menurut Dulyapak, kemajuan penyelesaian konflik di Myanmar perlu dimulai dari negara-negara yang berbatasan dengan Myanmar, seperti China, India, dan Thailand. Negara-negara yang berbatasan langsung itu perlu merumuskan konsensus bersama sebelum masalah Myanmar meluas ke negara lain.
Pengungsi menyeberangi Sungai Moei saat mereka meninggalkan kota Myawaddy di Myanmar ke kota Mae Sot di Thailand di Provinsi Tak, Thailand, Sabtu (20/4/2024).
Sebelumnya, Indonesia, Malaysia, dan Filipina menyerukan tindakan lebih keras terhadap junta. Thailand, yang berbatasan langsung dengan Myanmar, telah mengadakan pembicaraan bilateral dengan para jenderal junta Myanmar. Thailand juga telah bertemu Aung San Suu Kyi yang saat ini ditahan junta serta mengirim bantuan kemanusiaan ke warga korban perang.
Memburuknya kondisi di Myanmar berdampak langsung pada upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Thailand memulai pengiriman bantuan pertamanya ke Myanmar pada Maret dari Provinsi Tak di wilayah utara. Bantuan tersebut dikatakan didistribusikan di Negara Bagian Kayin kepada sekitar 20.000 warga dari jutaan orang yang mengungsi akibat pertempuran.
Bolbongse Vangphaen, Kepala Departemen ASEAN pada Kementerian Luar Negeri Thailand, mengatakan bahwa negaranya siap mendukung tahap pengiriman berikutnya yang tengah direncanakan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN untuk Penanggulangan Bencana.
Komunike
Sumber diplomat mengatakan, dalam pertemuan itu, para menteri luar negeri ASEAN berupaya menyepakati sikap bersama mengenai Myanmar. Sikap bersama itu akan dituangkan dalam sebuah komunike.
Rancangan komunike ASEAN, yang dilihat AFP, mengatakan, para menteri mengecam keras kekerasan yang terus berlanjut di Myanmar. ”Myanmar belum terselesaikan, tetapi kita hampir mencapainya,” kata seorang sumber yang meminta tidak disebutkan namanya karena tidak punya otoritas untuk berbicara kepada media.
Personel keamanan berjalan di depan Pusat Konvensi Nasional, tempat Pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan pertemuan terkait, di Vientiane, Laos, Rabu (24/7/2024).
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, lebih dari 5.400 orang tewas dalam pertempuran di Myanmar. Pemerintah militer juga telah menangkap lebih dari 27.000 orang sejak kudeta. Selain itu, saat ini terdapat lebih dari 3 juta pengungsi.
Baca juga: Myanmar dan Laut China Selatan Jadi Ujian ASEAN
Junta Myanmar dilarang menghadiri pertemuan-pertemuan tingkat tinggi ASEAN, termasuk pertemuan para menlu ASEAN di Vientiane. Sebelumnya junta Myanmar menolak mengirimkan perwakilan non-politik ke pertemuan AMM, tetapi akhirnya dua birokrat senior hadir untuk mewakili Myanmar, salah satunya adalah Aung Kyaw Moe, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar.
”Kesiapan militer Myanmar untuk kembali terlibat secara diplomatis merupakan tanda melemahnya posisi militer,” kata seorang diplomat Asia Tenggara yang tidak ingin disebutkan namanya kepada AFP.
Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith (kanan) tiba pada pertemuan sesi pleno Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-57 di Vientiane, Laos, Kamis (25/7/2024).
Pada Oktober 2023, kelompok etnis bersenjata menyerang dan merebut sebagian besar wilayah di sepanjang perbatasan dengan China. Namun, sejauh ini para jenderal Myanmar belum melancarkan serangan balik.
Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith menekankan pentingnya kerja berkelanjutan anggota ASEAN untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan.
”Mengingat perubahan geopolitik dan geoekonomi yang cepat dan kompleks, kita perlu lebih meningkatkan sentralitas dan kesatuan ASEAN untuk meningkatkan relevansi dan ketahanan ASEAN, yang bertujuan untuk mengatasi tantangan yang muncul dan meraih peluang di masa depan,” ujarnya.
Pada Kamis (25/7/2024), tentara pemberontak di Myanmar menyatakan telah menguasai markas besar militer regional di dekat perbatasan dengan China. Hal ini merupakan kekalahan terbesar bagi junta.
Anggota perempuan Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay (MDY-PDF) menuju garis depan di tengah bentrokan dengan militer Myanmar di Negara Bagian Shan utara, Minggu (10/12/2023). Puluhan ribu generasi muda Myanmar bergabung dengan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) melawan junta.
Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA) mengatakan, mereka telah merebut kota strategis Lashio di Negara Bagian Shan di wilayah utara, sekitar 120 kilometer dari perbatasan China. Kota ini direbut setelah 23 hari pertempuran dengan pasukan junta.
”Tentara kami telah meraih kemenangan yang menentukan dan sekarang sedang membersihkan sisa pasukan musuh. Kota ini sekarang dinyatakan telah sepenuhnya dibebaskan,” kata MNDAA dalam sebuah pernyataan yang dibagikan melalui media sosial.
Juru bicara junta Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar atas pernyataan tersebut. MNDAA adalah salah satu dari beberapa kelompok pemberontak etnis minoritas yang melawan junta.
Kementerian Luar Negeri China mendesak semua pihak untuk menghentikan permusuhan, menggelar dialog, dan memastikan dunia usaha dan warga negara China tak dirugikan. ”Kami akan terus mendorong perdamaian dan mendorong perundingan,” kata juru bicara Menteri Luar Negeri China, Mao Ning.
Menurut analisis Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar, junta tidak memiliki kendali efektif atas Myanmar. Junta Myanmar telah kehilangan kewenangan atas 86 persen kota-kota di Myanmar dan dua pertiga penduduknya.
(AP/AFP/Reuters)
