Hanya Dua Pilihan Boeing: Mengaku Bersalah atau Sidang Kriminal

Pengacara keluarga korban insiden Boeing menilai tawaran itu memperlihatkan kegagalan membuat Boeing bertanggung jawab.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dioperasikan Malindo Air disambut dengan siraman air di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (22/5/2017). Malindo Air menjadi maskapai penerbangan pertama di dunia yang menerima dan mengoperasikan Boeing 737 MAX 8.

WASHINGTON DC, MINGGU — Kementerian Kehakiman Amerika Serikat akan menuntut pidana industri pesawat terbang Boeing atas yang menimpa Lion Air penerbangan JT610 dan Ethiopian Airlines penerbangan ET302. Pabrikan Boeing diminta mengakui bersalah (guilty plea) atau harus menghadapi persidangan pidana atas dugaan kejahatan yang dilakukan dalam proses kendali mutu produksi.

Ada dua narasumber yang dekat dengan isu tersebut mengungkapkannya di Washington DC, AS, Minggu (30/6/2024). Kementerian Kehakiman AS secara resmi akan meminta kesepakatan mengaku bersalah yang di dalamnya mencakup denda, audit mandiri untuk mengawasi praktik keselamatan dan kendali mutu produksi Boeing dalam tiga tahun ke depan.

Baca juga: Boeing Kecelakaan Empat Hari Berturut-turut

Sebelumnya setelah penyelidikan dengan pihak berwenang AS, Boeing telah mencapai kesepakatan dengan otoritas hukum di tahun 2021. Kesepakatan itu membuat Boeing tidak akan mendapat tuntutan pidana dalam kasus kecelakaan Lion Air dan Ethiopian Airlines yang total mengakibatkan 346 orang tewas.

Ketika itu Boeing setuju membayar dengan 2,5 miliar dollar AS. Dalam kesepakatan, Boeing juga mengakui telah menyembunyikan—dengan intensi menipu Pemerintah AS—data yang dibutuhkan untuk mengevaluasi keamanan dan keselamatan pesawat mereka. Dalam laporan CNBC disebutkan, Boeing mengakui dua orang pilot penguji mereka membohongi otoritas penerbangan FAA mengenai kemampuan sistem kendali pesawat, yakni perangkat lunak yang menjadi pemicu kecelakaan Lion Air dan Ethiopian Airlines.

Baca juga: Masalah Terus Intai Pesawat-pesawat Boeing

Kesepakatan itu akan berlaku jika dalam tiga tahun tidak terjadi pelanggaran tambahan yang dilakukan Boeing. Ternyata berbagai masalah terus terjadi pada pesawat Boeing, termasuk kasus Alaska Airlines tanggal 5 Januari 2024 yang terjadi beberapa hari sebelum kesepakatan bebas dari tuntutan pidana berakhir.

Sejatinya, kesepakatan tahun 2012 tersebut melindungi Boeing dari tuntutan hukum dalam kecelakaan fatal tahun 2018 dan tahun 2019. Pihak Boeing sebelumnya menyatakan menghormati butir-butir kesepakatan untuk ganti rugi dan secara resmi menyampaikan kepada penuntut umum bahwa mereka tidak setuju dengan temuan yang mengungkapkan Boeing melanggar kesepakatan bebas dari tuntutan hukum.

Namun, insiden terlepasnya panel pintu darurat Alaska Airlines mengungkap adanya masalah keselamatan dan kendali mutu Boeing. Desakan Kementerian Kehakiman AS kembali menguat menyusul insiden yang menimpan Alaska Airlines di Portland itu.

Baca juga: ”Orang Dalam” Pengungkap Masalah Produksi Boeing Ditemukan Tewas di AS

Catatan terbaru, pada pekan lalu, pesawat Boeing 737 Max milik Korean Airlines terpaksa terbang kembali ke Bandara Incheon, Seoul, Korea Selatan, setelah terbang 50 menit karena sensor tekanan udara kabin bermasalah yang mengakibatkan pesawat terpaksa menukik tajam dan mengakibatkan belasan penumpang cedera.

Diberi waktu

Menurut kantor berita Reuters, Kementerian Kehakiman AS berencana memberi waktu bagi Boeing hingga akhir pekan untuk menjawab tawaran yang diberikan. Tawaran itu bersifat final sehingga tidak bisa dirundingkan. Jika Boeing menolak mengaku bersalah, Boeing akan diseret ke pengadilan pidana dengan segala konsekuensinya. Boeing dan Kementerian Kehakiman AS menolak memberikan tanggapan kepada Reuters atas tawaran mengaku bersalah.

KOMPAS

Boeing mengakui ada pelanggaran prosedur yang menyebabkan insiden pesawat Boeing 737 MAX 9 yang dioperasikan Alaska Airlines. Pelanggaran terjadi saat proses penggantian baut rivet atau pin penahan di pintu. Hal ini disampaikan Senior Vice President Quality Boeing Elizabeth Lund di Pabrik Boeing Renton, Seattle, Selasa (25/6/2024).

Langkah Kementerian Kehakiman untuk mengusut dugaan kejahatan yang dilakukan pabrikan Boeing semakin membebani keuangan perusahaan tersebut. Selain itu, tuntutan tersebut akan memperketat pengawasan pemerintah pada Boeing.

Pengakuan bersalah Boeing juga berdampak pada pendapatan bisnis dari kontrak militer Pemerintah AS yang menjadi bagian penting dari pemasukan Boeing. Perusahaan dengan catatan kriminal bisa saja mendapat keringanan, tetapi dalam kasus ini belum diketahui sejauh mana cakupan sanksi yang dijatuhkan oleh Kementerian Kehakiman terhadap Boeing.

Baca juga: Empat Langkah Boeing Perbaiki Kepercayaan Publik

Rencana Kementerian Kehakiman itu mewajibkan Boeing mengaku bersalah melakukan konspirasi membohongi Badan Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) terkait dengan dua kecelakaan maut yang terjadi. Boeing juga diperkirakan dipaksa membayar ganti rugi. Jumlahnya akan ditentukan kelak oleh hakim. Kesepakatan mengaku bersalah juga mewajibkan Dewan Direksi Boeing menemui keluarga para korban Lion Air dan Ethiopian Airlines.

AP PHOTO / MARIAM ZHUHAIB

CEO Boeing Dave Calhoun (tengah) berbicara di Komite Keamanan Dalam Negeri Senat AS, di Capitol Hill, Washington DC, 18 Juni 2024.

Keluarga korban

Para pejabat Kementerian Kehakiman AS telah menyampaikan keputusan itu kepada keluarga korban musibah yang menimpa Lion Air dan Ethiopian Airlines. Para kerabat korban dua penerbangan yang naas itu mengungkapkan kemarahan kepada para pejabat Kementerian Kehakiman AS yang menelepon mereka. Pengacara keluarga korban, Erin Applebaum, menganggap, usulan kesepakatan mengaku bersalah adalah kegagalan untuk membuat Boeing bertanggung jawab atas dua kecelakaan maut yang terjadi.

”Keluarga korban berharap Boeing mendapat sanksi tambahan dan denda keuangan lebih besar. Keluarga besar korban Boeing 737 Max menentang usulan kesepakatan mengaku bersalah antara Boeing dan Kementerian Kehakiman. Ini sangat memalukan,” kata Applebaum. Tindakan tersebut mengabaikan keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Kementerian Kehakiman AS menolak menanggapi reaksi keberatan para keluarga korban.

Seorang sumber pihak ketiga mengatakan, tindakan Kementerian Kehakiman AS menghubungi para keluarga korban Boeing 737 Max dari penerbangan Lion Air dan Ethiopian Airlines adalah praktik yang biasa dilakukan. Kementerian Kehakiman di bawah Jaksa Agung Merrick Garland berusaha mengubah taktik setelah keluarga korban mengetahui adanya kesepakatan tahun 2021 yang melindungi Boeing dari tuntutan pidana. Para keluarga korban merasa dibohongi karena baru mengetahui adanya aturan tahun 2021 setelah negosiasi dengan pihak Boeing setelah perundingan dilakukan.

Para anggota Konggres dan Senat AS pada bulan Juni mengadili CEO Boeing Dave Calhoun atas catatan keselamatan Boeing yang buruk. Para pengacara keluarga korban juga menyertakan kritik yang disampaikan anggota Kongres dan Senat AS terhadap Boeing ketika mengajukan tuntutan denda 24,78 miliar Dollar AS. (REUTERS)