Soal Tapera, Indonesia Ikuti Pola Kenya

Berbagai negara memberi subsidi ke warga untuk membeli atau menyewa rumah. Indonesia dan Kenya memotong gaji pekerja.

AFP/ROSLAN RAHMAN

Pembangunan rumah susun di Singapura pada Juli 2020.

SINGAPURA, SELASA — Berbagai negara membuat aneka kebijakan untuk memudahkan warga mendapatkan rumah dengan harga terjangkau. Sementara Indonesia dan Kenya memutuskan memotong gaji pekerja untuk membiayai pembangunan perumahan.

Dalam pengumuman pada Senin (27/5/2024), Badan Pembangunan Perumahan (HDB) Singapura mengungkap proyek rumah susun baru. Rusun di kawasan Kallang itu disebut kanvas putih. Sebab, tidak ada dinding di dalam unit rusun.

Baca juga: Dana Rakyat Dipotong untuk Tapera

HDB menyebut, model itu memberi kesempatan kepada pembeli menentukan sendiri luas tiap-tiap ruangan dalam unit rusunnya. Unit-unit itu dikhususkan bagi warga yang baru pertama kali membeli rumah.

HDB merupakan salah satu lambang kesuksesan Singapura memeratakan pembangunan. Pensiunan pejabat HDB, Liu Thai Ker, dianggap sebagai ”Bapak Rumah Susun Singapura”.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Wisatawan dari berbagai negara memadati kawasan Taman Merlion di Singapura, Selasa (16/4/2024) sore.

Bergabung dengan HDB pada 1969, ia ditugasi Lee Kuan Yew menyelesaikan masalah permukiman paling lambat tahun 1982. Sedikit meleset dari target itu, Singapura praktis memastikan seluruh warganya punya rumah pada 1986.

Dalam wawancara yang disiarkan Business Times pada Minggu (26/5/2024), Liu mengaku sedih soal harga rusun HDB. Kini, harganya semakin mahal. ”Saya sedih melihat itu (kenaikan harga rusun HDB) karena perumahan umum seharusnya terjangkau,” ujarnya.

Baca juga: Tapera, Pertaruhan Dana Rakyat

Memang, Pemerintah Singapura dan HDB terus berusaha agar rusun-rusun HDB tetap terjangkau. Konsep rusun Kallang salah satu caranya.

Sementara China pada pertengahan Mei 2024 mengungkap aturan baru soal beragam proyek rusun di berbagai kota. Beijing mengizinkan pemerintah daerah membeli berbagai rusun yang belum terjual. Selanjutnya, rusun bisa disewakan atau dijual lagi ke warga dengan harga lebih rendah.

AFP/JADE GAO

Salah satu proyek rumah susun di Beijing, China, pada 17 Mei 2024.

Beijing juga melonggarkan berbagai syarat untuk kredit rumah pertama. Pelonggaran itu bertujuan meringankan biaya KPR. Dengan demikian, warga bisa membeli rumah, sementara dana pemerintah bisa dikembalikan ke kas daerah. Kebijakan itu juga membuat pengembang kembali punya modal untuk membangun proyek lain.

Perumahan sosial

Di Eropa, sejumlah negara punya program yang disebut rumah sosial atau rumah yang bisa disewa dengan harga murah. Dari Jerman dikenal Fuggerei, kompleks rumah murah yang dibangun keluarga Fugger pada 1514.

Baca juga: China Beli Rumah untuk Disewakan kepada Warga

Sampai sekarang, biaya sewa tahunannya tidak sampai 1 euro. Penyewa mayoritas keluarga orang-orang yang dulu tinggal di sana atau warga lama Ausburg, kota tempat Fuggerei berada.

AFP / IRIS MARIA MAURER

Kawasan permukiman yang banjir di Kleinblittersdorf, Jerman, pada 18 Mei 2024.

Selain Fuggerei, Jerman punya 1,1 juta unit rumah yang disewakan dengan harga terjangkau. Berlin didesak menambah jumlah rumah dengan harga terjangkau. Guru Besar emeritus London School of Economic Paul Cheshire menyebut perumahan sosial Jerman salah satu contoh terbaik di Eropa.

Baca juga: Tapera Menyasar 13 Juta Pekerja

Di Inggris, meski semakin mahal, sejak lama ada program perumahan sosial. Rumah-rumah dengan dinding bata merah menjadi salah satu ciri perumahan sosial di Inggris.

Memang, selain biaya sewa, ada berbagai catatan soal perumahan sosial di Inggris. Salah satu persoalannya adalah perumahan sosial kadang dianggap komunitas kelas bawah.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Hunian rumah tapak terus bermunculan di Bekasi, Jawa Barat, seperti yang terlihat di kawasan Kedungjaya, Senin (9/1/2023).

Hal itu tidak lepas dari fakta, warga berpenghasilan menengah ke bawah yang menyewa di sana. Warga dengan penghasilan lebih baik akan memilih menyewa di tempat lain.

Potong gaji

Sementara Indonesia dan Kenya memilih jalan lain. Indonesia baru mengesahkan pungutan tabungan perumahan rakyat (Tapera). Konsep Indonesia mirip yang sedang diupayakan di Kenya.

Baca juga: Tapera, antara Mengisi “Backlog” dan Membiayai Negara

Pada 19 Maret 2024, Presiden Kenya William Ruto mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pemotongan gaji pekerja untuk tabungan perumahan. Ruto meneken aturan yang sudah berulang kali ditolak selama bertahun-tahun tersebut.

Berbagai pihak segera menggugat UU tersebut. Penggugat antara lain Komisi HAM Kenya (KHRC), Katiba Institute, dan sejumlah politikus. Mereka meminta pengadilan membatalkan pungutan seperti Tapera di Indonesia tersebut.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pekerja merampungkan pembuatan rumah bersubsidi di kawasan Rabak, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/1/2023).

Tahun lalu, pengadilan sebenarnya sudah melarang Pemerintah Kenya mengesahkan lalu memberlakukan peraturan tersebut. Meski demikian, pemerintahan Ruto terus mencari cara untuk mengesahkan aturan tersebut.

Ruto dan pendukungnya beralasan, perlu gotong royong menyediakan perumahan bagi warga. Kini, Kenya kekurangan rumah untuk tempat tinggal warganya. (AFP/REUTERS)