Presiden Iran Meninggal, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
Presiden Iran bukan jabatan tertinggi di negara itu. Sistem republik di Iran unik.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·2 menit baca
Presiden IranEbrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian dipastikan tewas. Mereka korban kecelakaan helikopter pada Minggu (19/5/2024) di Azerbaijan timur. Muncul pertanyaan mengenai keberlangsungan pemerintahan Iran tanpa kepala negaranya.
Dalam pernyataan pada Senin (20/5/2024), kabinet Iran mengumumkan Raisi dan Amir-Abdollahian tewas bersama sejumlah korban lain. Selain mereka, Gubernur Azerbaijan Timur Malek Rahmati dan Komandan Pasukan Pengaman Presiden Mehdi Mousavi juga dinyatakan tewas.
Hari wafat mereka dinyatakan sama dengan hari peringatan ulang tahun Imam Reza. Imam Reza yang dimaksud ialah Ali Al-Rida (766-818), Imam Syiah kedelapan.
Tidak lama setelah pengumuman resmi berpulangnya Raisi, kabinet Iran mengeluarkan pernyataan yang, antara lain, disiarkan oleh kantor berita nasional IRNA. ”Pemerintahan tetap berjalan tanpa ada gangguan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Iran menerapkan sistem republik yang unik. Sebagian jabatan tinggi dipilih langsung oleh rakyat. Sebagian dipilih oleh perwakilan. Tidak seperti di republik lain, presiden Iran hanya menjadi kepala pemerintahan. Adapun kepala negara dipegang oleh Rahbar atau pemimpin tertinggi yang kini dijabat Ayatollah Ali Khamenei.
Keunikan lain di republik Iran, ada 12 wakil presiden. Memang, kini kursi wapres urusan ekonomi kosong. Di antara 12 wapres itu, ada wapres utama yang kini dijabat Mohammad Mokhber. Ia memimpin rapat darurat Pemerintah Iran pada Senin (20/5/2024).
Menunggu Ayatollah
Dengan wafatnya Raisi, Iran menunggu titah Khamenei. Dengan izin Khamenei, sebagaimana ditetapkan Pasal 131 pada konstitusi Iran, wapres utama akan mengambil alih tugas kepala negara. Pada Senin siang, Khamenei telah menitahkan Mokhber melakukan itu.
Jika Khamenei sudah bertitah, penjabat presiden harus mempersiapkan pemilu. Persiapan dilakukan bersama ketua parlemen dan ketua mahkamah agung. Pemilu harus digelar dalam 50 hari sejak titah Khamenei dikeluarkan.
Dengan demikian, pemilu presiden Iran diperkirakan akan digelar pada Juli 2024. Awalnya, pemilu akan digelar pada 2025 atau sesuai akhir masa jabatan Raisi. Dengan peristiwa mendadak ini, Iran bergabung dengan puluhan negara lain yang menggelar pemilu pada 2024.
Belum diketahui siapa saja yang akan maju dalam pemilu Iran. Kini, mayoritas warga Iran sedang berduka karena kembali kehilangan tokoh negara mereka.
Sistem unik
Bukan hanya posisi presiden dan jumlah wapres yang menjadi keunikan sistem republik Iran. Sistem perwakilannya juga unik. Jabatan Ayatollah atau pemimpin tertinggi diisi berdasarkan kesepakatan 88 anggota dewan pakar.
Dewan itu diisi orang-orang yang ditunjuk 12 anggota Dewan Pengawal Konstitusi. Semua anggota dewan pengawal ditunjuk oleh Rahbar. Keputusan-keputusan dewan pengawal juga bisa dibatalkan oleh Rahbar.
Dewan pengawal berwenang memveto rancangan undang-undang yang disahkan parlemen. Berbeda dengan dewan pakar, anggota parlemen dipilih lewat pemilu.
Adapun untuk militer, ada dua lembaga utama, yakni Sepah alias Garda Revolusi (IRGC) dan Arteshalias tentara. Sepah lebih berkuasa daripada Artesh. Brigade Al-Quds yang beroperasi di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika merupakan bagian dari IRGC.
Tentara dan IRGC sama-sama punya angkatan udara, laut, dan darat. Bedanya, IRGC punya angkatan antariksa dan unit paramiliter. Unit paramiliter dikenal sebagai Basij dan mereka kerap dijadikan pembubar aneka unjuk rasa di Iran.
IRGC juga punya keunggulan lain, yakni pengendali program nuklir. Kekuatan lain garda adalah pengendali berbagai badan usaha di Iran. Beragam badan usaha itu masuk ke berbagai sektor perekonomian dan menjadi aktor penting. (AFP/REUTERS)