ASEAN Minta Jaminan Keamanan Warganya di Israel-Palestina
Seruan untuk menghentikan kekerasan, fokus pada isu kemanusiaan, dan untuk tidak melupakan penyelesaian akar masalah, yaitu pendudukan ilegal Israel terhadap tanah Palestina, terus berkumandang.
Oleh
IRENE SARWINDANINGRUM, KRIS MADA
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN meminta keamanan warganya di Israel dan Palestina dijamin. Seperti pihak lain, mereka juga berharap koridor kemanusiaan agar bantuan bisa masuk dan evakuasi warga sipil bisa dilakukan.
Mereka menyampaikan itu dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Jumat (20/10/2023) di Jakarta. ”Kami mengajak semua pihak melindungi dan memastikan keselamatan dan keamanan semua warga sipil, termasuk warga ASEAN, dan pembebasan sandera segera serta tanpa syarat,” kata mereka.
Sejauh ini, puluhan ribu warga Thailand, Filipina, dan Indonesia masih di Israel-Palestina. Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut, setidaknya 19 warga Thailand menjadi sandera setelah Hamas menyerbu Israel pada 7 Oktober 2023.
Selain itu, ada puluhan ribu warga Thailand, Indonesia, dan Filipina belum bisa dievakuasi dari medan perang atau dekat lokasi perang. Ketiadaan jalur evakuasi dan koridor kemanusiaan jadi faktor utama evakuasi sulit dilakukan. Meski demikian, ASEAN menegaskan komitmen untuk terus mengupayakan evakuasi bagi warganya.
”Kami mendesak penghentian segera kekerasan untuk menghindari korban lebih banyak dan meminta penghormatan penuh hukum kemanusiaan. Kami mengajak semua pihak menyediakan koridor kemanusiaan yang aman, cepat, dan tidak terganggu,” demikian pernyataan itu.
IDF membenarkan tidak sengaja menghancurkan sebagian Gereja Ortodoks Yunani di Gaza, Saint Porphyrius, pada Kamis malam.
Desakan penghentian kekerasan juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Dalam pertemuan di Riyahd, Arab Saudi, pada Jumat itu, Presiden menekankan bahwa isu kemanusiaan harus menjadi prioritas.
ASEAN-GCC perlu bekerja sama mencegah situasi semakin memburuk. Selain itu, hal pokok yang tidak boleh dilupakan adalah akar masalah yang terus memicu siklus kekerasan di Palestina-Israel adalah pendudukan ilegal Israel.
”Ini yang harus diselesaikan sesuai dengan parameter internasional yang telah disepakati. Di mana posisi ASEAN dan GCC harus jelas dan solid untuk mendukung solusi perdamaian yang adil dan langgeng di Palestina,” kata Presiden
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, ASEAN berbagi keprihatinan dengan GCC soal perkembangan di Palestina. ASEAN-GCC menegaskan dukungan teguh pada penyelesaian damai isu Palestina
Dalam pernyataan pemimpin ASEAN-GCC, menurut Retno, isu Palestina menjadi perhatian. Pemimpin ASEAN-GCC mengecam semua serangan terhadap warga sipil dan mendesak gencatan senjata yang langgeng. Mereka mendesak jalur pasokan bantuan kemanusiaan untuk semua pihak di Gaza segera disediakan.
Semua pihak bertikai diminta melindungi warga sipil dan tidak menjadikan warga sipil sebagai sasaran serangan. Hukum kemanusiaan internasional, khususnya soal perlindungan warga sipil, harus dipatuhi dan diterapkan.
ASEAN-GCC juga mendukung Inisiatif Arab Saudi, Uni Eropa, dan Liga Arab untuk menghidupkan lagi proses perdamaian Timur Tengah. ASEAN-GCC juga mendukung upaya penyelesaian sengketa dan konflik Israel dengan para tetangganya.
Mesir juga berusaha mendorong perdamaian Israel-Palestina lewat KTT Kairo pada Sabtu ini. Sejumlah negara mengonfirmasi akan hadir di dalam KTT tersebut. Rencana penyelenggaraan KTT itu diumumkan Kairo di sela lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Mesir beberapa hari lalu.
Situasi lapangan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres mendatangi Rafah, Mesir. Di perbatasan Gaza-Mesir itu, ia mendesak koridor kemanusiaan segera disediakan dan blokade oleh Israel harus dihentikan.
Warga Gaza, menurut Guterres, membutuhkan berbagai hal untuk bertahan hidup. Blokade total Israel dan penutupan pintu perlintasan Rafah membuat 2,3 juta warga Rafah kesulitan mendapatkan aneka kebutuhan hidup. ”Kita harus segera menggerakkan (truk bantuan dari Rafah ke Gaza),” ujarnya.
PBB berkomunikasi dengan AS, Mesir, dan Israel untuk mengupayakan pasukan bantuan ke Gaza. ”Jangan hukum warga Gaza berkali-kali. Pertama karena perang, kedua karena kekurangan bantuan kemanusiaan,” katanya.
Ia di Rafah beberapa jam setelah Israel menyerang Khan Younis, salah satu kota di sisi selatan Gaza, jadi sasaran serangan udara Israel pada Jumat. Padahal, Israel telah meminta penduduk Gaza Utara mengungsi ke Gaza Selatan. Sudah di selatan pun, ternyata warga Gaza tetap tidak aman dari sasaran serangan Israel.
Militer Israel, IDF, belum berkomentar soal serangan itu. IDF sejauh ini hanya membenarkan tidak sengaja menghancurkan sebagian Gereja Ortodoks Yunani di Gaza, Saint Porphyrius, pada Kamis malam. Jet tempur IDF disebut menyerang fasilitas Hamas dekat gereja berusia hampir 900 tahun itu.
Akibat serangan itu, sejumlah umat Kristiani yang berlindung di sana tewas dan cedera. Gereja itu merupakan gereja tertua yang masih dipakai di Gaza. Serangan Israel membuat gereja itu sulit dipakai lebih lanjut sebagai tempat ibadah dan perlindungan.
IDF juga belum mau mengakui serangan terhadap RS Baptis Al Ahli di Gaza. Serangan itu menewaskan hampir 500 orang. Manajemen rumah sakit mengaku mendapat peringatan dari Israel sebelum serangan pada Selasa (17/10/2023). Tel Aviv menuduh Hamas dan Jihad Islam bertanggung jawab pada serangan di RS itu.
Sementara itu, Pemerintah Israel tengah mematangkan aturan melarang Al-Jazeera beroperasi di Israel dan wilayah yang dikendalikan Israel. Times of Israel dan i24 News melaporkan, penutupan itu didasarkan pada aturan kondisi darurat. ”Kita sedang berperang di darat, laut, udara, dan diplomasi publik,” kata Menteri Informasi Israel Shlomo Karhi.
Al-Jazeera dikenal kritis kepada Israel. Tel Aviv menganggap, media yang berpusat di Doha, Qatar, itu tidak sesuai dengan kebutuhan kampanye Israel dan lebih sering menyuarakan kepentingan Palestina.
Committee to Protect Journalists (CPJ) menyebut, keragaman laporan jurnalistik amat penting di masa perang. Hal itu untuk memastikan semua pihak berwenang bertanggung jawab.
Pekan lalu di Tel Aviv, BBC melaporkan, salah satu jurnalisnya ditodong polisi Israel. Mobil yang mengangkut para jurnalis BBC itu jelas ditandai sebagai kendaraan media. Meski demikian, hal itu tidak membuat polisi menghentikan, lalu menggeledah mobil tersebut. Aparat Israel juga menodong para jurnalis media Inggris tersebut. (AFP/REUTERS)