Kejelasan Pengumuman dan Pencairan Beasiswa Pendidikan Indonesia Dipertanyakan

Kemendikbudristek mengklaim peretasan Pusat Data Nasional mengakibatkan pencairan beasiswa mundur dari rencana awal.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Warga negara Indonesia bercengkerama selepas shalat Idul Fitri, awal April 2024, di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Melbourne, Australia.

JAKARTA, KOMPAS — Peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Juni 2024 menyisakan masalah. Sejumlah calon penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI kini terancam gagal mewujudkan mimpi mereka untuk melanjutkan studi. Sementara para pelajar yang tengah menjalani studi dengan beasiswa dari pemerintah juga turut resah.

Salah satu calon penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia, Azizi Al Majid, mengungkapkan, dirinya mendaftar ke laman BPI sejak 30 Mei 2024. Awalnya tidak ada masalah sampai ia mendapatkan pengumuman bahwa lolos seleksi administrasi pada 10 Juni.

Setelah itu, terjadilah peretasan PDNS pada 20 Juni 2024 yang mengacaukan sistem daring di sebagian besar instansi pemerintahan. Sebanyak 47 layanan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, termasuk urusan beasiswa, juga terdampak.

Azizi kemudian dihubungi oleh Kemendikbudristek untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yakni wawancara daring pada 23 Juni. Setelah wawancara, ia diminta mengisi formulir daring (Google form) untuk mengunggah ulang semua berkas administrasi yang sebelumnya sudah diberikan saat mendaftar.

Sampai sekarang tidak adaupdate sama sekali soal kapan atau menjelaskan sebenarnya apa terjadi.

Pada 18 Juli, saat PDNS diklaim sudah pulih oleh pemerintah, Azizi kembali diminta untuk mengunggah ulang berkas administrasi pendaftaran ke sistem yang baru dipulihkan. Total dia sudah tiga kali mengunggah berkas administrasi pendaftaran dan sampai sekarang belum ada kabar lebih lanjut.

”Setelah itu sampai sekarang tidak ada update sama sekali soal kapan atau menjelaskan sebenarnya apa terjadi. Padahal, sebentar lagi September pastinya harus siap-siap ke Belanda. Sebenarnya kalau dari kasus saya sih, bisa dikatakan hampir gagal berangkat. Kami juga bingung,” kata Azizi, Selasa (13/8/2024).

Sejauh ini, Azizi telah mengeluarkan uang 500 euro atau sekitar Rp 8,7 juta untuk membayar biaya deposit yang diminta universitas tujuan sebagai uang jaminan setelah pelamar dinyatakan diterima. Uang deposit ini terancam hangus begitu saja karena ketidakpastian dari pemerintah, sementara Azizi masih menunggu tanpa kepastian di Bandung.

KOMPAS/NELI TRIANA

Kampus Fryslan Universitas Groningen, Leeuwarden, Belanda, 2 Juli 2019.

Padahal, harapannya pada program beasiswa dari pemerintah ini sangat besar untuk membantu mewujudkan cita-citanya melanjutkan studi S-2 di bidang seni ke Design Academy Eindhoven, Belanda. Dia memohon pemerintah untuk segera memberikan kepastian agar para calon penerima bisa menyusun rencana lanjutan jika berhasil ataupun belum berkesempatan menerima beasiswa.

”Pengumumannya, kan, wajarnya pertengahan Juli ya. Itu kalau pertengahan Juli saya enggak masuk (BPI), saya masih bisa bilang mundur ke kampus dan dibalikin duitnya. Cuma karena sudah lewat, jadi sudah tidak bisa sebenarnya, sudah dikunci,” ungkapnya.

Baca juga: Kemendikbudristek Kembali Buka Beasiswa Pendidikan Indonesia

”Kalau dari pengalaman penerima sebelum-sebelumnya juga bilang, semua belum ada yang pasti kalau belum mendarat di bandara tujuan,” tutur Azizi.

Tak hanya Azizi, Taufiq Effendi, yang tengah menerima BPI S-3 di Queen’s University Belfast, Irlandia Utara, juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah dua bulan terakhir tidak mendapatkan uang biaya hidup. Padahal, dalam kontrak, mereka tidak boleh mengambil pekerjaan sampingan.

Baca juga: Bagaimana Orang Miskin Naik Kelas Jadi Kaya? Pakai Beasiswa Pendidikan

Keterlambatan pencairan biaya hidup ini akan memengaruhi studi dan keluarga mereka, terlebih tidak sedikit yang membawa serta keluarganya ke luar negeri. Dia berharap, pemerintah segera mengungkapkan akar permasalahannya dan mencarikan solusi.

”Yang cair itu baru tunjangan keluarga, yang 25 persen living allowance yang besar belum, sudah telat dua bulan dan sudah ramai (meresahkan) di sini dari beberapa bulan lalu,” kata Taufiq.

Ketua Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) Kemendikbudristek Anton Rahmadi mengungkapkan, data calon penerima dan penerima BPI sempat hilang karena terdampak peretasan PDNS. Sistem tersebut telah pulih pada 8 Juli 2024, tetapi penerima dan calon penerima BPI tetap harus mengunggah ulang berkas administrasinya ke sistem.

Proses ini sudah memakan waktu hampir dua bulan sampai sekarang sehingga para calon penerima harus menunggu waktu pengumuman. Anton mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan para penerima bahwa mereka tengah berupaya menyelesaikan proses tersebut agar mereka tetap bisa melanjutkan studi.

”Dalam 1-2 hari ini pengumuman (akan keluar). Setelah pengumuman, kami akan konfirmasi ulang untuk surat komitmen ke penerima beasiswa dan hubungi per surat ke kampusnya. Kami akan diskusikan secara daring dengan para penerima dan mengatur linimasa proses-proses keberangkatannya,” kata Anton, dihubungi Selasa (13/8/2024).

Baca juga: Terdampak Peretasan PDN, Apa yang Harus Dilakukan Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah?

Anton menjelaskan, server sistem yang digunakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berbeda, mereka menempatkan servernya di PDNS yang diretas. Sementara sistem pencairan keuangan di LPDP tidak di PDNS sehingga tidak terdampak serangan.

Program BPI berbeda dengan LPDP karena targetnya lebih spesifik dalam peningkatan kualifikasi dosen, guru, pelaku budaya, dan mewujudkan sumber daya manusia unggul serta berdaya saing internasional. Ini sesuai dalam amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Terkait keterlambatan pencairan dana biaya hidup bulanan para penerima beasiswa, Anton memohon maaf. Mulai Senin (12/8/2024), Kemendikbudristek sudah mencairkan dana hidup bulanan ke penerima beasiswa.

”Target (pencairan 100 persen) sampai akhir bulan (Agustus), kami bekerja terus, lembur malam bahkan kerja di hari libur. Pimpinan BPPT Puslapdik monitoring setiap hari,” tutur Anton.