Pro-Kontra RUU KIA, Tidak Semua Perempuan Setuju Aturan Cuti 6 Bulan

Beberapa perempuan pekerja khawatir dengan adanya aturan cuti enam bulan akan mempersulit mereka mencari kerja.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Ibu hamil bersiap mengikuti tes swab massal ibu hamil di GOR Pancasila, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/7/2020). Dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan akan diatur mengenai pemberian cuti bagi ibu melahirkan hingga enam bulan.

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan telah disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, muncul pro dan kontra terkait regulasi yang mengatur cuti bagi ibu bekerja yang melahirkan hingga suami yang mendampingi itu.

Disebutkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), cuti melahirkan bagi ibu bekerja diberikan paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus. Dengan begitu, total cuti yang didapatkan bisa hingga enam bulan.

Selain itu, suami berhak cuti selama dua hari dan dapat diberikan cuti tambahan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai kesepakatan atau sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja atau pengusaha. Suami yang istrinya mengalami keguguran pun berhak cuti selama dua hari.

Baca juga: DPR Setujui RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk Disahkan

Dengan aturan tersebut, diharapkan ibu dan ayah bisa mendukung secara optimal tumbuh kembang anak pada fase seribu hari pertama kehidupan. Itu termasuk terkait pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, pemberian perawatan dan pendampingan selama masa awal kehidupan anak, dan kebutuhan lain untuk kesejahteraan ibu.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (4/6/2024), menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan untuk disahkan menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna DPR untuk Pengambilan Keputusan di Tingkat II yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, di Ruang Sidang Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Meski begitu, aturan tersebut masih menuai pro-kontra di masyarakat. Bahkan, ada penolakan pada perempuan pekerja.

Sebagian perempuan pekerja yang tidak setuju merasa khawatir aturan ini justru mempersulit perempuan untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka cemas jika perusahaan akan semakin memperketat persyaratan kerja bagi perempuan.

Hal itu salah satunya disampaikan Sisilia Dona (32) pada Rabu (5/6/2024). Perempuan pekerja di sektor perbankan ini khawatir aturan pemberian cuti enam bulan bagi perempuan akan semakin memperketat persyaratan kerja di perusahaan.

Ia yang saat ini bekerja di Bandung masih berencana mencari pekerjaan di tempat lain. Namun, dengan adanya aturan tersebut, ia khawatir semakin banyak perusahaan yang mensyaratkan perempuan untuk tidak menikah dan hamil pada awal masa kerja.

”Kalau ada aturan ini, jadi takut akan menambah syarat dari perusahaan. Jangan-jangan banyak perusahaan lebih memilih pekerja laki-laki. Sekarang saja sudah sulit kalau mau pindah pekerjaan. Apalagi saya juga ada rencana untuk menikah,” tuturnya.

Cuti tiga bulan yang selama ini diberikan masih sangat kurang. Waktu tiga bulan akan sangat cepat berlalu, sementara kita masih repot mengurus bayi baru lahir. Belum tentu juga sudah dapat pengasuh. Tentu kita juga masih belum tega meninggalkan bayi yang masih kecil.

Hal yang sama disampaikan Maria Anggita (26). Pekerja swasta di Jakarta Barat ini merasa aturan itu bisa menjadi bumerang bagi perempuan. Meskipun aturan ini dibuat pemerintah, pelaksanaan dari aturan tersebut tetap tergantung pada perusahaan. Menurut Maria, keberadaan fasilitas day care di tempat kerja lebih dibutuhkan saat ini.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Simbol perempuan terpenjara ditampilkan para perempuan pekerja Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Bersama sejumlah elemen masyarakat lain, mereka menggelar aksi peringatan Hari Perempuan Internasional di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Jumat (8/3/2024). Mereka menyuarakan tuntutan hak-hak perempuan pekerja yang sering tereksploitasi oleh perusahaan.

”Jangan sampai dengan adanya aturan ini, banyak perusahaan menambahkan syarat calon karyawan yang belum menikah atau belum berencana punya anak. Untuk saya yang sedang mencari pekerjaan, ini tentu akan menyulitkan,” ujarnya. Hal itu disampaikan Maria karena ia baru saja mendapatkan keputusan pemberhentian kerja dari kantornya.

Tanggapan lain disampaikan Fara Ambita (50), branch service manager di salah satu perusahaan di Bandung, Jawa Barat. Sebagai seorang karyawan, aturan cuti enam bulan selama masa persalinan akan sangat mendukung perempuan pekerja yang akan melahirkan, terutama untuk mendampingi anaknya yang baru saja lahir.

Baca juga: Selain Cuti Melahirkan 6 Bulan bagi Ibu Pekerja, Ada Apa Lagi di RUU?

Namun, aturan itu akan memberatkan bagi perusahaan. Waktu enam bulan cukup lama bagi perusahaan untuk mengalami kekosongan sumber daya manusia. Hal ini bisa semakin berat apabila ada lebih dari satu pekerja yang harus izin cuti melahirkan, sementara tidak mungkin menambah beban kerja kepada pekerja lainnya.

Pertumbuhan anak

Meski ada sebagian perempuan pekerja yang tidak setuju dengan aturan itu, tidak sedikit yang mendukung adanya pemberian cuti enam bulan bagi perempuan pekerja yang melahirkan serta cuti bagi suami yang mendampingi. Menurut Evany Romaria (32), ibu dengan dua anak tersebut, pemberian cuti enam bulan sangat dibutuhkan oleh seorang ibu bekerja yang melahirkan.

Dengan adanya cuti yang lebih lama bagi perempuan pekerja, waktu untuk mendampingi anak menjadi lebih lama. Apalagi, cuti ini juga diberikan untuk suami yang mendampingi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Sejumlah ibu menyusui bayinya serentak saat acara Peringatan Pekan ASI Sedunia di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di Jakarta, Rabu (3/8/2016). KPPPA akan mendorong semua kementerian dan instansi pemerintah daerah untuk memiliki ruang laktasi dan penitipan anak. Hal ini bertujuan agar para ibu yang bekerja dapat tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

”Cuti tiga bulan yang selama ini diberikan masih sangat kurang. Waktu tiga bulan akan sangat cepat berlalu, sementara kita masih repot mengurus bayi baru lahir. Belum tentu juga sudah dapat pengasuh. Tentu kita juga masih belum tega meninggalkan bayi yang masih kecil,” tuturnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI) Piprim Basarah Yanuarso yang dihubungi di Jakarta, Rabu (5/6/2024), menuturkan, aturan dalam RUU KIA diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang lebih optimal. Dengan adanya aturan ini, peran pendamping, terutama suami, pun bisa lebih baik dalam mendampingi ibu sejak masa kehamilan, persalinan, hingga pascapersalinan.

Cuti yang lebih panjang bagi ibu melahirkan juga diharapkan dapat mendukung pemberian ASI eksklusif pada bayi selama enam bulan pertama masa kehidupan. Pemberian ASI eksklusif sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak.

Namun, Piprim masih memberikan sejumlah catatan terkait dengan aturan dalam RUU KIA pada fase seribu hari pertama kehidupan. Itu terutama terkait ketentuan pemberian cuti pada tiga bulan berikutnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

”Seharusnya syarat dan ketentuan berlaku tidak diperlukan. Tidak perlu asal ada keterangan dokter. Itu pada akhirnya bisa mempersulit ibu untuk mendapatkan cuti berikutnya jika persyaratan cuti menjadi amat ketat,” katanya.

Selain itu, Piprim juga mengimbau agar suami yang mendapatkan cuti bisa memanfaatkan masa cuti untuk mendampingi istri dengan baik. ”Kalau ayah bisa memanfaatkan cutinya untuk mengurus istri dan anak, itu akan mendukung seribu hari pertama kehidupan. Namun, kalau ayahnya justru main gim dan asyik sibuk sendiri, itu akan percuma,” ucapnya.

Baca juga: Pemberian Cuti Ayah Dukung Peran Suami Siaga